Ronny P. Sasmita
Direktur Eksekutif Economic Action Indonesia

Oxfam, badan amal yang berbasis di Inggris, memperingatkan bahwa pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) berisiko membuat setengah miliar orang di dunia jatuh ke bawah garis kemiskinan. Angka tersebut setara dengan 8 persen total penduduk dunia atau dua kali lipat penduduk Indonesia. Peringatan itu didasari hasil riset yang dilakukan King’s College London dan Australian National University yang bekerja sama dengan Oxfam. Mereka menghitung dampak jangka pendek dari pandemi corona terhadap angka kemiskinan dunia dengan mengacu pada garis kemiskinan versi Bank Dunia, yakni pendapatan US$ 1,9, US$ 3,2, dan US$ 5,5 per hari.

Perhitungan dilakukan dengan berbagai skenario. Hasilnya, dunia berisiko menghadapi hilangnya progres penurunan angka kemiskinan selama satu dekade. Risiko lebih buruk dialami negara-negara Afrika Utara, Sub-Sahara Afrika, dan Timur Tengah dengan potensi kemajuan yang hilang mencapai tiga dekade. Dengan skenario terburuk, yakni kejatuhan pendapatan sebesar 20 persen, jumlah orang berpenghasilan kurang dari US$ 5,5 atau sekitar Rp 77 ribu per hari bertambah 548 juta orang. Penurunan pendapatan tersebut disebabkan oleh gelombang pemutusan hubungan kerja di berbagai sektor. Organisasi Buruh Internasional (ILO) memperkirakan 1,25 miliar orang di seluruh dunia bekerja di sektor yang parah terkena dampak corona dan berisiko kehilangan pekerjaan.

Sektor properti, misalnya. Indonesia Property Watch (IPW) mencatat penjualan rumah di wilayah Jakarta dan sekitarnya turun ke titik terendah selama dua tahun terakhir. Nilai penjualan rumah di wilayah ini pada triwulan pertama 2020 melemah 50,1 persen atau sekitar Rp 719 miliar dibanding kuartal keempat tahun lalu yang senilai Rp 1,4 triliun. Unit yang terjual turun 50,4 persen, dari 2.478 unit ke 1.229 unit. Penjualan paling turun terjadi di Bekasi (56 persen), lalu Bogor (53,3 persen), Depok (50,9 persen), Serang (50,3 persen), Tangerang (49,3 persen), Jakarta (37,9 persen), dan Cilegon (27,2 persen).

Penjualan unit rumah dengan harga di bawah Rp 300 juta menyusut 62,5 persen secara kuartalan (QtQ) dan 68,8 persen secara tahunan (YoY). Transaksi dengan harga Rp 301-500 juta turun 47,1 persen QtQ dan 45,2 persen YoY.

Laporan itu memberi sinyal bahwa pasar pembeli rumah pertama tak mampu bertahan jika daya beli terus melemah, mengingat besarnya penurunan angka penjualan unit dengan harga di bawah Rp 300 juta. Sebaliknya, pasar investor atau di segmen harga lebih dari Rp 1 miliar dianggap masih berpotensi meskipun penjualannya melambat. Penurunan di segmen investor lebih dipengaruhi faktor psikologis dalam menunda pembelian ketimbang daya beli.

Penurunan penjualan ini diperkirakan memasuki jurang terdalam pada triwulan kedua dan ketiga apabila pandemi berlangsung lebih lama. Padahal sektor properti termasuk sektor yang banyak menyerap tenaga kerja dan memiliki banyak imbas pada perekonomian. Situasi yang sama dialami oleh industri otomotif, tekstil, serta usaha mikro, kecil, dan menengah dan lainnya.

Hal tersebut langsung diafirmasi oleh data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama tahun ini hanya 2,97 persen, jauh lebih rendah dibanding proyeksi Menteri Keuangan Sri Mulyani yang sebesar 4,6 persen. Anjloknya pertumbuhan ekonomi pada tiga bulan pertama tahun ini terutama karena penurunan konsumsi masyarakat. Produk domestik bruto (PDB) atas dasar harga konstan pada kuartal pertama tahun ini sebesar Rp 2.703 triliun dan atas dasar harga berlaku Rp 3.783,9 triliun. Jadi. dibandingkan dengan kuartal keempat tahun lalu, ekonomi kuartal pertama 2020 sudah terkontraksi, yaitu minus 2,41 persen.

Sektor pertanian masih mengalami pertumbuhan tertinggi secara kuartalan sebesar 9,46 persen. Secara tahunan, pertumbuhan tertinggi masih dicatat sektor keuangan dan jasa asuransi yang mencapai 10,67 persen. Namun mayoritas sektor ekonomi tumbuh melambat secara tahunan.

Sebagaimana dicatat BPS, tekanan terbesar datang dari belanja atau konsumsi rumah tangga yang hanya tumbuh 2,84 persen. Bandingkan dengan periode yang sama tahun lalu yang tumbuh 5,02 persen. Padahal belanja rumah tangga berkontribusi separuh lebih dari PDB. Adapun belanja pemerintah juga ikut menekan karena turun, dari 5,22 persen menjadi 3,74 persen. Secara rinci terlihat bahwa sepanjang kuartal pertama tahun ini, kontraksi terdalam terjadi pada konsumsi pakaian dan alas kaki serta transportasi, masing-masing tercatat -3,29 persen dan -1,81 persen. Adapun restoran dan hotel juga jeblok, meski tidak minus, yakni dari 5,64 persen menjadi 2,39 persen.

Pendeknya, berbagai kebijakan antisipatif yang dianggap benar-benar bermanfaat sebagai bantalan ekonomi nasional perlu lebih diintensifkan lagi. Koordinasi antara pusat dan daerah harus lebih produktif. Di sisi lain, beberapa kebijakan yang kurang tepat dan bahkan kontroversial, saya kira, lebih baik disesuaikan segera.

Setelah kebijakan kesehatan dan pencegahan penyebaran Covid-19, kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada penjagaan dan penguatan daya beli, jaring pengaman sosial, dan insentif pengangguran sejatinya harus menjadi prioritas. Lalu, kebijakan penjagaan kapasitas produksi nasional. Sektor dominan dan industri masif perlu pengawalan kebijakan agar tidak terus merosot dan merumahkan pekerja lebih banyak lagi. Barulah kemudian masuk ke penyelamatan sektor moneter beserta penjagaan nilai mata uang.