Muhammad Hatta
Staf Dokter Balai Rehabilitasi BNN Baddoka, Makassar

Peredaran dan penyalahgunaan narkotik di kalangan pelajar kita semakin menakutkan. Penemuan ganja dengan jumlah fantastis (38 kilogram) dari tangan dua pelajar sekolah menengah di Depok, Jawa Barat, merupakan bukti terbaru. Ini menegaskan survei Badan Narkotika Nasional (BNN) pada 2018, yang mengungkap prevalensi narkotik pada kelompok pelajar dan mahasiswa pada angka 3,21 persen, jauh di atas angka prevalensi nasional (2,1 persen). BNN memperkirakan 5,9 juta pelajar kita telah menjadi penyalah guna aktif.

Tak mengherankan jika peringatan hari anti-narkotik internasional tahun ini mengambil tema yang berfokus pada komponen utama gerbong bonus demografi yang diprediksi beringsut mulai 2020. Namun fokus pada "hulu" permasalahan (via interdiksi) akan sia-sia tanpa penanganan komprehensif di "hilir" (rehabilitasi pelajar penyalah guna).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa bentuk perlindungan khusus yang diberikan kepada penyalah guna anak adalah pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi. Rehabilitasi yang dimaksudkan adalah proses terapi yang bersifat holistik, komprehensif, dan tak menyalahi hak dasar anak. Sayangnya, belum ada pusat rehabilitasi yang mampu memenuhi kriteria tersebut dan diperburuk dengan stigma terhadap mereka (Ombudsman, 2018). Kasus dikeluarkannya tiga pelajar sekolah menengah pertama di Mimika, Papua Barat, merupakan bukti masih kentalnya stigma sekolah terhadap pelajar penyalah guna.

Saat ini, mayoritas pusat rehabilitasi rawat inap di Indonesia menerapkan metode komunitas terapi (therapeutic community), yaitu pendekatan psikoterapi yang mensyaratkan pesertanya berdiam dan beraktivitas di suatu area terkontrol selama tiga hingga enam bulan. Ini dilakukan agar mereka dapat saling berinteraksi dan tolong-menolong selaku kelompok menuju pemulihan yang sempurna (Dye et al, 2009). Metode ini dinilai tak sesuai lagi bagi populasi usia sekolah karena menghilangkan hak anak untuk berkembang di dunia sosial secara normal. Selain itu, metode ini bertentangan dengan program wajib belajar karena mereka "diistirahatkan" dari proses pendidikan formal (KPAI, 2019).

Ironisnya, celah menganga tersebut luput dari perhatian pemerintah selama ini. Penerapan kurikulum berbasis P4GN, yang merupakan poin utama Nota Kesepahaman Kementerian Pendidikan dengan BNN yang diteken pada 2018, hanya menekankan aspek pencegahan dan demand reduction, belum menjangkau metode pendidikan pelajar yang tengah direhabilitasi. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pun mendesak dibentuknya rehabilitasi terpadu dan holistik serta tanpa menghilangkan hak anak untuk melanjutkan pendidikannya.

Bermula pada 1979, Sekolah Pemulihan adalah program rehabilitasi anak dan remaja pada suatu fasilitas sehingga mereka tetap dapat bersekolah seperti pelajar lainnya. Sekolah ini telah menjadi standar penanganan pelajar pecandu di Amerika Serikat, sehingga tercatat ada puluhan sekolah jenis ini yang tersebar di 15 negara bagian (ARS, 2019). Jumlah siswanya tak banyak (25-50 orang) karena sekolah ini menerapkan integrated boarding school agar mereka dimonitor secara berkala.

Sayangnya, biaya operasional yang tinggi dan ketersediaan sumber daya manusia (konselor, psikolog, dan tenaga medis) menyebabkan model sekolah ini hanya dapat dilaksanakan di negara-negara maju (Faggiano et al, 2014). Untuk negara dengan sumber daya terbatas seperti Indonesia, Sekolah Pemulihan dapat diefektifkan via penerapan pada pusat-pusat rehabilitasi narkotik yang telah ada dan diintegrasikan ke dalam program-program di tempat tersebut (Karakos, 2014). Modifikasi tersebut dikenal sebagai Sekolah Pemulihan Berbasis Institusi (SPBI).

Idealnya, SPBI memiliki guru-guru pengampu mata pelajaran sesuai dengan tingkat pengetahuan siswa yang tengah direhabilitasi. Namun lebarnya variasi tingkat pendidikan siswa yang tengah direhabilitasi akan berdampak pada besarnya anggaran. Sebuah penelitian di Yogyakarta memperkirakan biaya minimal dalam mendidik seorang siswa sekolah dasar dengan metode tersebut adalah Rp 246 ribu per bulan (Zamroni et al, 2012).

Konsep SPBI berfokus pada solusi digital via aplikasi belajar mandiri, seperti Ruang Guru dan Ruang Belajar milik Kementerian Pendidikan. Pada jam pelajaran sekolah, mereka masuk ke ruang tersebut dan belajar secara mandiri sesuai dengan aras pendidikannya. Selepas belajar, mereka kembali melanjutkan program terapi rehabilitasi adiksi. Karena siswa tetap dapat belajar serta pihak sekolah dan keluarga dilibatkan dalam proses ini, SPBI dinilai lebih efektif ketimbang terapi rehabilitasi konvensional lainnya.

Konsep SPBI yang rencananya berlokasi di enam balai rehabilitasi milik BNN tak akan dapat berjalan optimal tanpa dukungan institusi terkait lainnya, seperti Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Sosial. Koordinasi tersebut menemukan momentum saat ini dengan bakal direvisinya Undang-Undang Narkotika oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Sudah saatnya pemerintah bergerak cepat menyelamatkan populasi pelajar dari ancaman narkotik agar tak menggerus bonus demografi kita nanti.