Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Alasan Kenapa MUI DKI Jakarta Perlu Membatalkan Cyber Army Anies Baswedan

image-profil

Tempo.co

Editorial

image-gnews
Indonesian Ulema Council (Majelis Ulama Indonesia). mui.or.id
Indonesian Ulema Council (Majelis Ulama Indonesia). mui.or.id
Iklan

Editorial Tempo.co

-----

Rencana Majelis Ulama Indonesia DKI Jakarta membentuk pasukan siber atau cyber army untuk membela para ulama dan Gubernur Anies Baswedan menunjukkan organisasi masa keagamaan ini mirip lembaga politik. Godaan kekuasaan dan sokongan dana dari pemerintah membuat wadah para ulama dan cendekiawan muslim ini kerap membebek kepada penguasa ketimbang menjalankan tugas utamanya mengayomi umat.

Adalah Ketua MUI Jakarta Munahar Muchtar yang melontarkan gagasan pembentukan pasukan siber atau cyber army untuk menangkal serangan pendengung atau buzzer kepada para ulama dan Anies Baswedan melalui media sosial. Dalihnya, memerangi hoaks dan fitnah yang mendeskreditkan ulama dan Anies Baswedan di dunia maya, jika perlu dengan cara menghantam balik para pendengung. Betapapun hebatnya serangan para buzzer kepada ulama dan Anies, ini bukan menjadi urusan MUI. Melihat tujuannya, keberadaan pasukan siber ini tak jauh berbeda dengan buzzer, yang aktivitasnya diharamkan oleh MUI melalui fatwa nomor 24 Tahun 2017. Ironisnya, MUI pusat mengamini langkah ini karena dianggap sebagai bagian dari jihad.

Keberadaan pasukan siber (cyber army) yang terang-terangan akan membentengi Anies Baswedan dari serangan pendengung memberi kesan MUI DKI Jakarta merupakan subordinat gubernur. Tak berlebihan jika kemudian isu ini dikaitkan dengan upaya balas budi lembaga tersebut atas dana hibah Rp 10,6 miliar per tahun dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Betapapun mereka bergantung pada pemerintah, MUI harus terus berikhtiar untuk menjaga kemandiriannya agar bisa menjadi penyeimbang pemerintah. Tugas MUI memperjuangkan islam inklusif bukan untuk menyenangkan pemerintah, tapi agar pluralisme di negeri ini lestari.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Adapun dengan rencana pembentukan cyber army ini, MUI DKI Jakarta seperti kembali ke takdirnya sebagai alat kekuasaan. Dilihat dari sejarahnya, MUI merupakan bagian pergulatan politik Indonesia. Dibentuk 26 Juli 1975, Majelis Ulama Indonesia merupakan lembaga yang dibuat Orde Baru untuk mengendalikan umat islam. Belakangan, pada 2016, Ketua Umum MUI, Ma’ruf Amin, mengeluarkan keputusan sesat kepada Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Gubernur DKI Jakarta, karena pernyataannya tentang surat Al-Maidah. Upaya itu berhasil “menggertak” pemerintah Joko Widodo yang akhirnya menjebloskan Ahok ke penjara. Tiga tahun berselang, Ma’ruf menjadi wakil presiden dan terang-terangan meminta MUI menjadi sahabat pemerintahan Jokowi.

Masuknya tokoh-tokoh moderat di kepengurusan baru, seperti Miftachul Akhyar yang kemudian menjadi Ketua MUI, awalnya memberikan angin segar terhadap arah lembaga ini, terutama menyangkut keberagaman di Tanah Air. Tapi, apa yang terjadi belakangan----termasuk kasus penangkapan anggota fatwa MUI pusat, Ahmad Zain An-Najah, oleh Detasemen Khusus 88 Antiteror Kepolisian RI ; dan rencana pembentukan cyber army---membuat harapan lembaga ini menjadi organisasi yang mengkampanyekan islam sebagai agama terbuka demi merawat pluralisme makin jauh dari harapan. Jangan sampai isu plurasime hanya menjadi tameng pemerintah melawan populisme agama.

Kasus penangkapan Ahmad Zain bukan hanya mencoreng kredibilitas MUI, tapi juga menunjukkan lembaga itu masih diisi penganut-penganut aliran konservatif beragama. Kondisi ini tentu saja sangat mencemaskan karena lembaga ini menjadi salah satu sandaran dalam meredam radikalisme dan kelompok konservatif agama karena bisa menjadi penyeimbang. Kasus penangkapan tersebut semestinya menjadi bahan introspeksi MUI pusat dan daerah, bukan justru menciptakan hal-hal yang kontraproduktif seperti pembentukan cyber army untuk melawan buzzer.

Kendati takdirnya MUI tidak pernah lepas dari kekuasaan, tapi bukan berarti organisasi ini menjadi kepanjangan tangan pemerintah untuk segala hal. Sebagai lembaga yang melayani umat, MUI pusat dan daerah memiliki kewajiban meluruskan kebijakan pemerintah yang melenceng. Model dakwahnya pun tak boleh berubah: santun mengajak, bukan mengejek: merangkul, bukan memukul; mendidik, bukan membidik; membina, bukan menghina; membela, bukan mencela. Rencana pembentukan cyber army oleh MUI DKI Jakarta jelas bertolak belakang dengan semangat tersebut sehingga sudah selayaknya tak diteruskan.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

2 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

5 hari lalu

UKU dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menggelar konferensi pers di The Acre, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

Mahasiswa disebut menjadi salah satu peminjam di fintech lending.


DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

21 hari lalu

Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024 di Ruang Rapat Paripurna, DPRD DKI Jakarta, Senin, 30 Oktober 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

DPRD DKI Jakarta kembali menggelontorkan anggaran miliaran untuk pengadaan baju dinas dan atributnya. Tahun 2024 bahkan anggarannya naik menembus Rp 3 miliar.


Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

22 hari lalu

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan pidato politiknya secara virtual pada acara HUT ke-12 Partai Nasdem di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu 11 November 2023. HUT tersebut mengambil tema
Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

NasDem memastikan bakal mendukung digulirkannya hak angket kecurangan pemilu di DPR. Menunggu momen perhitungan suara rampung.


H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

42 hari lalu

Pekerja mengangkut beras di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Senin, 5 Januari 2024. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan persediaan bahan pokok, terutama beras, cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan 1445 Hijriah. TEMPO/Tony Hartawan
H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

Bayu Krisnamurthi memantau langsung penyaluran bansos beras di Kantor Pos Sukasari, Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis, 15 Februari 2024.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

45 hari lalu

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

45 hari lalu

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

51 hari lalu

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

51 hari lalu

Warga membawa beras dan bantuan presiden pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Presiden memastikan pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

Berita terkini: Seruan pemakzulan Presiden Jokowi karena dugaan penyelewengan Bansos, gaji Ketua KPU yang terbukti langgar etik meloloskan Gibran.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

52 hari lalu

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.