Dampak Konflik Amerika Vs Iran

Penulis

Jumat, 10 Januari 2020 06:28 WIB

Pesawat tempur Angkatan Laut Amerika Serikat F/A-18E Super Hornet mendarat di dek kapal induk USS George H. W. Bush di Teluk Oman, 20 Maret 2017.Super Hornet merupakan sayap kapal induk Amerika yang sangat diandalkan dan telah mengalami pertempuran di berbagai konflik dunia. REUTERS/Hamad I Mohammed

Pemerintah perlu mengantisipasi dampak konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Kendati pertikaian mulai sedikit reda, situasi masih belum stabil. Dampaknya bagi perekonomian dunia, terutama harga minyak, pun sudah terasa.

Awal pekan ini, harga minyak Brent untuk kontrak Maret 2020 naik 2,14 persen ke level US$ 70,07 per barel. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2020, harga minyak dipatok pada angka US$ 65 per barel. Walau harga minyak dunia masih akan berfluktuasi, pemerintah tetap perlu mengantisipasi lonjakan mendadak.

Konkretnya, langkah mitigasi bisa dilakukan dengan efisiensi penggunaan minyak dalam negeri dan menjaga stok bahan bakar minyak. Pemerintah perlu juga mencari pasokan baru minyak bumi selain dari Timur Tengah, misalnya dari Afrika dan Rusia.

Begitu pula dengan kurs rupiah, yang pada awal pekan sempat melemah terhadap dolar Amerika hingga menyentuh angka 14 ribu per dolar. Kemarin, rupiah sudah mulai menguat lagi ke angka 13.854 per dolar Amerika.

Dampak ekonomi seperti itu selalu terjadi ketika konflik di Timur Tengah memanas. Negara kita pun terkena imbas ketika terjadi Perang Teluk pada 1990-1991, Perang Irak (2003-2011), dan Arab Spring (2010-2012). Satu titik sentral yang harus diperhatikan di kawasan ini adalah Teluk Persia. Inilah urat nadi pengiriman minyak dunia. Setiap hari kapal-kapal tanker wara-wiri di teluk ini mengangkut 18 juta barel atau 30 persen pasokan minyak mentah dunia.

Advertising
Advertising

Jika Iran sampai menutup Selat Hormuz-satu-satunya jalan untuk keluar dari Teluk Persia-negara-negara Asia harus mencari pasokan alternatif. Selama ini negara-negara Timur Tengah memproduksi sepertiga dari total minyak bumi dunia. Iran di posisi kedua, yakni 4,7 juta barel per hari, setelah Arab Saudi dengan produksi 12,3 juta barel per hari.

Pemerintah semestinya pula mengutuk keras sikap Amerika Serikat yang memicu krisis ekonomi dan politik dunia. Amerika telah membunuh Mayor Jenderal Qasim Solaemani lewat serangan udara. Serangan brutal ini menyebabkan Iran marah, lalu membalasnya dengan meluncurkan rudal ke pangkalan militer Amerika di Irak. Pembalasan itu tidak menimbulkan korban jiwa, hal yang menyebabkan Amerika sedikit melunak.

Menyikapi konflik itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi telah menghubungi Vietnam selaku Presiden Dewan Keamanan Perserikatan Banga-Bangsa. Ia meminta PBB meredam eskalasi konflik tersebut. Menteri Retno juga bertemu dengan Duta Besar Amerika Serikat dan Iran untuk meminta kedua negara menahan diri. Langkah seperti ini cukup bagus, tapi akan lebih afdal jika pemerintah mengecam secara terbuka sikap pemerintah Amerika.

Pertikaian Iran-Amerika masih berpotensi memanas lagi jika Iran tidak sepakat soal sanksi ekonomi tambahan yang akan diberikan Amerika setelah konfrontasi tersebut. Itulah yang perlu diantisipasi pemerintah, terutama dampaknya bagi perekonomian kita.

Catatan:

Ini merupakan artikel tajuk koran tempo edisi 10 Januari 2020

Berita terkait

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

5 jam lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.

Baca Selengkapnya

Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

9 hari lalu

Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.

Baca Selengkapnya

Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

38 hari lalu

Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.

Baca Selengkapnya

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.

Baca Selengkapnya

Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.

Baca Selengkapnya

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

6 Februari 2024

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.

Baca Selengkapnya

Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

5 Februari 2024

Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.

Baca Selengkapnya

Bamsoet: Implementasikan Nilai Pancasila demi Pemilu Damai

22 Januari 2024

Bamsoet: Implementasikan Nilai Pancasila demi Pemilu Damai

Ajakan mengimplementasikan nilai Pancasila ditegaskan kepada kader Pemuda Pancasila Banjernegara.

Baca Selengkapnya

Prabowo dan Fenomena Akumulasi Penguasaan Tanah di Indonesia

15 Januari 2024

Prabowo dan Fenomena Akumulasi Penguasaan Tanah di Indonesia

Pernyataan Prabowo soal HGU yang kuasainya disampaikan tanpa terkesan ada yang salah dengan hal tersebut. Padahal Undang-Undang 1/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) memandatkan hal yang berbeda.

Baca Selengkapnya