Jangan Terlena Penurunan Jumlah Pasien Corona

Penulis

Kamis, 30 April 2020 06:05 WIB

Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan COVID-19 Achmad Yurianto mengungkapkan kasus meninggal dunia akibat virus corona tipe baru di Indonesia paling banyak berada pada rentang usia 30-59 tahun. ANTARA

Tren perlambatan kasus positif Covid-19 di DKI Jakarta dalam beberapa hari terakhir tentu melegakan. Tapi kita harus tetap kritis. Angka penurunan memang sempat terjadi. Namun pakar epidemiologi menduga penurunan itu karena efek pelaksanaan pemeriksaan yang terbatas.

Hal itu bisa dilihat dari masih meningkatnya jumlah PDP (pasien dalam pengawasan). Jika angka PDP meningkat, ada kemungkinan penurunan jumlah pasien baru itu disebabkan oleh minimnya jumlah orang yang diperiksa. Kalau yang dites semakin sedikit, kasus yang terkonfirmasi juga turun.

Di sini akurasi data menjadi penting. Data kasus positif, jumlah pasien, korban meninggal, dan data lain yang ada kaitannya dengan penanganan pandemi ini harus benar-benar akurat. Salah satu caranya adalah melakukan pemeriksaan semasif mungkin.

Besar atau kecilnya penambahan kasus harian sangat dipengaruhi jumlah pemeriksaan yang dilakukan. Dengan masih sedikitnya pemeriksaan, penambahan jumlah kasus harian di DKI Jakarta yang mengalami perlambatan saat ini belum merepresentasikan skala penularan di masyarakat.

Kita perlu mendorong pemerintah terus memperluas dan mempercepat penapisan Covid-19. Indonesia menjadi salah satu negara dengan jumlah uji penapisan terendah dibanding total populasi. Menurut Worldometers.info, Indonesia saat ini memiliki rasio pengujian 291 per 1 juta penduduk. Sebagai perbandingan, Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Singapura masing-masing memiliki rasio pengujian 17.277, 11.869, dan 20.815 tes Covid-19 per 1 juta penduduk.

Advertising
Advertising

Rendahnya jumlah penapisan dapat mempengaruhi akurasi gambaran besar pandemi Covid-19 di Tanah Air. Dengan memiliki data akurat orang yang positif terinfeksi, termasuk persebaran kasus, pencegahan penularan dapat lebih efektif dan tepat sasaran.

Di sisi lain, klaim bahwa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) efektif menekan laju penyebaran virus corona tidak bisa ditelan mentah-mentah. Secara teori, pembatasan sosial memang bisa menekan transmisi penularan virus. Namun hal itu belum sepenuhnya terjadi di Jakarta, episenter dan daerah pertama yang menjalankan PSBB.

Salah satu indikator keberhasilan pembatasan sosial adalah berkurangnya transportasi. Untuk indikator ini belum bisa disebut maksimal karena masih 70 persen pembatasan transportasi yang harus diperbaiki di Jakarta. Di luar faktor transportasi, efektivitas PSBB juga belum optimal. Saat ini baru 60 persen keluarga yang "tetap di rumah", sedangkan sisanya masih keluyuran.

Karena itu, perlambatan jumlah pasien Covid-19 di Jakarta jangan membuat kita terlena. Ini baru indikator awal yang seharusnya memompa kita lebih berdisiplin menerapkan PSBB. Perang melawan Covid-19 belum selesai. Apalagi perang itu semakin luas ke daerah. Semua provinsi di Indonesia telah terpapar virus corona. Jumlah orang yang terkonfirmasi positif secara nasional terus meningkat.

Pemerintah menargetkan jumlah pasien positif corona di Indonesia turun drastis pada Juni mendatang. Sehingga pada Juli mendatang wabah Covid-19 berakhir dan masyarakat di seluruh Tanah Air bisa beraktivitas secara normal. Namun, kalau kita tidak berdisiplin dalam memerangi Covid-19 hingga ke daerah-daerah, target itu bisa tak tercapai. Kalaupun angka penurunan di Ibu Kota terjadi, Indonesia bukan hanya Jakarta.

Berita terkait

Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

3 hari lalu

Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.

Baca Selengkapnya

Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

32 hari lalu

Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.

Baca Selengkapnya

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.

Baca Selengkapnya

Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.

Baca Selengkapnya

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

6 Februari 2024

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.

Baca Selengkapnya

Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

5 Februari 2024

Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.

Baca Selengkapnya

Bamsoet: Implementasikan Nilai Pancasila demi Pemilu Damai

22 Januari 2024

Bamsoet: Implementasikan Nilai Pancasila demi Pemilu Damai

Ajakan mengimplementasikan nilai Pancasila ditegaskan kepada kader Pemuda Pancasila Banjernegara.

Baca Selengkapnya

Prabowo dan Fenomena Akumulasi Penguasaan Tanah di Indonesia

15 Januari 2024

Prabowo dan Fenomena Akumulasi Penguasaan Tanah di Indonesia

Pernyataan Prabowo soal HGU yang kuasainya disampaikan tanpa terkesan ada yang salah dengan hal tersebut. Padahal Undang-Undang 1/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) memandatkan hal yang berbeda.

Baca Selengkapnya

Membatalkan Hasil Pilpres sebagai Keniscayaan

15 Januari 2024

Membatalkan Hasil Pilpres sebagai Keniscayaan

Kita menunggu Mahkamah Konstitusi mewariskan putusan yang berpihak kepada hukum dan kebenaran, karena kalau hukum tidak ditegakkan, maka tirani yang akan leluasa merusak harkat dan mertabat bangsa Indonesia.

Baca Selengkapnya