Air bah tidak mengenal batas wilayah. Tersebab curah hujan ekstrem, kondisi alam yang terus memburuk, juga buruknya manajemen bencana, banjir telah meluluhlantakkan banyak area di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Jawa Barat, dan Banten pada pergantian tahun ini.

Karena itu, Gubernur DKI Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Gubernur Banten Wahidin Halim semestinya segera duduk bersama setelah masa tanggap darurat usai. Mereka perlu mencari solusi dan kemudian mengambil langkah nyata agar risiko akibat bencana di masa depan bisa dikurangi. Presiden Joko Widodo semestinya mengkoordinasikan tiga kepala daerah ini dengan menyingkirkan perkubuan politik seperti yang selama ini terasa di publik.

Limpahan air bah yang merusak ratusan ribu properti dan menelan 53 korban jiwa ini menjadi cermin kegagalan koordinasi antardaerah. Banjir di Jabodetabek sesungguhnya bukan bencana yang pertama kali terjadi. Namun kerusakannya semakin masif akibat upaya pencegahan dan penanggulangan yang tak dilakukan dengan baik.

Ibu Kota Jakarta bukan daerah yang berdiri sendiri. Wilayahnya dikelilingi belasan sungai yang mengalirkan air dari dataran tinggi di daerah lain, seperti Jawa Barat. Kontur tanah Jakarta yang berupa cekungan seolah-olah menjadi mangkuk penampungan air dari Bogor dan Depok, yang pengelolaan administratifnya berbeda. Karena itu pula, tidak mungkin Gubernur Jakarta menangani banjir sendirian.

Dalam hal ini, Gubernur Anies juga tidak selayaknya lepas tangan dengan melemparkan masalah ke wilayah lain. Ia perlu menurunkan egonya, misalnya, dengan tidak membela diri secara berlebihan, seperti yang ia tunjukkan ketika berhadapan dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basoeki Hadimoeljono dalam hal penanganan aliran sungai. Yang perlu ia lakukan hanyalah mempercepat realisasi rencana-rencana penanggulangan banjir.

Gubernur Ridwan Kamil memiliki tanggung jawab menyelesaikan rencana penataan ulang kawasan Puncak, Bogor. Kawasan itu rusak parah akibat pembangunan properti yang masif. Penertiban vila bermasalah pun kerap terhambat karena pemiliknya "orang-orang kuat".

Percepatan pembangunan waduk di Jawa Barat dan Banten juga seharusnya lekas diselesaikan. Harus diakui, problem terbesar dalam pembangunan infrastruktur, termasuk waduk dan bendungan pencegah banjir, adalah pembebasan lahan. Ini memang merupakan tugas pemerintah daerah. Namun Presiden semestinya bisa membantu mengatasinya demi menghindari jatuhnya korban lebih banyak di masa depan.

Di luar kerusakan-kerusakan alam di DKI dan wilayah sekitarnya, krisis iklim yang menjadi tren global juga menjadi ancaman besar. Infrastruktur penahan banjir pun bisa jadi tak efektif jika curah hujan semakin tinggi akibat efek pemanasan global. Di titik ini, Presiden Jokowi mesti muncul dan memimpin kampanye untuk adaptasi dengan potensi perubahan cuaca dan krisis iklim.

Hentikan segera aktivitas yang memicu pemanasan global, seperti penggundulan dan pembakaran hutan, kenaikan emisi kendaraan bermotor, hingga pembangunan infrastruktur dan properti yang melanggar keseimbangan tata ruang. Jokowi harus memasukkan program pencegahan dan menanggulangi bencana lingkungan dalam daftar prioritas, sejajar dengan proyek infrastruktur yang kian masif.

Semua itu hanya bisa dilakukan jika para pemimpin bekerja sama, melupakan persaingan politik.

Catatan:

Ini merupakan artikel tajuk koran tempo edisi 06 Januari 2020