Lubang Jarum Krisis Corona

Penulis

Senin, 23 Maret 2020 06:00 WIB

Kepanikan dan Irasionalitas Ekonomi Corona

HARI-hari ini adalah periode paling krusial dalam penanganan wabah Coronavirus Disease 2019 atau Covid-19. Tanpa keputusan yang tepat dan penanganan yang paripurna, ledakan krisis multidimensi bakal sulit dicegah.

Sejumlah pakar di Pusat Pemodelan Matematika dan Simulasi Institut Teknologi Bandung menghitung puncak wabah Covid-19 di Indonesia bisa terjadi pada pertengahan April mendatang. Sampai akhir Mei, diperkirakan ada 60 ribu kasus positif corona dengan 2.000 kasus baru muncul setiap hari.

Meski sebagian besar kasus Covid-19 itu bisa disembuhkan, berdasarkan data jumlah pasien positif corona dan angka kematiannya per akhir pekan lalu di Jakarta, akan ada sedikitnya delapan persen pasien terjangkit virus corona yang butuh penanganan intensif di ruang-ruang isolasi rumah sakit.

Tanpa penambahan drastis tenaga dan peralatan medis, rumah sakit makin kewalahan. Ketidaksiapan terjadi merata di seluruh negeri. Kekurangan alat pelindung diri yang krusial agar penyedia pelayanan kesehatan tidak menjadi korban di garis depan sungguh memprihatinkan. Ini indikasi Kementerian Kesehatan tidak menjalankan fungsinya secara optimal.

Karena itu, upaya mencegah skenario terburuk wabah Covid-19 harus menjadi prioritas kita semua. Ini bukan hanya tugas pemerintah, melainkan tanggung jawab setiap warga negara.

Advertising
Advertising

Kebijakan untuk menjaga jarak (social distancing), misalnya, hanya bisa efektif jika semua warga berpartisipasi dan menjaga diri dari perilaku berisiko. Mengandalkan polisi dan perangkat pemerintah lain untuk mengawasi dan menegakkan aturan bakal percuma mengingat luasnya wilayah dan banyaknya penduduk kita.

Situasi krisis semacam ini kerap memunculkan karakter sebenarnya dari sebuah bangsa. Ketika dihadapkan pada tantangan yang luar biasa, kemampuan kita untuk menemukan solusi bersama tengah diuji. Namun, syaratnya, warga harus mendapat informasi yang tepat dan akurat. Transparansi dan kejujuran pemerintah merupakan faktor kunci. Pemahaman terhadap masalah dan peran masing-masing akan mendorong rakyat bahu-membahu dan saling menolong.

Solidaritas sosial semacam itulah yang benar-benar dibutuhkan saat ini. Kita tak bisa berharap pada satu-dua orang saja untuk memimpin negeri ini keluar dari masalah. Keberadaan juru selamat serba bisa semacam itu hanya utopia. Kolektivitas kemauan dan kemampuan warga negaralah yang bisa menyelamatkan negeri ini.

Solidaritas juga perlu digalang sampai ke mancanegara. Dukungan internasional tak selalu harus berbentuk uang atau barang, tapi juga bisa berupa tenaga kesehatan atau bahkan sekadar informasi. Negara-negara yang sudah berhasil mengurangi tingkat penularan Covid-19 bisa diminta berbagi pengalaman. Strategi dan taktik mereka bisa dipelajari.

Pemerintah tak perlu malu mengundang lembaga asing demi kemaslahatan warga sendiri. Kondisi kita yang pontang-panting menghadapi wabah tak perlu ditutup-tutupi. Tentu, kita juga harus siap berbagi data, terutama soal pola penyebaran dan mutasi virus ini di Indonesia, agar vaksin Covid-19 bisa segera ditemukan dan digunakan bersama.

Menggalang solidaritas internasional adalah langkah penting karena semua negara di dunia mengalami krisis. Wabah dengan skala kerusakan sedahsyat ini hanya terjadi sekali dalam 100 tahun. Sudah saatnya sikap saling curiga dan saling intip kelemahan diganti dengan semangat kolaborasi. Apalagi kegagalan satu negara mengatasi penularan virus corona akan menjadi kegagalan seluruh dunia.

Jalan untuk keluar dari wabah global ini bukannya tak tersedia. Para ahli sudah memetakan masalah dan menawarkan solusi. Yang dibutuhkan saat ini adalah kesediaan para pengambil kebijakan untuk mengesampingkan kepentingan politik elektoral dan mengedepankan kepentingan publik. Para pemimpin harus mulai mengambil keputusan dengan dasar bukti ilmiah yang kuat, bukan kepentingan ekonomi sesaat dari segelintir kroni di sekitarnya.

Pada masa wabah seperti sekarang, pertimbangan kesehatan masyarakat harus menjadi patokan utama. Keputusan karantina wilayah (lockdown), misalnya, harus memperhitungkan dampak ekonomi bagi warga dengan penghasilan menengah ke bawah. Juga mungkin-tidaknya karantina diberlakukan untuk wilayah dengan banyak akses keluar-masuk seperti Jakarta. Namun, jika keputusan itu bisa mencegah skenario terburuk penularan wabah, semua pihak harus mengupayakan implementasinya.

Waktu kian menipis. Tak sampai dua pekan sebelum proyeksi puncak ledakan penularan Covid-19 benar-benar terjadi. Apa yang kita lakukan hari-hari ini, baik sebagai individu maupun sebagai komunitas, akan menentukan bisa-tidaknya keluar dari lubang jarum wabah ini.

Berita terkait

Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

4 hari lalu

Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.

Baca Selengkapnya

Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

33 hari lalu

Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.

Baca Selengkapnya

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.

Baca Selengkapnya

Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.

Baca Selengkapnya

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

6 Februari 2024

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.

Baca Selengkapnya

Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

5 Februari 2024

Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.

Baca Selengkapnya

Bamsoet: Implementasikan Nilai Pancasila demi Pemilu Damai

22 Januari 2024

Bamsoet: Implementasikan Nilai Pancasila demi Pemilu Damai

Ajakan mengimplementasikan nilai Pancasila ditegaskan kepada kader Pemuda Pancasila Banjernegara.

Baca Selengkapnya

Prabowo dan Fenomena Akumulasi Penguasaan Tanah di Indonesia

15 Januari 2024

Prabowo dan Fenomena Akumulasi Penguasaan Tanah di Indonesia

Pernyataan Prabowo soal HGU yang kuasainya disampaikan tanpa terkesan ada yang salah dengan hal tersebut. Padahal Undang-Undang 1/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) memandatkan hal yang berbeda.

Baca Selengkapnya

Membatalkan Hasil Pilpres sebagai Keniscayaan

15 Januari 2024

Membatalkan Hasil Pilpres sebagai Keniscayaan

Kita menunggu Mahkamah Konstitusi mewariskan putusan yang berpihak kepada hukum dan kebenaran, karena kalau hukum tidak ditegakkan, maka tirani yang akan leluasa merusak harkat dan mertabat bangsa Indonesia.

Baca Selengkapnya