PEMERINTAH perlu segera memperbaiki pengelolaan sektor pariwisata agar target kunjungan wisatawan asing bisa terpenuhi. Kinerja buruk dalam empat tahun terakhir telah menggerus pertumbuhan pariwisata, yang selama ini menjadi tulang punggung ekspor jasa nasional.

Tanda-tanda perlambatan sesungguhnya sudah terlihat pada kuartal kedua tahun ini. Nilai ekspor jasa pariwisata, yang mengukur pengeluaran turis asing berbelanja dan menginap di dalam negeri, turun satu persen dari periode yang sama tahun sebelumnya, yakni US$ 3,02 miliar. Impor jasa pariwisata justru tumbuh 9,7 persen menjadi US$ 2,21 miliar. Neraca transaksi pariwisata pun hanya surplus US$ 805 juta atau anjlok 21 persen ketimbang periode yang sama tahun sebelumnya.

Dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya, nilai ekspor jasa pariwisata kita juga masih jauh tertinggal. Dua tahun lalu, total ekspor jasa pariwisata Indonesia mencapai US$ 13,7 miliar. Pada tahun yang sama, ekspor jasa pariwisata Thailand menembus US$ 51,1 miliar atau hampir empat kali angka ekspor jasa pariwisata Indonesia. Posisi Thailand ini disusul Malaysia (US$ 20,8 miliar) dan Singapura (US$ 19,5 miliar).

Rendahnya ekspor jasa pariwisata itu sejalan dengan rata-rata pertumbuhan turis asing, yang dalam empat tahun terakhir stagnan di angka 14 persen. Padahal, untuk mencapai 20 juta wisatawan mancanegara-sesuai dengan target semula pemerintah tahun ini-dibutuhkan pertumbuhan sekitar 26 persen. Belakangan, pemerintah merevisi target kedatangan turis asing menjadi 18 juta, yang kemudian direvisi kembali menjadi 16,5 juta. Hingga Oktober lalu, Kementerian Pariwisata mencatat jumlah turis asing yang masuk ke Tanah Air baru 13,2 juta.

Tidak tercapainya jumlah wisatawan asing melancong ke Indonesia tak lepas dari gagalnya pemerintah merampungkan sejumlah pekerjaan rumah. Dari soal keamanan dan kenyamanan, kebersihan dan kesehatan, sumber daya manusia dan pasar tenaga kerja, kelestarian lingkungan, sampai infrastruktur penunjang, seperti bandar udara dan pelabuhan.

Laporan World Economic Forum berjudul "The Travel & Tourism Competitiveness Report 2019" menguatkan indikasi tersebut. Meski indeks daya saing sektor pariwisata Indonesia naik dua peringkat ke posisi 40 dari total 140 negara, Indonesia sebenarnya masih keteteran dalam meningkatkan skor yang berkaitan dengan sejumlah pelayanan dasar di atas. Untuk urusan kesehatan dan kebersihan, misalnya, Indonesia menempati peringkat 102 dengan skor 4,7 dalam skala 7. Posisi Indonesia di bawah Vietnam dan Laos. Buruknya sistem sanitasi dan air minum masih menjadi kendala di sejumlah destinasi wisata.

Tidak sedikit turis asing yang juga dongkol terhadap diskriminasi harga yang mereka terima. Pemberlakuan tarif yang lebih mahal mudah dijumpai di sejumlah kawasan wisata, seperti Kawah Ijen dan Candi Borobudur. Apa pun dalihnya, kebijakan ini mengikis kenyamanan pelancong saat berlibur. Ulasan buruk pelancong luar negeri itu mudah menyebar melalui media sosial dan aplikasi perjalanan. Rekomendasi yang buruk akan menurunkan minat turis lain datang ke Indonesia.

Sektor pariwisata Indonesia masih berpeluang tumbuh. Kementerian Pariwisata sebaiknya berfokus menyelesaikan pelayanan dasar yang masih terbengkalai. Termasuk menyiapkan sumber daya penduduk lokal agar siap berkompetisi dan bisa menyediakan jasa bagi turis mancanegara.

Itu semua mesti menjadi prioritas pemerintah sebelum mempromosikan destinasi wisata baru. Tanpa perbaikan menyeluruh, neraca transaksi pariwisata akan makin tertekan, yang pada akhirnya memperdalam defisit transaksi berjalan.