Kalau pemerintah serius mencari solusi terbaik untuk mengatasi masalah Papua, Kementerian Komunikasi dan Informatika harus mendukung upaya Facebook membersihkan arenanya dari propaganda terkomputasi soal Papua. Salah satu caranya adalah melacak sumber dana dan pelaku penyebaran informasi simpang-siur mengenai kondisi Papua dan gerakan pro-kemerdekaan di sana.

Sejauh ini, Facebook hanya mengumumkan bahwa propaganda tentang Papua di jejaringnya bersumber dari InsightID, perusahaan konsultan media sosial yang berbasis di Jakarta. Perusahaan inilah yang membayar iklan untuk menyebarluaskan informasi yang dipublikasikan 69 akun dan 42 laman Facebook serta 34 akun Instagram. Awal Oktober lalu, semua akun itu ditutup. Pelacakan majalah ini menemukan upaya InsightID menyembunyikan jejak digital mereka.

Sebelum diberangus Facebook, jaringan ini aktif mempromosikan konten dari sejumlah situs web berita abal-abal. Nilai iklan mereka mencapai US$ 300 ribu atau sekitar Rp 4,2 miliar. Padahal situs-situs ini kerap meniru situs berita lain yang kredibel, bahkan ada yang menyaru sebagai situs berita lokal terkenal di Papua. Meski menggunakan nama "West Papua" yang identik dengan gerakan pro-kemerdekaan, konten mereka banyak mengangkat program dan kiprah pemerintah Indonesia di bidang ekonomi, sosial, dan politik di Papua.

Tindakan Facebook menutup akun-akun tersebut patut didukung. Media sosial seharusnya menjadi arena percakapan yang terbuka tentang isu-isu yang penting bagi khalayak ramai. Kualitas interaksi kita di media sosial akan menurun jika ada akun-akun palsu, bot, dan rekayasa terkomputasi lain yang sengaja dibuat untuk mendorong opini tertentu. Propaganda semacam itu hanya menambah kisruh dan bisa-bisa malah memperuncing konflik.

Perusahaan media sosial lain sebaiknya segera mengambil langkah serupa. Laporan investigasi kantor berita Inggris BBC dan Australian Strategic Policy Institute menemukan suatu jaringan bot di Twitter yang juga menyebarkan informasi palsu sebagai bagian dari propaganda pro-pemerintah Indonesia mengenai isu Papua. Jaringan mereka disokong akun-akun bot di Twitter yang mengamplifikasi pesan-pesan dari akun utama mereka.

Fenomena propaganda terkomputasi yang memanfaatkan otomatisasi dengan akun bot, algoritma yang dibuat untuk memastikan sebaran informasi yang masif, dan penggunaan data besar untuk menargetkan kelompok masyarakat tertentu adalah ancaman besar bagi demokrasi. Riset Oxford Institute yang dirilis pada akhir September lalu menemukan tren ini terjadi di sedikitnya 70 negara dengan variasi yang berbeda-beda. Jika dibiarkan, pola penyebaran informasi semacam ini akan menurunkan tingkat kepercayaan publik kepada media dan lembaga demokrasi lain.

Karena itu, pemerintah tidak bisa tinggal diam. Pengerahan dana dan sumber daya seperti yang dilakukan InsightID pasti tidak berdiri sendiri. Otak dan penyandang dana di baliknya harus diungkap. Propaganda yang mereka lakukan amat berbahaya ketika situasi keamanan di Papua masih amat rawan setelah bentrok berdarah di Wamena dan Jayapura, September lalu.

Ke depan, upaya Facebook ini bisa menjadi model untuk membersihkan arena percakapan publik kita dari kampanye disinformasi. Apalagi, sudah terbukti, cara-cara pemerintah dan polisi seperti penerapan pasal pidana Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta penyensoran konten yang dinilai hoaks justru malah mengancam kebebasan berekspresi kita.

Catatan:

Ini merupakan artikel opini majalah tempo edisi 14-20 Oktober 2019