Pemilihan Presiden Tanpa Penyalahgunaan Jabatan
Agar pemilihan presiden dan wakil presiden terhindar dari mudarat kecurangan dan ketidakadilan, semestinya para menteri dan kepala daerah yang menjadi calon melepas jabatan.
Konfirmasi Email
Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.
Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo
Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang
Agar pemilihan presiden dan wakil presiden terhindar dari mudarat kecurangan dan ketidakadilan, semestinya para menteri dan kepala daerah yang menjadi calon melepas jabatan.
Satu per satu aparat penegak hukum tertangkap kasus korupsi. Nasib penegakan hukum kian buram.
Intimidasi menimpa sejumlah kalangan dan kelompok yang menentang dinasti politik keluarga Jokowi. Meniru tindakan lancung Soeharto.
Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi akan membuat putusan penting besok. Kesempatan menyelamatkan demokrasi.
Banyak studi menunjukkan bahwa program-program populis, seperti bantuan sosial dan insentif pajak, rentan dimanfaatkan oleh penguasa yang ingin mempertahankan kekuasaannya lewat pemilihan umum.
Absennya Firli Bahuri dari pemeriksaan Polda Metro Jaya menunjukkan bahwa ia tidak punya nyali menghadapi kasus dugaan pemerasan.
Mahkamah Konstitusi harus menolak permohonan uji materi syarat usia calon presiden dan wakilnya. Demi mencegah kegaduhan politik dan penyalahgunaan kekuasaan.
Tak ada ironi yang lebih besar daripada melihat pemimpin lembaga antikorupsi diselidiki polisi karena kasus korupsi.
Tindakan perundungan siswa SMP di Cilacap menambah daftar kekerasan pada anak dan remaja. Dosa besar dunia pendidikan
Perlindungan terhadap UMKM bisa dilakukan lewat perbaikan aturan. Poin-poin perlindungan segera masuk karena pemerintah berencana merevisi regulasi perdagangan online.
Hanya di negara otoritarian badan intelijen menjadi alat kekuasaan.
Karena berulang kali terjadi, sulit untuk tidak mengatakan bahwa persekusi sudah menjadi cara penguasa untuk membungkam orang-orang yang kritis dan punya pandangan berbeda.
Perguruan tinggi bakal lebih lentur merancang proses dan bentuk pembelajaran sesuai kebutuhan ilmu teknologi dan perkembangan terkini.
Setelah dibuat lemah, muncul usulan untuk membubarkan KPK. Terdesain secara sistematis.
Tilang emisi pada akhirnya hanya menyasar warga yang lemah secara politik. Sementara industri manufaktur dan pembangkit listrik tenaga uap batu bara di sekitar Ibu Kota dibiarkan.
Penentuan penjabat kepala daerah tak transparan. Kental motif politik untuk Pemilu 2024.
Pemerintah Jakarta harus memberikan sanksi terhadap pemilik kabel optik yang telah mencelakai dan merenggut nyawa pengguna jalan.
Kesalahpahaman KPK dan TNI sebetulnya tak perlu terjadi jika kedua institusi menjalin komunikasi.
Perdagangan ilegal organ manusia kian marak. Sulit diberantas karena melibatkan aparat dan jaringan internasional.
Dua profesor UNS dicopot gelarnya karena mempersoalkan pemilihan rektor.