Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Alasan Kenapa MUI DKI Jakarta Perlu Membatalkan Cyber Army Anies Baswedan

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Indonesian Ulema Council (Majelis Ulama Indonesia). mui.or.id
Indonesian Ulema Council (Majelis Ulama Indonesia). mui.or.id
Iklan

Editorial Tempo.co

-----

Rencana Majelis Ulama Indonesia DKI Jakarta membentuk pasukan siber atau cyber army untuk membela para ulama dan Gubernur Anies Baswedan menunjukkan organisasi masa keagamaan ini mirip lembaga politik. Godaan kekuasaan dan sokongan dana dari pemerintah membuat wadah para ulama dan cendekiawan muslim ini kerap membebek kepada penguasa ketimbang menjalankan tugas utamanya mengayomi umat.

Adalah Ketua MUI Jakarta Munahar Muchtar yang melontarkan gagasan pembentukan pasukan siber atau cyber army untuk menangkal serangan pendengung atau buzzer kepada para ulama dan Anies Baswedan melalui media sosial. Dalihnya, memerangi hoaks dan fitnah yang mendeskreditkan ulama dan Anies Baswedan di dunia maya, jika perlu dengan cara menghantam balik para pendengung. Betapapun hebatnya serangan para buzzer kepada ulama dan Anies, ini bukan menjadi urusan MUI. Melihat tujuannya, keberadaan pasukan siber ini tak jauh berbeda dengan buzzer, yang aktivitasnya diharamkan oleh MUI melalui fatwa nomor 24 Tahun 2017. Ironisnya, MUI pusat mengamini langkah ini karena dianggap sebagai bagian dari jihad.

Keberadaan pasukan siber (cyber army) yang terang-terangan akan membentengi Anies Baswedan dari serangan pendengung memberi kesan MUI DKI Jakarta merupakan subordinat gubernur. Tak berlebihan jika kemudian isu ini dikaitkan dengan upaya balas budi lembaga tersebut atas dana hibah Rp 10,6 miliar per tahun dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Betapapun mereka bergantung pada pemerintah, MUI harus terus berikhtiar untuk menjaga kemandiriannya agar bisa menjadi penyeimbang pemerintah. Tugas MUI memperjuangkan islam inklusif bukan untuk menyenangkan pemerintah, tapi agar pluralisme di negeri ini lestari.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Adapun dengan rencana pembentukan cyber army ini, MUI DKI Jakarta seperti kembali ke takdirnya sebagai alat kekuasaan. Dilihat dari sejarahnya, MUI merupakan bagian pergulatan politik Indonesia. Dibentuk 26 Juli 1975, Majelis Ulama Indonesia merupakan lembaga yang dibuat Orde Baru untuk mengendalikan umat islam. Belakangan, pada 2016, Ketua Umum MUI, Ma’ruf Amin, mengeluarkan keputusan sesat kepada Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Gubernur DKI Jakarta, karena pernyataannya tentang surat Al-Maidah. Upaya itu berhasil “menggertak” pemerintah Joko Widodo yang akhirnya menjebloskan Ahok ke penjara. Tiga tahun berselang, Ma’ruf menjadi wakil presiden dan terang-terangan meminta MUI menjadi sahabat pemerintahan Jokowi.

Masuknya tokoh-tokoh moderat di kepengurusan baru, seperti Miftachul Akhyar yang kemudian menjadi Ketua MUI, awalnya memberikan angin segar terhadap arah lembaga ini, terutama menyangkut keberagaman di Tanah Air. Tapi, apa yang terjadi belakangan----termasuk kasus penangkapan anggota fatwa MUI pusat, Ahmad Zain An-Najah, oleh Detasemen Khusus 88 Antiteror Kepolisian RI ; dan rencana pembentukan cyber army---membuat harapan lembaga ini menjadi organisasi yang mengkampanyekan islam sebagai agama terbuka demi merawat pluralisme makin jauh dari harapan. Jangan sampai isu plurasime hanya menjadi tameng pemerintah melawan populisme agama.

