SIKAP gamang pemerintah pusat bakal membuat Indonesia makin terpuruk. Saat ini, wabah penyakit virus corona 2019 atau Covid-19 sudah menyebar ke 28 provinsi dengan lebih dari seribu orang terinfeksi dengan tingkat kematian dua kali lipat rata-rata global. Kegagapan pemerintah pusat itu membuat beberapa kepala daerah ketakutan sehingga bergerak tanpa panduan untuk menyelamatkan penduduknya.

Setidaknya lima kepala daerah mengambil langkah tegas. Wali Kota Surakarta sejak 16 Maret lalu meliburkan sekolah, meniadakan acara olahraga dan seni, serta menutup tempat wisata. Gubernur Bali mengimbau penduduk masuk rumah setelah hari raya Nyepi. Adapun Gubernur Maluku dan Gubernur Papua resmi menutup jalur transportasi udara dan laut selama 14 hari. Yang paling baru, Wali Kota Tegal menutup jalan-jalan di kota itu mulai 30 Maret hingga 30 Juli nanti.

Instruksi Presiden Joko Widodo untuk menjaga jarak sosial alias social distancing dengan cara bekerja, belajar, dan beribadah di rumah tak selalu dituruti publik. Banyak bisnis yang tak menerapkan kerja dari rumah, masyarakat masih senang berkerumun, dan rumah ibadah tetap menggelar kegiatan berjemaah. Tak aneh bila perpindahan orang antarwilayah kian tinggi karena ingin liburan atau sengaja menghindari episentrum wabah. Walhasil, laju penularan kini melonjak menjadi tiga digit per hari.

Polemik soal mengkarantina wilayah atau tidak (seraya menerapkan kebijakan jaga jarak) saat ini tidak lagi relevan. Negara yang menutup wilayahnya, ambillah contoh Italia, terbukti tidak berhasil membendung penyebaran Covid-19. Adapun Cina dan Taiwan terbukti sukses. Korea Selatan, yang tidak mengkarantinawilayah, berhasil menurunkan angka penambahan pasien corona. Sebaliknya, banyak negara yang tak menerapkan karantina kini termehek-mehek menahan laju penambahan warga yang terpapar.

Yang dibutuhkan saat ini adalah kepemimpinan yang kuat, yakni pemimpin yang asertif, dapat menggelorakan solidaritas sosial, dan dipercaya publik. Hal yang terakhir hanya dapat dicapai jika pemerintah bersikap terbuka-termasuk perihal kondisi masyarakat yang terpapar dan jumlah korban.

Jokowi harus cepat mengambil keputusan. Kelambanan Presiden dalam memutuskan penggunaan tes cepat massal (mass rapid test) tidak boleh terulang. Ia harus merombak anggaran belanja agar lebih banyak dana yang bisa dipakai untuk memerangi Covid-19, memobilisasi sebanyak mungkin sumber daya untuk memperkuat sistem dan fasilitas kesehatan, serta menginisiasi solidaritas publik.

Tak asal cepat, ia selayaknya memikirkan masak-masak setiap kebijakan yang akan diambil. Pernyataannya tentang para pengojek online yang boleh tidak membayar cicilan kendaraan bermotor, sekadar contoh, mungkin terdengar populis. Namun, jika diterapkan, kebijakan itu akan memukul perusahaan keuangan penyedia kredit-dan akhirnyamengganggu kinerja perbankan. Rencana menyalurkan bantuan tunai langsung kepada masyarakat kelas bawah yang terpukul corona hendaknya juga disertai persiapan yang matang perihal ketersediaan data calon penerima dan cara distribusinya.

Tanpa itu semua, Indonesia akan terus centang-perenang menghadapi pandemi. Salah-salah kita malah terpuruk pada krisis multidimensi.