Di tengah buruknya kualitas sebagian besar politikus di negeri ini, lima bupati dan wali kota yang kami pilih sebagai tokoh Tempo pada edisi khusus hari kemerdekaan ini membawa secercah harapan. Mereka membuktikan bahwa minimnya anggaran, ketiadaan sumber daya alam, dan tak tersedianya fasilitas bukan alasan untuk tidak bisa memacu daerahnya menjadi maju, meski tanpa bantuan dari pusat.

Adalah Bupati Gunungkidul Badingah, Wali Kota Denpasar Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra, Bupati Bima Indah Dhamayanti Putri, Bupati Tanah Datar Irdinansyah Tarmizi, dan Bupati Fakfak Muhammad Uswanas yang kami pilih sebagai kepala daerah terbaik pada periode ini. Mereka berhasil meningkatkan taraf sosial dan ekonomi masyarakat yang sebelumnya tertinggal. Prestasi mereka harus mendapat apresiasi tinggi.

Bupati Badingah berhasil membangun Gunungkidul yang miskin dan tandus menjadi daerah tujuan wisata untuk 3,25 juta pelancong pada 2017. Enam tahun sebelumnya, Gunungkidul hanya dikunjungi 627 ribu turis. Prestasi yang sama ditunjukkan Wali Kota Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra. Sementara selama ini Bali menonjol dengan pariwisata pantai, ia menyulap sungai-sungai di Denpasar menjadi destinasi wisata baru.

Di Bima, Nusa Tenggara Barat, Bupati Indah Dhamayanti Putri harus dipuji karena menyelamatkan nasib perempuan dan anak-anak korban kekerasan. Dia membangun aplikasi Sistem Informasi Warga atau Simawar sejak setahun yang lalu, untuk membantu para korban yang mengadu kepada pemerintah dan penegak hukum. Walhasil, Bima, yang sebelumnya dikenal sebagai daerah dengan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak yang cukup tinggi, kini berangsur-angsur berubah.

Prestasi Bupati Irdinansyah Tarmizi tak kalah mencorong. Lewat program Gerbang Cerdas yang ia gagas, seribu pelajar di Tanah Datar telah menikmati bantuan pendidikan. Adapun di Fakfak, Papua, kami memilih Bupati Muhammad Uswanas yang berhasil menghidupkan kampung-kampung warga yang sebelumnya terisolasi dari pembangunan.

Inovasi kelima kepala daerah pilihan Tempo ini seharusnya menjadi contoh buat ratusan kepala daerah lain di Tanah Air. Mereka menghayati pandangan bahwa menjadi pemimpin seyogianya mengutamakan kepentingan rakyat, bukan semata mendahulukan keinginan kelompok pendukung dan partai politik pengusung. Dengan melayani publik tanpa pamrih semacam itu, secara politik pun elektabilitas mereka cenderung menguat.

Harus diakui, menjadi pemimpin ideal di era sekarang memang tak mudah. Ongkos politik yang luar biasa mahal ketika mengikuti pemilihan kepala daerah acap kali membuat iman para pemimpin lokal ini goyah. Mereka kemudian kerap terjebak dalam perilaku koruptif untuk membayar kembali utang-utangnya pada saat berkampanye. Indonesia Corruption Watch mencatat ada 104 kepala daerah yang tertangkap karena kasus korupsi selama periode 2004-2018.

Kelima tokoh Tempo ini juga sadar bahwa momok utama pembangunan di daerah adalah korupsi. Tanpa mengatasi isu ini, percepatan pembangunan tak bakal berhasil. Selain itu, sudah seharusnya Presiden Joko Widodo ikut mengangkat derajat para pemimpin daerah yang berprestasi dan jauh dari rasuah ini. Mereka adalah calon pemimpin bangsa di masa depan.