Kasus penangkapan Ahmad Zain bukan hanya mencoreng kredibilitas MUI, tapi juga menunjukkan lembaga itu masih diisi penganut-penganut aliran konservatif beragama. Kondisi ini tentu saja sangat mencemaskan karena lembaga ini menjadi salah satu sandaran dalam meredam radikalisme dan kelompok konservatif agama karena bisa menjadi penyeimbang. Kasus penangkapan tersebut semestinya menjadi bahan introspeksi MUI pusat dan daerah, bukan justru menciptakan hal-hal yang kontraproduktif seperti pembentukan cyber army untuk melawan buzzer.

Kendati takdirnya MUI tidak pernah lepas dari kekuasaan, tapi bukan berarti organisasi ini menjadi kepanjangan tangan pemerintah untuk segala hal. Sebagai lembaga yang melayani umat, MUI pusat dan daerah memiliki kewajiban meluruskan kebijakan pemerintah yang melenceng. Model dakwahnya pun tak boleh berubah: santun mengajak, bukan mengejek: merangkul, bukan memukul; mendidik, bukan membidik; membina, bukan menghina; membela, bukan mencela. Rencana pembentukan cyber army oleh MUI DKI Jakarta jelas bertolak belakang dengan semangat tersebut sehingga sudah selayaknya tak diteruskan.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

1 hari lalu

Antisipasi Lonjakan Harga menjelang Idul Adha, Dinas Perdagangan Kota Palembang Adakan Pasar Murah. TEMPO/ Yuni Rohmawati
Disdag Palembang Gelar Pasar Murah, Antisipasi Lonjakan Harga Menjelang Idul Adha

Pemerintah Kota Palembang melalui Dinas Perdagangan (Disdag) menggelar pasar murah menjelang hari Raya Idul Adha 2024


Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

14 hari lalu

Salah satu industri game dunia Sony and XBOX ONE, mengikuti pameran ini. Industri game di Inggris menyumbang GDP terbesar bagi Inggris, dengan total nilai transaksi mencapai  1.72 milyar poundsterling. Birmingham, Inggris, 24 September 2015.  M Bowles / Getty Images
Asosiasi Tagih Janji Pemerintah Soal Penguatan Industri Game Nasional, Isu Pendanaan Paling Krusial

Asosiasi game nasional mendesak realisasi Perpres Nomor 19 tahun 2024 soal pengembangan industri game nasional sebelum rezim berganti.


Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

15 hari lalu

Gajah-gajah saat menyiram wisatawan saat berkunjung ke Tangkahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Gajah-gajah tersebut digunakan bagi wisatawan untuk trekking keliling kawan ini. Tempo/Soetana Monang Hasibuan
Mengenal Tangkahan, Kawasan Ekowisata dan Konservasi Gajah di Taman Nasional Gunung Leuser Sumut

Tangkahan dijuluki sebagai The Hidden Paradise of North Sumatra, karena letaknya yang tersembunyi dengan keindahan alam yang masih alami,


Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

16 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023. PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
Mengenal Tapera yang Akan Memotong Gaji Pegawai Sebesar 3 Persen

Tapera adalah penyimpanan dana yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu


Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

17 hari lalu

Telaga Merdada terlihat dari atas ketinggian 2.500 meter, di Dieng, Banjarnegara, (4/10). Penghujung musim kemarau di Dataran Tinggi Dieng menyuguhkan pemandangan yang eksotis. Aris Andrianto/Tempo
Dieng Caldera Race Digelar 8-9 Juni 2024, Peserta Diajak Lari Menikmati Keindahan dan Dinginnya Dieng

Pada Juni hingga Agustus, suhu udara di ketinggian Dieng mencapai nol derajat Celcius, bahkan minus.


Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

22 hari lalu

Pimpin Ambon, Wattimena Berhasil Lantik Sejumlah Raja Defenitif

Pemkot tidak melakukan intervensi dalam proses penetapan raja.


IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

41 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.


Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

50 hari lalu

Sertijab Pj Bupati Musi Banyuasin
Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.


Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

3 April 2024

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.


1 April 2024