Alasan Lucu Larangan Buka Bersama ala Jokowi
Pemerintah melarang pejabat negara dan kepala daerah menyelenggarakan buka puasa bersama. Larangan yang telat, dan alasannya pun keliru.
Kolom
Gula-Gula Menyelesaikan Pelanggaran HAM Berat
Jokowi menerbitkan instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2023 Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran HAM yang Berat. Mengecewakan
9 hari lalu
Mafia Perdagangan Manusia Bertameng Alat Negara
Awalnya, Romo Paschal melaporkan dugaan keterlibatan pejabat BIN dalam pengiriman pekerja migran ilegal ke Malaysia.
16 hari lalu
Salah Urus Zona Aman Depo Plumpang
Kebakaran depo Plumpang seharusnya tidak menelan banyak korban, bila aturan zona aman ditegakkan.
23 hari lalu
Kekerasan Anak Tanggung Jawab Kita
Kasus penganiyaan oleh Mario Dandy Satrio, anak pejabat pajak, alarm bagi kita untuk lebih memperhatikan pola asuh anak-anak. Dampak dari pola asuh dan pengaruh lingkungan sosial yang buruk.
30 hari lalu
Cabut Segera Perpu Cipta Kerja
Alih-alih menggodoknya bersama publik, suara para ahli yang sukarela membantu membuatkan analisis saja ditentang dan diabaikan. Para ilmuwan yang kritis terhadap UU Cipta Kerja malah mendapat serangan siber.
37 hari lalu
Mudarat Kodam di Tiap Provinsi
Pembentukan Kodam baru berisiko menarik tentara pada urusan-urusan sipil. Ini menimbulkan mudarat karena sama saja mengembalikan dwifungsi TNI.
44 hari lalu
Keadilan untuk Hasya
Tambal sulam dalam penyidikan kasus kecelakaan Hasya memperlihatkan polisi masih belum profesional dalam menangani perkara.
51 hari lalu
Batalkan Kenaikan Biaya Haji
Rencana pemerintah menaikkan biaya perjalanan ibadah haji tak masuk akal karena bisa membebani masyarakat. Bukti gagalnya pengelolaan setoran awal dana haji
58 hari lalu
Logika Bengkok Kenaikan Tarif Tol
Pemerintah seharusnya berdiri di belakangan masyarakat konsumen jalan tol. Bukan sebaliknya.
16 Januari 2023
Bahaya Kuasa Tunggal OJK dalam Penyidikan Kasus Pidana Keuangan
Otoritas Jasa Keuangan menjadi penyidik tunggal tindak pidana di sektor keuangan. Rawan penyalahgunaan kewenangan.
9 Januari 2023
Cara Culas Loloskan Omnibus Cipta Kerja
Penerbitan Perpu Omnibus Cipta Kerja menunjukkan pembangkangan atas putusan Mahkamah Konstitusi. DPR yang dilangkahi pemerintah seharusnya menolak perpu tersebut.
2 Januari 2023
Puncak Komedi Pemberantasan Korupsi
Para penegak hukum hanya bisa menyatakan harta para pejabat kita tak wajar tanpa bisa menelusurinya. Jika kita serius memerangi korupsi, KPK seharusnya tak hanya mengimbau apalagi menasihati pejabat.
26 Desember 2022
Salah Kaprah Anugerah Tituler
Pemberian pangkat Letnan Kolonel Tituler TNI Angkatan Darat untuk Deddy Corbuzier kebablasan. Selayaknya dibatalkan
19 Desember 2022
Kriminalisasi Pasal Moral KUHP
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberi ruang bagi negara mengintervensi kehidupan privat warganya. Bahaya bagi demokrasi dan melanggar hak asasi manusia.
12 Desember 2022
Solusi Tanggung Subsidi Energi
Pemerintah berencana menghemat subsidi energi dengan cara membagikan dua jenis rice cooker yakni yang berdaya listrik 200 watt dan 300 watt. Rencana ini membuat dahi berkernyit.
5 Desember 2022
Momentum Menata Ulang Model Bisnis BPJS Kesehatan
Pemerintah berencana membuat BPSJ Kesehatan khusus orang kaya. Solusi pemerataan jaminan kesehatan bagi masyarakat.
28 November 2022
Sekolah Benteng Utama Pencegahan Pelecehan Seksual
Menangani pelecehan seksual tak cukup dengan pidana, terutama di sekolah. Trauma pelecehan seksual di usia belia bukan perkara remeh.
21 November 2022
Jalan Mundur Transportasi Jakarta
Sesat pikir yang sama, atau juga karena kepentingan politik jangka pendek, menyebabkan upaya mendorong penduduk Jakarta menggunakan sepeda menjadi mandek.
14 November 2022
Kisruh Boyongan ke TV Digital
Selama ini, siaran TV analog didominasi oleh para konglomerat. Selama bertahun-tahun, frekuensi spektrum 700 megahertz (MHz) dikuasai 14 stasiun televisi nasional.