ORANG Indonesia tidak pernah kehilangan akal dalam menghadapi kesusahan. Sejumlah temuan inovatif justru muncul di era pandemi Covid-19. Pemerintah semestinya menjadikan temuan-temuan di era corona ini sebagai momentum untuk menggunakan riset dan inovasi dalam pengambilan kebijakan publik.
Peneliti Universitas Airlangga, misalnya, membuat robot setara empat perawat yang bisa melayani pasien yang terinfeksi Covid-19. Dengan robot ini, interaksi pasien dan tenaga kesehatan bisa diminimalkan. Peneliti Institut Teknologi Bandung, Universitas Padjadjaran, dan Rumah Sakit Hasan Sadikin menciptakan ventilator jinjing yang murah meriah. Alat bantu pernapasan ini telah diproduksi massal dan digunakan.
Secara kuantitatif, Indonesia tidak pernah kekurangan peneliti dan hasil penelitian. Menurut data Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional, pada 2019, jumlah publikasi internasional hasil riset dan inovasi Indonesia menduduki peringkat pertama di ASEAN. Tahun sebelumnya, paten Indonesia bertengger di posisi pertama negara-negara Asia Tenggara. Jumlah peneliti juga terus bertambah. Kementerian Riset dan Teknologi mencatat, saat ini, ada sekitar 20.800 peneliti ahli utama, perekayasa ahli utama, dan perekayasa ahli madya. Tahun sebelumnya, jumlah itu hanya 20 ribu.
Ironisnya, ini terjadi di tengah anggaran riset Indonesia yang tak seberapa-Rp 27 triliun atau tak sampai 0,25 persen dari produk domestik bruto. Bandingkan dengan anggaran riset Vietnam, yang besarnya 0,44 persen dari PDB, Thailand (0,78 persen), dan Malaysia (1,3 persen).
Hasil riset dan inovasi Indonesia juga belum menjadi rujukan pemerintah dalam merumuskan kebijakan. Hasil kajian Doing Research Assessment oleh Centre for Innovation Policy and Governance pada 2019 terhadap responden dari kalangan peneliti, pengelola riset, serta pembuat kebijakan di pusat dan daerah menyimpulkan pembuatan kebijakan di Indonesia tak didukung riset yang kuat.
Pemerintah pusat dan daerah selayaknya memberikan dukungan bagi pengembangan riset dan inovasi. Selain terbuka terhadap data agar riset tepat guna, pemerintah perlu memfasilitasi dan menyediakan infrastruktur agar temuan ilmiah bisa menjadi rujukan pembuatan kebijakan publik. Yang tak kalah penting adalah dukungan dan insentif agar hasil riset dan inovasi bisa memberikan manfaat bagi peneliti. Sudah menjadi rahasia umum, di Indonesia, peneliti merupakan profesi yang tidak bisa membuat pelakunya hidup layak.
Pascapandemi, hidup manusia akan berubah. Interaksi sosial tidak akan sebebas dulu. Jikapun vaksin Covid-19 ditemukan, produksi massal untuk memenuhi kebutuhan hampir 8 miliar penduduk bumi akan membutuhkan waktu yang panjang.
Karena itu, pembatasan jarak fisik boleh jadi akan tetap berlaku meski tidak seketat sekarang. Pada titik inilah teknologi menjadi andalan. Di Cina, misalnya, sejumlah restoran memeriksa interaksi sosial pengunjung dalam 14 hari terakhir sebelum mereka diizinkan masuk. Untuk memastikan pengunjung bebas dari corona, pengelola restoran memeriksa riwayat pergerakan calon konsumen lewat Global Positioning System telepon seluler.
Pengembangan teknologi sejenis diperlukan di masa depan. Di sini, peneliti Indonesia dapat memainkan peran strategisnya. Pemerintah harus mendorong dengan menyediakan infrastruktur riset, termasuk memberikan insentif kepada para peneliti. Sudah saatnya pemerintah menjadikan riset sebagai basis kebijakan-bukan rumor, apalagi kepentingan politik jangka pendek.
