Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Mengusir Rocky dan Refly: Potret Kebebasan Berpendapat di Era Jokowi

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Pengamat Politik Rocky Gerung usai diperiksa kasus Direktorat Tindak Pidana Umum atas kasus penyebaran berita hoaks dan fitnah di Mabes Polri, Jakarta, Rabu, 6 September 2023. Pada keterangannya, Rocky mengaku mendapat 40 pertanyaan dari penyidik masih terkait alasan argumen yang dilontarkan pada Presiden Jokowi. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Pengamat Politik Rocky Gerung usai diperiksa kasus Direktorat Tindak Pidana Umum atas kasus penyebaran berita hoaks dan fitnah di Mabes Polri, Jakarta, Rabu, 6 September 2023. Pada keterangannya, Rocky mengaku mendapat 40 pertanyaan dari penyidik masih terkait alasan argumen yang dilontarkan pada Presiden Jokowi. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Iklan

Editorial Tempo.co

---

BERULANGNYA serangan terhadap kebebasan berpendapat menunjukkan pemerintah tak serius dalam melindungi demokrasi. Apalagi jika serangan tersebut ditujukan pada kritik ataupun pendapat yang kontra pemerintah. Bukannya sejak awal memastikan tak akan ada serangan, pemerintah justru terkesan turut “menikmati” kejadian tersebut.

Insiden terbaru terjadi saat diskusi publik di Kapanewon di Sleman, Yogyakarta, pada Jumat, 9 September 2023. Sekelompok orang menolak kehadiran dua narasumber, Refly Harun dan Rocky Gerung, yang dikenal getol mengkritik pemerintah. Selain mengusir, massa juga mengintimidasi dan melemparkan botol air minum hingga mengenai Refly.

Tak adanya tindakan tegas polisi terhadap mereka menimbulkan syak wasangka. Jangan-jangan aparat keamanan meminjam tangan sekelompok orang untuk membubarkan diskusi. Atau, massa bergerak karena mendapat “restu” penguasa? Apa pun jawabannya, pembubaran diskusi menunjukkan sempitnya cara berpikir dan keengganan beradu gagasan. Jika tak setuju dengan suatu diskusi, bikin saja tandingannya, bukan malah melakukan kekerasan.

Karena berulang kali terjadi, sulit untuk tidak mengatakan bahwa persekusi sudah menjadi cara penguasa untuk membungkam orang-orang yang kritis dan punya pandangan berbeda. Pelaku di lapangan bisa siapa saja: massa, aparat, atau siapa pun. Pada awal Mei 2023, acara diskusi pemutaran film dokumenter Dragon for Sale di Labuan Bajo didatangi polisi tak berseragam yang mengaku anggota Kepolisian Resor Manggarai Barat. Dua bulan sebelumnya, diskusi publik mengenai orang utan dan ekosistem Batang Toru di Tebet, Jakarta Selatan, diintimidasi empat orang tanpa alasan jelas.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kejadian mencolok lainnya juga terjadi menjelang Konferensi Tingkat Tinggi G20 di Bali, November tahun lalu. Diskusi internal Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) di Sanur dibubarkan orang-orang yang mengaku pecalang atau polisi adat. Ada pula pembubaran demonstrasi mahasiswa oleh polisi di sejumlah kota, termasuk penutupan kampus sebelum diskusi Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Udayana menjelang perhelatan tersebut. 

Daftar kejadian itu belum termasuk berbagai pengusiran, intimidasi, dan pembubaran acara-acara akademik di lingkungan kampus yang marak beberapa tahun terakhir. Tak mengherankan jika sejumlah lembaga memberi ponten merah terhadap perkembangan demokrasi di Indonesia. Data Riset tahunan The Varieties of Democracy Institute (V-Dem), lembaga pengkajian politik dan demokrasi global asal Swedia, menggambarkan indeks demokrasi Indonesia terus merosot sepanjang lima tahun terakhir. Bahkan, indeks demokrasi di Indonesia pada 2022 ada di bawah skor indeks 1999.

Kemudian, Indeks Demokrasi 2022 yang disusun The Economist Intelligence Unit (EIU) juga menyatakan indeks demokrasi Indonesia tak berubah dibanding pada 2021, yakni 6,71. Skor tersebut, berdasarkan pengkategorian EIU menempatkan Indonesia pada kelompok negara demokrasi yang cacat. Outlook demokrasi yang dirilis Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi, dan Sosial (LP3ES) menguatkan berbagai penilaian itu: adanya pelemahan masyarakat sipil secara sistematis yang diikuti pembatasan kebebasan berekspresi. 

Penyebab utama hal tersebut adalah ulah pemerintah sendiri. Konstitusi telah menjamin kebebasan berpendapat sebagai hak asasi setiap orang, namun pemerintah pula yang membuyarkannya. Misalnya, dengan mempertahankan pasal-pasal bermasalah seperti dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru. Bisa juga dengan membiarkan kelompok anti-demokrasi yang pro-pemerintah leluasa bergerak, lalu secara sengaja atau diam-diam mengambil manfaatnya. 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

1 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

15 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

16 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

16 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

17 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

23 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

41 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

51 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024