Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Portal Pengaduan ASN Berlebihan

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Pemerintah meluncurkan portal Aduanasn.id untuk mengawasi ASN yang diduga radikal. (aduanasn.id)
Pemerintah meluncurkan portal Aduanasn.id untuk mengawasi ASN yang diduga radikal. (aduanasn.id)
Iklan

Penyediaan portal pengaduan terhadap aparat sipil negara (ASN) merupakan langkah pemerintah yang berlebihan. Alih-alih akan efektif untuk mencegah sikap dan tindakan ekstrem dalam beragama, portal yang diluncurkan pemerintah pada Selasa lalu itu dikhawatirkan akan menjadi alat represi baru. Aparat sipil negara akan merasa terintimidasi oleh portal ini.

Kehadiran portal dengan nama Aduanasn.id ini juga bermasalah karena tak memiliki landasan hukum. Portal ini menguatkan tudingan bahwa pemerintah telah gagal menangkal paparan ekstremisme agama dan ujaran kebencian pada aparatnya.

Riset Alvara Research pada Oktober tahun lalu menguatkan hal ini. Survei lembaga ini menemukan setidaknya 19,4 persen ASN di enam kota besar menyatakan tak setuju dengan ideologi negara Pancasila. Alvara menyelenggarakan survei ini di Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, dan Makassar.

Lahirnya portal itu juga mencerminkan bahwa pemerintah bertindak gegabah, menggunakan cara-cara berlebihan. Undang-Undang Aparatur Sipil Negara telah mengatur dengan tegas bahwa pengawasan terhadap pegawai negeri dilakukan oleh pengawas internal dan berjenjang.

Di banyak negara, pengawasan terhadap aparat negara lebih menekankan pada pengawasan berjenjang ini. Apabila pengawas internal menemukan aparat sipil negara melanggar, mereka langsung turun tangan menegakkan disiplin. Jika pemerintah merasa pengawas internal gagal berperan dalam penegakan disiplin, semestinya pemerintah segera berbenah. Fungsi pengawasan oleh pengawas internal harus dikuatkan.

Pembuatan portal yang difasilitasi Kementerian Komunikasi dan Informatika ini bukanlah solusi pas untuk mencegah aparat negara dari sikap dan tindakan yang membahayakan integrasi bangsa. Pelibatan sebelas kementerian, di antaranya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Badan Intelijen Negara dalam portal Aduanasn.id ini juga jauh dari prinsip penyelenggaraan negara yang efektif dan efisien.

Semua kementerian dan lembaga telah memiliki perangkat pengawasan untuk mengontrol aparatnya. Pemerintah sebaiknya mengoptimalkan fungsi kontrol itu, bukan membangun portal pengaduan. Bahkan pengawasan melalui portal ini dikhawatirkan justru akan merusak metode pengawasan aparat sipil negara yang selama ini telah berjalan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Pemerintah harus memahami bahwa konsep utama mengelola aparat sipil negara adalah pembinaan. Ketika menemukan aparat negara terlibat dalam ekstremisme agama atau tindakan lain yang mengancam keutuhan negara, pemerintah perlu secara cepat melakukan pembinaan.

Ekstremisme agama, intoleransi, dan ujaran kebencian merupakan musuh bersama. Siapa pun pelakunya, termasuk aparat sipil negara, harus dilawan. Namun tak sepatutnya pemerintah menyelesaikan persoalan itu dengan cara-cara represif dan intimidatif. Selama ini sudah terbukti tindakan represif tak efektif dalam menyelesaikan masalah.

Menyebarnya ekstremisme agama dan ujaran kebencian pada aparat negara perlu didekati dengan upaya persuasif dan edukatif. Pemerintah harus terus memupuk kesadaran kepada aparatnya untuk bekerja profesional. Pembuatan portal Aduanasn.id bukanlah solusi dan ini merupakan langkah berlebihan yang tak akan menyelesaikan masalah.

Catatan:

Ini merupakan artikel tajuk koran tempo edisi 14 November 2019

 
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

22 jam lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

14 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

15 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

15 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

16 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

22 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

41 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

50 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024