• 28 April 2017 02:45 WIB

    Hukum Politikus Perongrong KPK

    Publik harus menolak rencana Dewan Perwakilan Rakyat menggunakan hak angket untuk memeriksa Komisi Pemberantasan Korupsi. Tindakan segelintir anggota DPR yang mengusulkan penggunaan hak angket ini jelas melecehkan hukum dan patut diganjar sanksi setimpal. Mereka tak layak lagi dipilih pada pemilihan umum 2019.

  • 27 April 2017 03:09 WIB

    Korupsi Penyelesaian BLBI

    Acungan jempol layak diberikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi yang membuka kembali kasus yang sekian lama mengendap: Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Awal pekan ini KPK mengumumkan status tersangka Syafruddin Temenggung, bekas Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

  • 25 April 2017 23:26 WIB

    Serius Mengurus Teror Para Koruptor

    Sudah dua pekan berjalan, penelusuran tentang pelaku penyerangan terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan, belum juga menemui titik terang. Kredibilitas kepolisian dipertaruhkan dalam kasus ini.

  • 24 April 2017 23:03 WIB

    Menunggu Ketegasan Gubernur Baru

    Gubernur DKI Jakarta terpilih, Anies Baswedan, telah memastikan tak berencana menerbitkan peraturan daerah (perda) syariah. Pernyataan gubernur terpilih ini melegakan, tapi itu saja tak cukup. Dia harus memastikan bahwa administrasi pemerintahannya nanti tak akan membuka panggung bagi kelompok-kelompok yang selama ini terang-terangan menunjukkan intoleransi, radikal, dan menolak keberagaman.

  • Pukul 23:55

    KPK dalam Ancaman DPR

    Sungguh tak dapat dibenarkan perlakuan pimpinan dan anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi dalam rapat dengar pendapat pada Selasa lalu. Memaksa KPK membuka rekaman pemeriksaan terhadap Miryam S. Haryani, anggota DPR dari Fraksi Hanura yang diduga terlibat korupsi proyek e-KTP, merupakan intervensi sekaligus tindakan mengumbar kekuasaan yang salah tempat.

  • Pukul 00:28

    Selamat Datang Gubernur Baru Jakarta

    Pemilihan Gubernur DKI Jakarta berlangsung bersih kemarin. Berdasarkan hitung cepat sejumlah lembaga survei, pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno menjadi pemenang, mengalahkan inkumben Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Syaiful Hidayat. Hasil pemilihan ini harus diterima dengan legawa oleh semua pihak, mulai dari pasangan calon, partai pendukung, sampai masyarakat pemilih.

  • Pukul 00:44

    Akhiri Polarisasi Masyarakat

    Siapa pun yang menang dalam pemilihan hari ini, Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022 menghadapi persoalan besar: polarisasi tajam di masyarakat. Dua bulan masa kampanye telah membelah publik menjadi dua kutub ekstrem yang melibatkan sentimen agama. Gubernur-wakil gubernur terpilih mesti berinisiatif memulihkan harmoni sosial agar mereka segera bisa menjalankan programnya dengan lancar.

  • Pukul 00:51

    Cegah Kecurangan Pilkada DKI

    Dugaan adanya praktik politik uang yang dilakukan secara masif menjelang pemungutan suara pemilihan Gubernur DKI Jakarta, yang akan berlangsung besok, harus diselesaikan dengan cepat. Penyelenggara pemilihan harus sigap mengungkap aktor di balik dugaan praktik kotor tersebut. Laku itu menodai jalannya pemilihan kepala daerah yang jujur, adil, dan demokratis.

  • Pukul 00:37

    Harapan untuk Saldi Isra

    Riwayat baik Saldi Isra menumbuhkan harapan akan perbaikan terhadap reputasi Mahkamah Konstitusi. Skandal suap yang menjatuhkan Akil Mochtar dari kursi Ketua Mahkamah dan Patrialis Akbar sebagai hakim konstitusi berturut-turut membuat kredibilitas lembaga itu hancur lebur.

  • Pukul 22:42

    Serangan Biadab terhadap Novel

    Kekejian terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan, harus dikutuk. Tapi, lebih dari itu, teror berulang ini bukan hanya mesti diusut hingga terungkap pelaku serta dalangnya. Tekad dalam upaya pemberantasan korupsi juga harus diteguhkan lagi.

  • Pukul 22:50

    Benahi Proyek Mangkrak PLN

    Presiden Joko Widodo harus segera membenahi karut-marut program percepatan megaproyek pembangunan pembangkit listrik 10 ribu megawatt. Bukan hanya karena ada beberapa proyek yang mangkrak, melainkan juga karena sejak awal tata kelolanya bermasalah. Proyek ini sarat penyimpangan sehingga berpotensi merugikan negara hingga triliunan rupiah.

  • Pukul 21:59

    Menyesalkan Sikap Kapolda Metro

    PENGADILAN Negeri Jakarta Utara tak perlu menggubris permintaan Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Inspektur Jenderal Mochamad Iriawan untuk menunda sidang dugaan penistaan agama oleh Basuki Tjahaja Purnama. Permintaan ini bisa disebut sebagai intervensi Iriawan terhadap pengadilan yang menurut Undang-Undang Kehakiman harus bebas dari campur tangan siapa pun.

  • Pukul 01:39

    Putusan yang Merepotkan Mendagri

    Putusan Mahkamah Konstitusi mencabut wewenang Menteri Dalam Negeri membatalkan peraturan daerah bermasalah patut disesalkan. Selama ini wewenang Mendagri dianggap sebagai terobosan dalam membersihkan perda yang menghambat jalannya birokrasi dalam urusan investasi, pajak, dan retribusi. Akibatnya, Mendagri tak lagi punya pegangan hukum ketika akan membatalkan perda yang menabrak peraturan lebih tinggi.

  • Pukul 22:25

    Di Magelang Kita Kecolongan

    Kita kecolongan ketika mendengar seorang siswa SMA Taruna Nusantara, Magelang, Jawa Tengah, dengan tenang membunuh kawan seasramanya yang sedang terlelap dengan sebilah pisau dapur. Sudah waktunya sekolah dengan atmosfer kompetisi yang ketat itu menyediakan tenaga konseling dan memberikan perhatian khusus bagi siswa-siswanya yang sulit beradaptasi.

  • Pukul 22:14

    Kisruh Pemilihan Pimpinan DPD

    Terpilihnya Oesman Sapta Odang sebagai Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada kemarin dinihari menunjukkan betapa lembaga ini telah melenceng dari niat pembentukannya. Para utusan daerah itu tetap memaksakan pemilihan pimpinan DPD meski hal tersebut melawan putusan Mahkamah Agung (MA).