Tata Mustasya
Koordinator Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Asia Tenggara

Pengesahan revisi Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba) oleh Dewan Perwakilan Rakyat beberapa waktu lalu menunjukkan sedang berlangsungnya krisis demokrasi di negeri ini. Rancangan itu dengan tergesa-gesa disahkan menjadi undang-undang saat perhatian masyarakat masih berfokus pada pandemi Covid-19 dan dampaknya.

Undang-undang baru itu memberikan keuntungan secara langsung kepada perusahaan pertambangan batu bara. Perusahaan yang masa perjanjian karyanya habis akan memperoleh perpanjangan izin menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK) tanpa melalui lelang. Di mana letak permasalahannya?

Laporan lembaga pemeringkat Moody’s pada 11 November 2019 menjelaskan dengan gamblang bahwa utang beberapa perusahaan batu bara bakal jatuh tempo dalam nilai yang besar pada 2022. Konsekuensinya, perusahaan-perusahaan tersebut kembali membutuhkan pembiayaan utang dari lembaga keuangan.

Moody’s menyebutkan kemampuan untuk mendapatkan kembali pembiayaan bergantung pada cadangan baru atau pembaruan izin perusahaan pertambangan batu bara. Beberapa perusahaan yang akan habis izinnya sebelum jatuh tempo utang adalah Bumi Resources, Adaro, dan Indika. Pada saat bersamaan, menurut Moody’s, kepedulian investor dan bank terhadap risiko lingkungan batu bara mempersulit pembiayaan kembali utang yang jatuh tempo.

Dengan begitu, terdapat beberapa hal yang menjadi penanda krisis demokrasi sedang terjadi dalam pengesahan revisi UU Minerba. Pertama, pemerintah dan DPR, yang dipilih melalui pemilihan umum sebagai bagian dari praktik demokrasi, justru memilih untuk mewakili kelompok kepentingan dibanding kepentingan publik. Hal ini berkaitan erat dengan laporan Coalruption (2018) dari Greenpeace, Auriga, ICW, dan JATAM, yang menunjukkan bahwa pasca-reformasi 1998, elite politik, baik di tingkat nasional maupun daerah, ramai-ramai masuk ke bisnis pertambangan batu bara.

Peran ganda elite politik di dalam bisnis dan pengambilan kebijakan mengakibatkan pengabaian dampak buruk operasi pertambangan. Beberapa di antaranya adalah pencemaran air dan sungai, bekas lubang tambang yang telah menyebabkan puluhan korban jiwa, serta pengambilalihan lahan.

Elite itu lalu menggunakan uang dari bisnis batu bara untuk mengongkosi politik berbiaya tinggi. Akhirnya, hal ini mendistorsi politik Indonesia, misalnya dengan menghasilkan kepala daerah yang tidak berkomitmen pada kepentingan publik. Terciptalah lingkaran setan distorsi kebijakan dan distorsi politik yang mereproduksi satu sama lain.

Kedua, proses disahkannya UU Minerba menunjukkan kegagalan demokrasi untuk mendorong prinsip akuntabilitas dalam pengambilan kebijakan. Proses pembahasan rancangan UU Minerba dilakukan dengan tidak transparan dan tergesa-gesa, sehingga tidak memungkinkan adanya masukan dari masyarakat. Secara umum, dalam demokrasi di Indonesia saat ini, komunikasi sebagai sarana akuntabilitas praktis hanya terjadi saat pemilihan umum.

Ketiga, UU Minerba baru itu menunjukkan bagaimana demokrasi kita gagal menyelesaikan berbagai urusan publik, dalam hal ini persoalan lingkungan yang akan terkena dampak daya rusak pertambangan batu bara. Demokrasi menemukan tantangan serius: pemerintah tidak menghiraukan urusan penting yang tidak memiliki insentif politik cukup, seperti isu lingkungan. Padahal, belajar dari pandemi Covid-19, krisis iklim dari penggunaan energi batu bara mampu menggagalkan pembangunan ekonomi.

Mengeluarkan Indonesia dari krisis demokrasi merupakan kunci perbaikan masa depan Indonesia. Regulasi dan kebijakan publik yang penting, seperti UU Minerba, dilahirkan langsung oleh produk demokrasi, di antaranya presiden, kepala daerah, DPR, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Ada tiga penyebab pokok krisis demokrasi ini terjadi. Pertama, hambatan bagi orang yang berkompeten untuk berpartisipasi dalam kontestasi politik. Hal ini disebabkan oleh politik biaya tinggi dan masih buruknya demokrasi internal partai politik. Kedua, keberadaan politik kartel, seperti yang dijelaskan oleh Ambardi (2009), sehingga partai politik tidak akan berkompetisi untuk menghasilkan kebijakan terbaik. Ketiga, informasi yang tidak berimbang antara elite politik dan warga negara. Akibatnya, pemilih sering diperdaya oleh janji-janji politik, alih-alih tawaran program dan kebijakan yang konkret.

Salah satu solusi yang bisa ditempuh adalah mendorong keberadaan partai politik lokal yang dapat mengubah pola kontestasi politik menjadi lebih kompetitif. Partai lokal, yang memiliki konstituen besar di daerah tertentu tapi tidak secara nasional, dapat menjadi alternatif sekaligus kanal bagi politikus progresif. Bahkan, tanpa memiliki suara di DPR, partai lokal dapat menjadi suara yang memiliki legitimasi kuat untuk menolak legislasi yang merugikan kepentingan rakyat seperti UU Minerba. Solusi lainnya adalah pendidikan politik bagi pemilih yang disampaikan lewat pesan dan media yang tepat. Dengan kata lain, demokrasi yang berkualitas hanya mungkin lahir dari pemilih cerdas.