KERUSUHAN di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkotika Langkat, Sumatera Utara, menunjukkan kegagalan pemerintah membenahi penjara. Pemerintah kurang serius memperbaiki tata kelola penjara sehingga peristiwa serupa terus berulang. Integritas petugas yang rendah serta buruknya tata kelola dan pengawasan menyebabkan praktik kotor di penjara sulit dihilangkan.

Di penjara Langkat, sejumlah narapidana bahkan leluasa mengendalikan jaringan narkotik mereka dari dalam sel. Transaksi barang haram itu merajalela di dalam penjara. Pelanggaran terang-terangan dibiarkan karena sipir dan kepala penjara diduga menerima sogokan. Mereka yang semestinya menegakkan aturan justru menjadi pelaku pelanggaran.

Insiden pun meletup ketika persekongkolan tak berjalan mulus. Awalnya, pertengahan Mei lalu, seorang narapidana ditendang, dicekik, hingga diinjak-injak oleh tiga sipir dengan tuduhan membawa sabu-sabu ke dalam penjara. Sang narapidana diduga tak memberi setoran sehingga disiksa. Penyiksaan yang dilakukan di depan narapidana lain itu akhirnya menyulut kemarahan penghuni penjara. Mereka mengamuk dan membakar penjara. Ratusan narapidana pun kabur.

Dari pengakuan sejumlah narapidana, sipir penjara Langkat kerap menyiksa mereka jika tidak memberi setoran rutin. Bahkan, untuk urusan pulsa telepon, narapidana diwajibkan membeli kepada sipir. Jika ada yang ketahuan membeli dari luar, petugas akan menyita telepon seluler mereka. Membawa ponsel ke dalam penjara sebetulnya memang dilarang. Sikap petugas yang "memperdagangkan" aturan ini sungguh keterlaluan.

Langkah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Hamonangan Laoly yang mencopot Kepala Lembaga Pemasyarakatan Langkat Bachtiar Sitepu perlu didukung. Tapi tindakan ini belum cukup. Ia juga perlu menempatkan figur yang bersih dan tegas untuk memimpin penjara itu. Kepala penjara harus pula diwajibkan menerapkan tata kelola yang baik dan pengawasan yang ketat.

Insiden Langkat menambah panjang daftar kerusuhan di penjara Tanah Air. Dalam lima bulan terakhir, sudah tiga kali kerusuhan meletup. Dua sebelumnya terjadi di Rumah Tahanan Siak, Riau, dan Rumah Tahanan Surakarta, Jawa Tengah. Wajah penjara kita kian belepotan setelah pertengahan tahun lalu Komisi Pemberantasan Korupsi membongkar praktik suap jual-beli izin keluar dan kamar di Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin, Bandung, penjara khusus koruptor.

Penjara khusus semestinya memiliki tata kelola yang lebih baik dibanding penjara biasa. Kasus di Sukamiskin dan Langkat justru memperlihatkan kedua penjara itu menjadi sarang praktik kotor. Selain perilaku sipir buruk, pengelolaan penjara Langkat amburadul. Di sana narapidana narkotik kelas kakap dicampur dengan pengguna narkotik, yang sepantasnya tidak dijebloskan ke penjara, tapi dibawa ke pusat rehabilitasi.

Menteri Yasonna perlu segera menata ulang pengelolaan penjara. Langkah ini bisa dimulai dengan mengakhiri dualisme pengelolaan penjara. Secara teknis, lembaga pemasyarakatan merupakan unit pelaksana di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Tapi, dalam urusan anggaran dan pengawasan, lembaga pemasyarakatan berada di bawah Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum.

Tumpang-tindih wewenang itu jelas menyulitkan pembenahan penjara. Semestinya hanya ada satu pejabat eselon I yang paling bertanggung jawab terhadap segala urusan penjara, termasuk jika muncul praktik kotor dan kerusuhan seperti di Langkat.