• Pukul 22:20

    Berburu Hakim Konstitusi Bebas Korupsi

    Panitia Seleksi Hakim Mahkamah Konstitusi harus bergerak cepat mengisi kekosongan satu kursi di Mahkamah Konstitusi. Panitia yang terdiri atas lima praktisi dan ahli hukum itu mesti aktif "berburu" calon-calon yang mumpuni. Prioritas pencarian mereka semestinya dari kalangan praktisi dan akademikus.

  • 26 Februari 2017 22:05 WIB

    Stop Penyegelan Rumah Ibadah

    Penyegelan masjid jemaat Ahmadiyah di Kelurahan Sawangan Baru, Depok, semestinya tidak boleh dilakukan. Selain tidak memiliki dasar hukum, langkah Pemerintah Kota Depok menutup paksa masjid yang berdiri sejak 2009 itu memperpanjang daftar tindakan sewenang-wenang aparat pemerintah terhadap kelompok ini.

  • 23 Februari 2017 22:51 WIB

    Tak Perlu Risau Demokrasi Kebablasan

    Presiden Joko Widodo tak perlu cemas terhadap apa yang disebutnya sebagai demokrasi kebablasan. Presiden semestinya menyikapi secara lebih bijak hiruk-pikuk demonstrasi di jalanan yang belakangan terjadi ataupun hujatan pedas yang kian marak di media sosial.

  • 22 Februari 2017 22:48 WIB

    Hukum Korporasi dalam Kasus Korupsi

    Aparat penegak hukum seharusnya segera memanfaatkan momentum untuk menyeret korporasi yang terlibat dalam tindak pidana korupsi. Amunisi baru diberikan dua bulan lalu lewat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi. Saat ini banyak kasus korupsi melibatkan korporasi, baik yang ditangani kepolisian, kejaksaan, maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Di KPK saja tahun lalu sudah digelar 96 penyelidikan, 99 penyidikan, dan 77 penuntutan. Sebagian besar merupakan kasus yang melibatkan perusahaan, misalnya perkara PT Agung Podomoro Land. KPK telah menetapkan direktur utamanya, Ariesman Widjaja, dan seorang karyawan sebagai tersangka kasus suap untuk mencoba mempengaruhi peraturan daerah DKI Jakarta.

  • 21 Februari 2017 22:42 WIB

    Bijak Melihat Banjir

    Episode banjir besar yang kembali melelepkan 54 wilayah di Jakarta semestinya menyadarkan semua pihak. Banjir masih sulit digebah dari Ibu Kota. Namun menyalahkan program penanggulangan banjir Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai program yang sepenuhnya gagal juga tidak bijaksana. Sungguh tidak etis bila ada kandidat mempolitisasi isu banjir ini untuk memenangi pemilihan kepala daerah. Lebih baik mereka adu gagasan menyodorkan solusi mengatasi banjir.

  • Pukul 01:05

    Freeport Bikin Repot

    Kali ini, tekanan PT Freeport Indonesia (PT FI) untuk menghentikan produksi dan merumahkan karyawannya tampaknya serius diterapkan. Sejak 17 Februari lalu, kegiatan penambangan di tambang Grasberg, Papua, telah dihentikan secara total dan sebanyak 33 ribu karyawan PT FI dirumahkan. Akibatnya, puluhan ribu karyawan Freeport beserta keluarganya menggelar aksi damai di Mimika untuk ikut menekan pemerintah Indonesia agar segera menerbitkan izin ekspor konsentrat. Tekanan Freeport yang bikin repot pemerintah Indonesia ini sebenarnya bukan hanya kali ini. Pada saat berlakunya larangan ekspor mineral dan batu bara mentah sejak 12 Januari 2014 berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara (UU Minerba), PT FI menolak keras larangan itu sembari mengancam akan menghentikan produksi dan me-lakukan PHK besar-besaran. Bahkan Freeport juga menekan untuk menggugat pemerintah Indonesia ke arbitrase internasional atas larangan ekspor mineral dan batu bara mentah itu.

  • Pukul 22:49

    Sengketa Emas Papua

    Pemerintah dan PT Freeport Indonesia perlu mengendurkan posisi masing-masing jika ingin operasi penambangan emas dan tembaga di Papua terus berlangsung. Titik temu yang saling menguntungkan akan sulit dicapai bila keduanya sama-sama ngotot. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah berkepentingan memastikan kekayaan alam di bumi Indonesia dikuasai negara dan dapat digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Itu sebabnya renegosiasi kontrak berulang kali diajukan, manakala salah satu atau kedua pihak menemukan ada yang tak adil dalam kesepakatan terdahulu. Pada 1991, misalnya, pemerintah Orde Baru pernah meminta perbaikan kontrak karya (KK) I yang diteken pada 1967—jauh sebelum perjanjian yang berlaku 30 tahun itu berakhir.

