Kolom
Peluru Kosong Angket DPR
Panitia Angket Dewan Perwakilan Rakyat seperti kehabisan peluru untuk "menembak" Komisi Pemberantasan Korupsi. Ternyata, tak ada tekanan dari penyidik komisi antikorupsi terhadap Miryam S. Haryani, anggota DPR dari Partai Hanura yang merupakan saksi penting korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).
Rabu, 16/08/2017 | 00:41Perizinan Pembangunan Kota Baru
Beberapa hari ini muncul polemik tentang pembangunan kota baru. Pernyataan "salah (tidak etis) menjual sesuatu yang belum ada izin" ditanggapi oleh pengembang bahwa itu adalah praktik yang biasa dalam pemasaran properti. Polemik yang terjadi sangat menarik dibahas dari sisi perizinan dalam penataan ruang.
Jalan Tengah Ambang Batas Calon Presiden
Pada akhir Juli lalu, Dewan Perwakilan Rakyat telah memutuskan bahwa dalam pemilihan presiden tahun 2019 nanti akan memberlakukan presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen. Artinya, hanya partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh kursi 20 persen dari jumlah kursi parlemen yang dapat mengajukan calon presiden dalam pemilihan umum 2019. Ambang batas 20 persen ini sudah diberlakukan dalam Pemilihan Umum 2009 dan 2014. Saat itu tidak ada yang mempersoalkan.
Patung
Banyak hal yang tak saya mengerti dalam kasus patung Dewa Perang Khong Co Kwan Sing Tee Koen yang berdiri megah di Kelenteng Kwan Swie Bio, Tuban, Jawa Timur. Patung terbesar di Asia Tenggara itu tiba-tiba diprotes oleh sejumlah orang karena dianggap tidak mencerminkan budaya mayoritas masyarakat Tuban. Mereka menuntut agar patung yang diresmikan pada 17 Juli lalu itu dirobohkan. Mula-mula alasannya soal IMB (izin mendirikan bangunan) yang tidak ada.
INFO TEMPO