Pada tahun 2014, ketika Narendra Modi terpilih pertama kalinya, ia diharapkan dapat mengubah kondisi ekonomi India yang telah lama memiliki performa rendah. Pemimpin kelahiran Gujarat ini berjanji untuk mengulang kesuksesan kota asalnya di tempat-tempat lain di seluruh India menggelontorkan banyak pekerjaan dan kesempatan untuk semua rakyat India.
Namun demikian, setelah lima tahun lamanya, dan setelah pemilu yang memecah belah, India menurut sebuah survei dari National Statistical Office (NSO) atau Kantor Statistik Nasional menghadapi peningkatan kemiskinan, terutama di daerah pinggiran dan juga penurunan tingkat konsumsi yang baru kali ini terjadi atau pertama kalinya dalam empat dekade.
Survei pada tahun 2017-2018 menangkap luasnya masalah tersebut, bersumber dari dua inisiatif kebijakan yang dijalankan dengan buruk pajak barang dan jasa yang ceroboh, serta demonetisasi telah menghancurkan banyak kota kecil di India.
Melihat buruknya performa ekonomi India, Perdana Menteri dan kawan-kawan partai BJP-nya (Bharatiya Janata Party) mengganti strategi pada pemilu terakhir di sana. Kampanye pada tahun 2019 dipenuhi dengan ide-ide Hindutva (kehinduan) dan anti-minoritas. Mereka juga membesar-besarkan anggapan tentang ancaman dari Pakistan dan terorisme, meluncurkan serangan udara lintas batas ke Balakot pada bulan Februari, ketika sedang berlangsung masa kampanye. Setelah pemilu, pada bulan Agustus, New Delhi memerintahkan pengurungan yang brutal kepada provinsi bermayoritas Muslim di Jammu dan Kashmir sebanding dengan apa yang dilakukan oleh Tiongkok di Xinjiang kepada suku Uighur dan tentunya apa yang dilakukan orang-orang Israel di Tepi Barat dan Gaza.
Sementara itu, ekonomi mereka masih berada dalam masalah.
Industri manufaktur berdarah-darah. Slogan “Make in India” (dibuat di India) mulai terlupakan, meski ada kesempatan luas (di mana sebagian besar sudah dicaplok oleh Vietnam dan negara ASEAN lainnya) yang ditimbulkan oleh perang dagang Amerika Serikat-Tiongkok. Keputusan untuk menarik diri dari perjanjian dagang RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership) menggarisbawahi ketidakmampuan India dalam berkompetisi secara global, hal ini memperkuat anggapan bahwa India hanya menengok ke dalam negeri.
Sektor manufaktur otomotif yang sempat meledak (di mana diperkirakan jumlahnya adalah 40% dari total penghasilan manufaktur, dan 7% dari keseluruhan PDB) saat ini sedang mengalami penurunan hingga 23% dari tahun ke tahun. Penjualan motor juga anjlok sebesar 16% di antara April dan September tahun ini.
Namun demikian, Modi masih memegang teguh targetnya, ia mengklaim bahwa ekonomi India akan menyentuh angka 5 triliun Dollar Amerika pada tahun 2024 nyaris dua kali lipat pada level saat ini sejumlah 2,7 trilliun Dollar Amerika. Namun demikian, untuk sampai pada angka tersebut, India harus memiliki pertumbuhan PDB setidaknya 9% tiap tahunnya (atau 13-14% PDB nominal) sesuatu yang mustahil apabila melihat lembaga penilai kredit global yang memotong prakiraan perkembangan ekonomi India kepada 5,6% pada tahun 2019.
Mungkin saja asap beracun yang merundung India Utara terutama ibu kotanya, menjadi alasan pemerintah India sekarang menjadi rabun jauh.
Namun, kabar buruk tidak berhenti di situ saja.
Sektor finansial nampaknya akan mendekati kehancuran.
Berbagai skandal, kelalaian dan penutupan termasuk Punjab & Maharashtra Cooperative Bank dan bank bayangan, Dewan Housing Finance Corp mengguncang industri dengan kencang.
Memang, dengan banyaknya bank bayangan yang tidak diregulasi dengan baik (contoh: penyedia jasa finansial non-bank) sekarang menjadi ancaman besar seperti situasi di Tiongkok. Terlebih lagi, melihat kondisi keuangan negara yang mengerikan, kemungkinan untuk melakukan bailout nyaris tidak mungkin.
Terlebih lagi, melihat kondisi keuangan negara yang mengerikan, kemungkinan untuk melakukan bailout nyaris tidak mungkin.
Tentunya India beruntung memiliki para CEO global yang berpengalaman dan merupakan orang-orang yang brilian, mulai dari Satya Nadella di Microsoft, Ajaypal Singh Banga di MasterCard, hingga Sundar Pichai di Google. Tentunya mereka siap membantu ketika ada krisis kredit dan/atau fiskal mayor bukan?
Namun demikian, dominasi Hindutva yang ada di India nampaknya sangat anti dengan ide-ide dari luar lihatlah penolakan terhadap mantan gubernur Bank Pusat India, Raghuram Rajan dan Peraih Nobel Ekonomi, Amartya Sen.
Tetapi, tidak semua orang menderita di India.
Beberapa pebisnis tetap berjalan dengan baik. Reliance Jio (operator telekomunikasi) yang dimiliki oleh orang terkaya di India, Mukesh Ambani (yang juga orang Gujarat) terus menerus menghancurkan pesaingnya dengan paket data dan telepon gratis. Hal tersebut mengakibatkan partner Inggris dari rival mereka, Vodafone Idea, memotong valuasinya dari 45% ke nol.
Keluarga Adani (yang juga dari Gujarat) mengalami peningkatan keuntungan secara dramatis sebesar 611% pada tahun ini di Adani Enterprises milik mereka kendaraan korporat mereka dalam bidang pertambangan dan infrastruktur. Pada saat ini mereka sedang memperluas bisnisnya ke bidang infrastruktur bandar udara dengan mengamankan 23% saham kepemilikan di Mumbai International Airport Ltd. Juga berbagai macam kontrak modernisasi di seluruh India.
Hal lain yang membuat suram adalah lonjakan harga bawang bombai bahan makanan yang paling penting di seluruh khazanah masakan India. Perubahan iklim membuat pola cuaca menjadi tidak dapat diprediksi, dan hujan lebat mengakibatkan ambruknya panen lokal, memaksa pemerintah untuk melepas saham dan melarang impor menekan harga dan membuat marah para petani di Maharashtra, di mana kebetulan partai BJP mengalami penurunan suara yang signifikan pada pemilu daerah bulan lalu.
Namun demikian, goncangan harga bawang bombai bukanlah sesuatu yang baru. Yang mengkhawatirkan adalah kegagalan partai BJP dalam mengatasi isu pasokan dan permintaan barang, isu yang sederhana namun sangat penting. Pertanyaan tentang ketidakmampuan dan inkompentensi mereka dalam menjalankan pemerintahan tentu tidak terhindarkan.
India sangat penting untuk kita yang tinggal di Asia Tenggara. Kita membutuhkan dan menginginkan agar India makmur dan berkembang. Namun nampaknya, kita juga tidak bisa yakin jikalau kepemimpinan Narendra Modi lewat partai BJP memiliki pegangan yang kuat untuk mengendalikan raksasa Asia ini.
Karim Raslan
