Siaran pers Bank Indonesia (https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2512323.aspx) mengungkapkan bahwa hampir setengah (sekitar 48%) penduduk Indonesia belum memiliki rekening bank, yang mengindikasikan bahwa sebagian besar warga Indonesia masih belum memiliki akses ke layanan keuangan konvensional.

Mari kita juga perhatikan data statistik berikut ini:

• 99% dari bisnis di Indonesia merupakan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).
• Secara keseluruhan, UMKM menyediakan 97% lapangan kerja di Indonesia, dan berkontribusi hingga 60% PDB Indonesia.
• Namun sektor ini juga dikenal sebagai “ekonomi informal”, dengan 60% angkatan kerja Indonesia mencari nafkah di sektor ini, yang berarti mereka tidak memiliki catatan pekerjaan formal, slip gaji (karena lazimnya dibayar dengan tunai), alhasil tidak memiliki riwayat kredit. Bagi bank, individu-individu ini dikenal sebagai nasabah “thin file” karena hanya memiliki sedikit data yang dapat digunakan untuk menentukan profil risiko.

Holistic Customer Data Profile

Memahami Gambaran Kredit di Indonesia

Dampaknya, banyak masyarakat Indonesia yang sangat memerlukan layanan keuangan untuk berbagai kebutuhan, seperti memulai usaha, membayar gaji pegawai, mengikuti kursus keterampilan, atau sebagai dana darurat. Sayangnya, mereka tidak dapat mengakses layanan ini melalui lembaga perbankan, sehingga memilih beralih ke pemberi pinjaman ilegal atau operator P2P yang tidak terdaftar, yang seringkali mengenakan suku bunga luar biasa tinggi dan praktik penagihan yang tidak sehat kepada masyarakat

Berdasarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), per Januari 2023, 25 entitas pinjol atau “pinjaman online” informal ini memiliki kredit macet atau tingkat tunggakan 90 hari (TWP90 hari) diatas 5%. Per Juni 2023, OJK mencatat Rp52,7 triliun (USD 345 juta) tunggakan pinjol dari perusahaan fintech dan sebanyak Rp1,734 triliun diantaranya masih belum terbayar selama lebih dari 90 hari.

Selain risiko kredit, ada tantangan lain yang perlu dihadapi, yaitu risiko penipuan, terutama mengingat semakin maraknya identitas palsu, teknik social engineering, dan penipuan berupa deepfake. Situasi ini meningkatkan risiko yang harus ditangani oleh bank dan lembaga keuangan lainnya dalam memberikan akses kredit kepada masyarakat secara luas.

Apakah data alternatif dapat menjadi solusi?

Walaupun belum ada data yang cukup untuk mengidentifikasi profil kelompok yang tidak memiliki rekening bank, sadar maupun tidak, sesungguhnya sudah tersedia solusi, mari kita lihat artikel-artikel referensi berikut ini:

• Ekonomi digital Indonesia berkembang pesat dan diperkirakan mencapai USD300 miliar pada tahun 2030 (https://jakartaglobe.id/business/indonesia-expects-to-tap-300b-digital-economy-by-2030).
• 7 dari 10 orang Indonesia menggunakan smartphone (https://www.statista.com/statistics/321485/smartphone-user-penetration-in-indonesia/)
• Peringkat ke-4 penetrasi tertinggi di dunia (https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_smartphone_penetration).

Fakta-fakta ini menunjukkan bahwa jejak digital seseorang sudah bisa terbentuk secara komprehensif dan akurat. Jejak digital ini mencakup data dasar Telekomunikasi (paket data, nomor telepon dan email, durasi dan frekuensi penggunaan), penggunaan e-commerce (seperti nilai/frekuensi transaksi dan riwayat pengiriman paket), media sosial (riwayat akun aktif), dan perangkat yang digunakan (jenis smartphone, geolokasi).

Penggunaan data alternatif dan data konvensional mengurangi risiko pemalsuan identitas dan penipuan bagi bank dan layanan keuangan, sehingga memungkinkan para pemberi pinjaman untuk menerima dan memproses lebih banyak calon pelanggan.

Inovasi dan kemitraan industri dapat mendorong ekonomi digital Indonesia.

Dengan menggabungkan data alternatif dan rekam konvensional lainnya, lembaga keuangan dapat membangun sudut pandang yang lebih komprehensif tentang calon nasabah. Hal ini akan mempercepat seluruh proses, mulai dari pendaftaran rekening hingga analisis kredit, persetujuan, dan pemantauan selama siklus pinjaman. Integrasi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi pekerjaan manual, dan meningkatkan customer onboarding experience secara keseluruhan, sambil juga mengurangi risiko kredit macet. Jika langkah-langkah ini diambil, maka dapat meningkatkan akses terhadap layanan keuangan bagi banyak masyarakat Indonesia sekaligus memberikan dorongan yang signifikan bagi perekonomian digital Indonesia.