• 22 Juni 2017 22:48 WIB

    Mudik Selamat Lewat Tol Darurat

    Tak ingin "Tragedi Brexit 2016" terulang, pemerintah memfungsikan jalur jalan tol Brebes-Batang untuk dilalui kendaraan dalam arus mudik Lebaran kali ini. Langkah itu sudah tepat, meski fasilitas pendukung di jalur tersebut masih pas-pasan. Untuk menutupi kekurangannya, perlu kesiagaan petugas di lapangan dan kesiapan prasarana lain demi mengatasi kemungkinan situasi darurat.

  • 21 Juni 2017 22:37 WIB

    Bahaya DPR Memilih Direksi BUMN

    Keinginan Dewan Perwakilan Rakyat melakukan uji kelayakan dan kepatutan calon direksi badan usaha milik negara (BUMN) merupakan bentuk campur tangan terlampau jauh lembaga legislatif terhadap perusahaan pelat merah. DPR memasukkan aturan keterlibatannya memilih direksi BUMN itu dalam rancangan revisi Undang-Undang Badan Usaha Milik Negara. Draf revisi ini akan dibahas Badan Legislasi DPR dalam persidangan pada awal Juli mendatang.

  • 20 Juni 2017 22:46 WIB

    Ceroboh Mengelola Aset Tanah

    Jelas ada yang tidak beres dengan manajemen pemerintah DKI Jakarta dalam mengelola aset tanah mereka. Berkali-kali mereka kehilangan aset tersebut. Dari yang bikin malu, yaitu membeli aset milik sendiri lebih dari Rp 650 miliar di Cengkareng Barat, Jakarta Barat, pada tahun lalu, sampai ancaman terbaru: kehilangan kawasan kantor Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Jakarta Timur.

  • Pukul 23:09

    Demi Lahirnya Hakim Berintegritas

    Mahkamah Agung mesti transparan dalam merekrut hakim tingkat pertama. Calon hakim yang direkrut harus berkualitas karena nantinya dia akan menjadi "wakil Tuhan" dalam menegakkan keadilan. Mahkamah seyogianya melibatkan lembaga publik tepercaya, salah satunya Komisi Yudisial, untuk memilih calon hakim. Perekrutan yang semata-mata hanya dilakukan oleh Mahkamah Agung rentan menimbulkan penyelewengan.

  • Pukul 23:44

    Biarkan MA Tangani Perda Bermasalah

    Putusan Mahkamah Konstitusi yang mencabut kewenangan Menteri Dalam Negeri membatalkan peraturan daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 251 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sudah tepat. Perda yang merupakan produk hukum dari pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat seharusnya hanya boleh dibatalkan melalui uji materi di Mahkamah Agung.

  • Pukul 00:29

    Tak Perlu Paksakan Sekolah Lima Hari

    Kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy ihwal sekolah lima hari memicu keresahan publik. Banyak pihak merasa persiapan dan sosialisasi sistem baru ini terburu-buru. Ketika pro-kontra masih merebak, pemerintah sudah memastikan pada tahun ajaran baru mendatang siswa bersekolah delapan jam sehari, lima hari sepekan.

  • Pukul 00:13

    Setelah Karyawan Transjakarta Mogok

    Mogok operasi bus Transjakarta sangat disesalkan. Hal ini terjadi di tengah upaya terus-menerus untuk mendorong pengguna jalan di Jakarta berpindah dari kendaraan pribadi ke angkutan umum. Jangan biarkan kepercayaan masyarakat Ibu Kota yang semakin tinggi untuk mau berkendara dengan bus umum, yang telah dirintis sejak pendirian Transjakarta pada 2004, kembali berantakan.

  • Pukul 23:48

    TNI Jangan Ikut Bertani

    Temuan Ombudsman Republik Indonesia yang menyoroti peran tentara dalam program peningkatan produksi pangan harus ditanggapi serius oleh pemerintah. Ombudsman melihat keterlibatan Tentara Nasional Indonesia (TNI), dari tingkat produksi sampai distribusi, berpotensi mengintimidasi petani.

  • Pukul 00:56

    Kejaksaan Tercoreng Lagi

    Seorang jaksa kembali ditangkap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal ini menambah tebal coreng di muka lembaga penegak hukum yang tak putus dilanda kasus korupsi itu.

  • Pukul 22:17

    Cacatnya Hak Angket KPK

    Lawakan politik Dewan Perwakilan Rakyat dengan menggulirkan hak angket atas Komisi Pemberantasan Korupsi sepatutnya tak perlu dilanjutkan. Keabsahan dan legitimasi Panitia Angket diragukan karena telah nyata melanggar banyak aturan. Sebagai "wakil rakyat terpilih" yang semestinya memberi teladan dalam menaati undang-undang, DPR tak perlu canggung mengoreksi diri jika berbuat keliru.

  • Pukul 23:21

    Coreng di Wajah DPRD

    Penangkapan Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Timur, Mochamad Basuki, menjadi bukti betapa korupsi di lingkungan DPRD begitu kronis. Basuki ditangkap beserta dua kepala dinas. Ketua komisi yang membidangi masalah perekonomian inilah yang diduga mengatur uang rasuah secara berkala dari kantor-kantor dinas.

  • Pukul 00:33

    Antisipasi Krisis Qatar

    Pemerintah Indonesia mesti siaga mengantisipasi dampak krisis terbaru Timur Tengah. Arab Saudi, Bahrain, Uni Emirat Arab, dan Mesir memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar. Yaman, Libya, dan Maladewa bergabung. Qatar dinilai memperusuh kawasan karena menyokong kelompok-kelompok Islam yang mereka kategorikan sebagai kelompok teroris, seperti Al-Qaidah, Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS), yang didukung Iran; Hamas, serta Al-Ikhwan Al-Muslimun.

  • Pukul 23:40

    Tak Perlu Unit Kerja Pancasila

    Presiden Joko Widodo semestinya tak usah membentuk Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila. Pembentukan lembaga yang bertugas memastikan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu bukanlah solusi atas sikap intoleran yang kian meningkat belakangan ini. Pembentukan lembaga baru itu tidak menyentuh akar permasalahan selama ini, malah boleh jadi hanya membebani anggaran negara.

  • Pukul 00:14

    Usut Tuntas Korupsi Heli

    Penetapan tiga tersangka korupsi helikopter angkut berat AW-101 tak boleh berhenti pada dua perwira menengah dan satu perwira tinggi Angkatan Udara. Apalagi perintah pengusutan datang langsung dari Presiden Joko Widodo. Harus tuntas sampai ke atas-atasnya.

  • Pukul 00:02

    Intimidasi Pasukan Cyber

    Pemerintah perlu menindak tegas pengelola akun yang telah memuat daftar buron muslim yang dinilai menista agama dan ulama. Langkah memajang nama, foto, bahkan alamat mereka itu bukanlah sekadar intimidasi, melainkan sudah mengarah ke tindakan main hakim sendiri.