Calon Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya pada acara konsolidasi relawan se-Provinsi Riau mengklarifikasi bahwa tanah bertitelkan Hak Guna Usaha (HGU) yang dikuasainya, “... bukan 340.000 hektare, (tapi) mendekati 500.000 hektare” (Kompas TV, 9 Januari 2024). Esok harinya, Kepala Badan Pertanahan Nasional menyatakan HGU yang dikuasai Prabowo 340.000 hektare sah (Kompas, 10 Januari 2024).
Pernyataan di atas disampaikan tanpa terkesan ada yang salah dengan hal tersebut. Padahal Undang-Undang 1/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) memandatkan adanya pembatasan kepemilikan tanah. Pembatasan ini penting karena tanah bukanlah sumber daya yang tidak terbatas (finite resources) dan banyak penelitian menunjukkan pemilikan tanah berbanding lurus dengan kesejahteraan pemiliknya (Afriliyeni, Sihaloho, Sita; 2021). Karenanya, tidak heran jika penumpukan penguasaan tanah oleh segelintir orang akan menyebabkan ketimpangan dan ketidakadilan. Kondisi tersebut pula yang menjadi salah satu akar penyebab konflik agraria yang marak di Indonesia (Noer Fauzi Rachman, 2013). Selain itu, penumpukan tanah di kelompok orang atau usaha umumnya berakibat pada besarnya penelantaran tanah, yang tentu berdampak negatif secara ekonomi.
Indikasi Pelanggaran Hukum
Pasal 7 UUPA melarang pemilikan dan penguasaan tanah yang melampaui batas karena hal tersebut merugikan kepentingan umum. Selanjutnya, Pasal 17 UUPA memandatkan pengaturan pembatasan pemilikan tanah oleh satu keluarga atau badan hukum. Pasal yang sama mengatur bahwa jika ada kelebihan pemilikan tanah, kelebihan tersebut dibagikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan melalui program reforma agraria.
Ketentuan di atas kemudian ditindaklanjuti dengan diterbitkannya UU Nomor 56/PRP/1960 yang mengatur pembatasan kepemilikan atas tanah pertanian, maksimum 25 hektare. Kemudian, pada 1999 terbit Permen Agraria 2/1999 yang mengatur mengenai izin lokasi, dengan salah satu pasalnya mengatur pula batasan luas tanah yang dapat diberikan izin lokasi untuk perusahaan atau grup perusahaan. Dalam Peraturan tersebut disebutkan, satu perusahaan atau grup perusahaan hanya dapat memiliki maksimal 150.000 hektare di seluruh Indonesia untuk komoditas tebu, atau maksimal 100.000 hektare untuk komoditas lainnya. Meski aturan tersebut beberapa kali diubah, substansi pengaturan mengenai pembatasan pemilikan tanah masih sama. Pengaturan pembatasan pemilikan tanah terkait izin lokasi baru dihapus sejak terbitnya Permenag 13/2021, yang merupakan peraturan turunan dari UU Cipta Kerja.
Sejak 2002, pembatasan penguasaan lahan pekebunan oleh perusahaan dan grupnya diatur pula oleh Kementerian Pertanian melalui peraturan menteri—terakhir melalui Permentan 98/2013. Secara umum, pembatasan di dalam Permentan tersebut sejalan dengan pembatasan dalam Permen Agraria, meski lebih rinci membagi batasan lahan untuk macam-macam komoditi. Misalnya, batasan lahan untuk perkebunan sawit maksimal 100.000 hektare dan tebu 150.000 hektare. Sementara untuk komoditas lainnya hanya berkisar 1.000 hektare (lada, cengkeh) sampai dengan 40.000 hektare (kelapa). Khusus Papua, dimungkinkan penambahan batasan hingga dua kali lipat dari batasan sebagaimana diatur dalam Permenag dan Permentan.
Singkat kata, setidaknya sejak 1999 selalu ada batasan maksimum jumlah lahan yang dapat dikuasai oleh individu atau kelompok usaha. Karenanya, seharusnya Kepala BPN (dan Kementan), sesuai tugasnya, memeriksa lebih lanjut penguasaan tanah HGU oleh Prabowo melalui grup usahanya, termasuk dengan melihat komoditas dan jangka waktunya. Sehingga, dapat diputuskan apakah penguasaan tanah HGU tersebut masih dalam koridor hukum yang berlaku atau tidak.
