Atasi Hoaks Covid-19

Penulis

Rabu, 29 Juli 2020 04:55 WIB

Pemerintah perlu bekerja sama dengan perusahaan penyedia platform media sosial dan komunitas pemeriksa fakta untuk mengurangi hoaks seputar pandemi Covid-19 dalam percakapan publik kita. Tindakan cepat berupa penghapusan konten soal teori konspirasi dan narasi sesat lain tentang penyebaran virus corona, yang disebarkan selebritas ataupun pemilik akun media sosial berpengaruh, penting dilakukan agar khalayak ramai tidak terombang-ambing dalam disinformasi yang berpotensi membahayakan keselamatan mereka sendiri.

Urgensi untuk membersihkan ruang-ruang percakapan publik dari kesimpangsiuran informasi tentang Covid-19 tersebut mengemuka belakangan ini setelah muncul sejumlah kontroversi mengenai unggahan komentar beberapa selebritas dan pemilik akun media sosial dengan jumlah pengikut besar. Ada yang memperlihatkan diri secara terbuka melanggar protokol kesehatan. Ada juga yang sengaja meniupkan informasi sesat dengan merujuk pada sumber informasi yang tidak kredibel.

Tindakan para pemilik akun media sosial dengan pengikut sampai puluhan juta orang ini tentu kontraproduktif dengan kampanye pemerintah dan organisasi masyarakat sipil dalam mengendalikan penularan penyakit Covid-19. Apalagi warga yang kehidupannya terganggu akibat kebijakan pembatasan sosial atau pendapatannya terkena dampak oleh pagebluk amat mudah dipengaruhi dengan narasi-narasi yang menyepelekan bahaya wabah ini.

Di banyak negara lain, perusahaan teknologi dan media sosial, seperti Google, Facebook, dan Twitter, sudah mengambil tindakan tegas atas hoaks dan teori konspirasi seputar Covid-19. Bahkan unggahan video hoaks dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump pun sudah dihapus dari jagat maya agar tidak membahayakan publik. Tidak ada alasan mengapa tindakan serupa tidak bisa diterapkan di Indonesia.

Senin pekan lalu, jumlah kasus Covid-19 yang dilaporkan di Indonesia sudah menembus angka 100 ribu kasus. Jumlah mereka yang meninggal akibat wabah ini juga terus meningkat. Akibat krisis kesehatan ini, ekonomi Indonesia juga kini di jurang resesi. Pemerintah mengumumkan, pada kuartal kedua 2020, untuk pertama kalinya sejak krisis 1998, perekonomian kita mencatatkan pertumbuhan negatif.

Di hadapan krisis seperti ini, para selebritas dan tokoh publik yang perilaku ataupun pernyataannya amat dipercaya orang ramai perlu menyaring konten yang mereka unggah di media sosial. Mereka perlu menyadari tanggung jawab sosial mereka dengan memikirkan baik-baik dampak dari informasi yang mereka sebarkan di ruang publik. Jika memang tak yakin pada bahaya Covid-19, mereka harus berkonsultasi dengan pakar yang ahli di bidangnya. Itu jelas lebih bijak ketimbang mengumbar teori konspirasi atau mengajak follower mereka untuk beramai-ramai menantang bahaya dengan melanggar protokol kesehatan.

Pengendalian atas pandemi Covid-19 ada di tangan kita semua. Tak ada satu pihak pun yang bisa mengklaim punya satu-satunya peran kunci untuk mengatasi wabah paling mematikan dalam sejarah peradaban manusia ini. Sudah saatnya para selebritas dan pemilik akun media sosial menyadari hal ini. (*)

Advertising
Advertising

Berita terkait

Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

3 hari lalu

Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.

Baca Selengkapnya

Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

32 hari lalu

Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.

Baca Selengkapnya

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.

Baca Selengkapnya

Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.

Baca Selengkapnya

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

6 Februari 2024

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.

Baca Selengkapnya

Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

5 Februari 2024

Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.

Baca Selengkapnya

Bamsoet: Implementasikan Nilai Pancasila demi Pemilu Damai

22 Januari 2024

Bamsoet: Implementasikan Nilai Pancasila demi Pemilu Damai

Ajakan mengimplementasikan nilai Pancasila ditegaskan kepada kader Pemuda Pancasila Banjernegara.

Baca Selengkapnya

Prabowo dan Fenomena Akumulasi Penguasaan Tanah di Indonesia

15 Januari 2024

Prabowo dan Fenomena Akumulasi Penguasaan Tanah di Indonesia

Pernyataan Prabowo soal HGU yang kuasainya disampaikan tanpa terkesan ada yang salah dengan hal tersebut. Padahal Undang-Undang 1/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) memandatkan hal yang berbeda.

Baca Selengkapnya

Membatalkan Hasil Pilpres sebagai Keniscayaan

15 Januari 2024

Membatalkan Hasil Pilpres sebagai Keniscayaan

Kita menunggu Mahkamah Konstitusi mewariskan putusan yang berpihak kepada hukum dan kebenaran, karena kalau hukum tidak ditegakkan, maka tirani yang akan leluasa merusak harkat dan mertabat bangsa Indonesia.

Baca Selengkapnya