Sejumlah calon penumpang dengan mengenakan masker menunggu rangkaian KRL Commuterline di Stasiun KA Tanah Abang, Jakarta, Sabtu, 16 Mei 2020. Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa Indonesia akan menghadapi kehidupan normal yang baru (New Normal) di mana masyarakat harus hidup berdampingan dengan COVID-19 sehingga protokol kesehatan akan terus diterapkan secara ketat dalam waktu mendatang. ANTARA
Persiapan kebijakan normal baru harus benar-benar matang. Pengerahan polisi dan tentara bisa mubazir jika warga sulit berdisiplin menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Penelusuran penularan (contact tracing) dan pelaksanaan tes dalam jumlah memadai harus digenjot agar pemerintah bisa merumuskan kurva epidemiologi yang akurat.
Taruhan buat khalayak ramai jika pelaksanaan normal baru tak sesuai dengan protokol kesehatan publik sungguh besar. Ledakan penularan virus corona bisa lebih parah dari saat ini. Kita harus belajar dari pengalaman beberapa negara yang sudah membuka ekonominya dan kini harus berjibaku lagi menghadapi gelombang kedua penyebaran wabah Covid-19.
Karena itu, langkah Presiden Joko Widodo memeriksa beberapa sarana publik yang akan menerapkan kebijakan normal baru di Jakarta dan Bekasi, kemarin, perlu dibarengi transparansi informasi yang memadai. Sumber data yang menjadi pegangan pemerintah untuk membuka ekonomi di empat provinsi dan 25 kabupaten/kota harus disampaikan secara terbuka. Hanya dengan cara itulah kebijakan normal baru ini bisa didukung publik.
Dalam pidatonya kemarin, Jokowi beberapa kali menyebutkan faktor reproduksi atau R0 di beberapa wilayah sudah di bawah 1. Presiden menggarisbawahi pentingnya menjaga R0 agar tidak menanjak, seraya menekankan pentingnya memastikan ekonomi tetap produktif.
Skor R0 di bawah 1 tentu kabar baik. Angka itu menandakan kurva penularan sudah melandai dan penyebaran wabah sedikit-banyak telah terkendali. Namun, sayangnya, Jokowi tidak menjelaskan kapan dan di mana skor R0 itu persisnya terjadi.
Penting diingat, skor R0 wabah Covid-19 amat fluktuatif, bergantung pada waktu pengambilan data dan perilaku masyarakat. Kota ataupun provinsi berbeda akan punya angka reproduksi wabah yang berbeda. Keberhasilan penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) atau protokol keselamatan lain di tingkat lokal juga amat berperan.
Selain itu, kredibilitas sumber data juga amat menentukan akurasi skor R0. Jika tes masif tidak dilakukan terhadap semua yang berpotensi terjangkit Covid-19 dan hasil tes tidak diproses dengan segera di lab, proyeksi matematis seperti skor R0 juga tidak bisa sepenuhnya merefleksikan situasi di lapangan dengan sahih.
Keinginan pemerintah dan dunia usaha untuk melonggarkan karantina dan kembali menggerakkan roda perekonomian tentu bisa dipahami. Jumlah korban pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai perusahaan terus merangkak naik. Jika mesin ekonomi sampai berhenti total, usaha untuk menghidupkannya kembali akan butuh waktu panjang dan biaya amat besar. Akan tetapi kebijakan yang terburu-buru bisa membuat situasi justru memburuk.
Ke depan, pemerintah harus membuka akses terhadap sumber data dan rumus prediksi R0 yang menjadi dasar kebijakan, agar publik dan dunia usaha bisa bersama-sama memutuskan langkah antisipasi yang tepat. Pelonggaran PSBB juga harus responsif terhadap potensi perubahan situasi penularan. Inilah masa normal baru yang harus kita jalani hingga vaksin atau obat Covid-19 kelak ditemukan.
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"
12 Februari 2024
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"
Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.
PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta
6 Februari 2024
PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta
PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.
Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.
Prabowo dan Fenomena Akumulasi Penguasaan Tanah di Indonesia
15 Januari 2024
Prabowo dan Fenomena Akumulasi Penguasaan Tanah di Indonesia
Pernyataan Prabowo soal HGU yang kuasainya disampaikan tanpa terkesan ada yang salah dengan hal tersebut. Padahal Undang-Undang 1/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) memandatkan hal yang berbeda.