  • Pukul 21:14

    Rasionalitas Pemilih Jakarta

    Ada sejumlah catatan positif dalam pemilihan Gubernur DKI Jakarta, Rabu lalu. Pertama, dan terpenting, hasil hitung cepat berbagai lembaga survei menunjukkan gejala sektarianisme pemilih di Ibu Kota ternyata tak sebesar kekhawatiran banyak orang.

  • Pukul 22:42

    Kasus Antasari: Hukum atau Politik

    Langkah mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Antasari Azhar mempersoalkan kasus yang menjeratnya di masa lalu memicu kontroversi. Mengungkit kasus ini di tengah perhelatan pemilihan kepala daerah DKI Jakarta bisa dengan mudah dianggap sebagai bagian dari manuver pihak yang berseteru. Antasari perlu memberi bukti bahwa ini murni upaya mencari kebenaran-bukan untuk tujuan lainnya.

  • Pukul 22:09

    Saatnya Memilih Gubernur

    Hari yang ditunggu-tunggu para kandidat kepala daerah dan para pendukungnya akhirnya tiba. Pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak di 101 daerah di Indonesia digelar hari ini. Antusiasme pemilih di pilkada serentak 2017 diprediksi lebih tinggi dibanding dalam pilkada serentak 2015 lalu. Apalagi saat berlangsungnya pilkada serentak hari ini telah ditetapkan sebagai hari libur nasional.

  • Pukul 01:13

    Pajak Tanah dan Ulah Spekulan

    Pemerintah jangan tergesa-gesa menjalankan rencana penerapan pajak progresif untuk tanah telantar. Masih ada sejumlah hal yang harus dipertimbangkan sebelum peraturan pemerintah yang bertujuan memerangi para spekulan tanah itu diterbitkan.

  • Pukul 01:21

    Redupnya Asa Palestina

    Cahaya perdamaian Palestina-Israel di ujung lorong itu semakin redup, mungkin akan padam dalam waktu cukup panjang. Hampir tak ada lagi yang bisa diharapkan setelah, Selasa lalu, Knesset atau parlemen Israel mengesahkan undang-undang yang melegalisasi penyerobotan tanah orang-orang Palestina demi pembangunan permukiman Yahudi di Tepi Barat dan Yerusalem Timur. Undang-undang yang berlaku surut itu memang menjamin kompensasi uang atau tanah di lokasi lain kepada warga Palestina yang terpaksa angkat kaki dari tanahnya. Tapi dapat dipastikan perampasan tanah yang disahkan oleh negara itu akhirnya akan mentorpedo semangat pembicaraan perdamaian, yang pada dasarnya juga membahas pembagian tanah Palestina-Israel setelah Perang Enam Hari 1967.

  • Pukul 00:28

    Langkah Mencurigakan Panglima TNI

    Keluh kesah yang disampaikan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo bisa dibilang mencurigakan. Langkah Gatot mempersoalkan kewenangan pengelolaan anggaran TNI bertentangan dengan cita-cita menempatkan militer di bawah supremasi sipil melalui Kementerian Pertahanan. Disebut mencurigakan karena Gatot seperti tidak paham isi Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 28 Tahun 2015 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Pertahanan Negara. Dalam dengar pendapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat tiga hari yang lalu, ia berkilah peraturan itu telah mengebiri kewenangannya mengendalikan anggaran TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.

  • Pukul 23:48

    Penjara tanpa Wibawa

    Pelesiran narapidana koruptor dari Penjara Sukamiskin di Bandung menunjukkan maha-ironi penegakan hukum. Dengan sogok dan kuasa uang, mereka bisa ke luar penjara sesukanya. Majalah Tempo acap membongkar pelesiran narapidana ke luar sel. Biasanya, saat laporan itu turun, para pejabat heboh sesaat, tapi kemudian melupakannya lagi. Tak ada perbaikan. Pada zaman "normal", kejadian di Sukamiskin itu seharusnya cukup membuat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mundur karena malu.

  • Pukul 00:31

    Verifikasi Dewan Pers

    Verifikasi media yang dilakukan Dewan Pers bisa disebut sebagai tindakan gegabah. Bukan saja lantaran Dewan Pers tidak tepat melakukan verifikasi itu, tapi hasil verifikasi tersebut menimbulkan pertanyaan besar: media yang dinyatakan lulus ternyata kualitasnya meragukan. Dewan Pers terkesan terburu-buru ketika pekan lalu mengumumkan 74 media yang lulus verifikasi. Yang mencengangkan, Dewan seperti menabrak aturan dengan menyatakan tak akan bertanggung jawab dan tidak memberi bantuan terhadap media yang namanya tak tercantum dalam daftar verifikasi. Patut diduga ketergesa-gesaan ini berkaitan dengan rencana Dewan mengumumkan media yang lolos verifikasi itu pada Hari Pers Nasional, 9 Februari ini, di Ambon. Maklumlah, Presiden Joko Widodo dijadwalkan hadir dalam acara itu.