Ketimpangan Pemilikan Tanah
Luasan total 340.000 hektare (atau 3.400 km2) tidaklah kecil. Itu lima kali lebih luas dari wilayah DKI Jakarta. Apalagi jika hingga 500.000 hektare. Namun Prabowo tidak sendirian. Sebagai ilustrasi, menurut penelitian Walhi dan Auriga, PT Sinar Mas menguasai setidaknya 307.000 hektare kebun sawit (Katadata, 2022). Lebih jauh, KPK (2016) mencatat, sekitar 53 grup perusahaan menguasai 43,9 persen (4,7 juta hektare) kebun kelapa sawit di Indonesia. Bahkan data terbaru menunjukkan 54,2 persen perkebunan sawit dikuasai oleh 0,07 persen perusahaan, sementara pekebun rakyat, yang komposisinya mencapai 99,92 persen dari mereka yang berusaha dibidang perkebunan sawit, hanya menguasai 41,35 persen kebun (Carolina, Mauludin, dan Hafilda; 2022). Singkatnya, data di atas menunjukkan ‘praktik umum’ penumpukan tanah di tangan orang atau kelompok usaha tertentu, yang berkontribusi pada tingginya rasio gini pertanahan Indonesia, yang pada 2022 dilaporkan BPN sebesar 0,58.
Keterbukaan Informasi HGU
Setiap selesai debat capres/cawapres, akademisi, media dan pengamat kerap melakukan pengecekan terhadap data dan informasi yang disampaikan kandidat. Sayangnya, untuk isu ini tidak dapat dilakukan. Hingga hari ini data pemilik dan luas kepemilikan HGU tidak dipublikasikan oleh BPN (atau Kementan). BPN seakan masih menganggap data tersebut rahasia meski telah ada putusan Komisi Informasi Pusat pada 2015, yang dikuatkan oleh Mahkamah Agung dalam putusan kasasi dan terakhir peninjauan kembali pada 2022 yang menyatakan bahwa data tersebut adalah dokumen publik. Putusan-putusan tersebut pun telah memerintahkan BPN untuk segera mempublikasikannya. Ketertutupan ini melanggengkan peluang terjadinya konsolidasi penguasaan tanah di tangan orang atau kelompok usaha tertentu.
Pekerjaan Rumah Presiden dan Wakil Presiden Terpilih
Pernyataan Prabowo hanyalah puncak gunung es dari persoalan carut-marut penguasaan lahan. Untuk menyelesaikan carut-marut tersebut, ada beberapa prioritas yang harus diselesaikan pemerintahan mendatang.
Pertama, penegasan pembatasan pemilikan tanah perlu menjadi prioritas politik dari para kandidat presiden dan wakil presiden. Dalam visi misi saat ini, tidak terlihat adanya agenda untuk mengatur dengan lebih jelas dan tegas pembatasan pemilikan tanah oleh kelompok usaha dengan ultimate beneficiary yang sama. Prioritas ini dapat direalisasikan dengan membentuk UU khusus yang mengatur pembatasan pemilikan tanah serta skema redistribusi terhadaptanah yang melebihi batas maksimum. Kedua, perlu dilakukan audit penguasaan tanah yang ada saat ini. Mereka yang terindikasi melanggar, perlu diproses pengembalian tanahnya kepada negara, yang kemudian menjadi objek reforma agraria. Ketiga, tidak kalah pentingnya adalah transparansi data pertanahan. Pemerintah wajib melaksanakan putusan Komisi Informasi Pusat dan MA yang memerintahkan keterbukaan data dan informasi HGU. Sehingga, akumulasi tanah di tangan sekelompok orang tertentu tidak lagi menjadi suatu yang lumrah di negeri ini.
Visi para calon presiden dan wakil presiden untuk mendorong keadilan dan kesejahteraan perlu diturunkan menjadi agenda konkret sebagaimana diusulkan di atas. Agar tidak jadi “omon-omon” saja.
