Khudori
Anggota Pokja Dewan Ketahanan Pangan

Industri perunggasan rakyat mengalami pukulan berat. Sejak Juli 2018, harga daging ayam dan telur ayam anjlok. Sampai kini harganya terus turun, bahkan jauh di bawah biaya pokok produksi.

Penurunan terbesar terjadi pada daging ayam. Pada September 2018, misalnya, harga daging ayam jatuh hingga Rp 15 ribu per kilogram, padahal biaya produksinya Rp 19 ribu/kg. Karena belum ada tanda-tanda harga akan pulih, peternak ayam berunjuk rasa di Jakarta pada 5 Maret lalu.

Dari awal sampai akhir 2018, biaya produksi perunggasan terus naik. Keputusan pemerintah membatasi impor jagung untuk pakan membuat harga jagung kian tinggi. Klaim bahwa terjadi surplus jagung domestik, yang bahkan lebih dari 10 juta ton, tidak tecermin pada harga. Kalaupun jagung domestik ada, harganya cukup tinggi. Ini memaksa pemerintah mengeluarkan izin impor jagung. Namun, karena jumlah jagung impor kecil, langkah ini tidak menyelesaikan masalah. Mengganti jagung dengan gandum bukan solusi karena harganya lebih mahal dan membuat kinerja ternak turun.

Pemerintah, lewat Kementerian Pertanian, lebih dari enam kali mengundang sejumlah pihak untuk mencari solusi. Namun jalan keluarnya tidak mudah. Peternak mandiri atau peternak rakyat dan perusahaan skala besar (integrator) masih saling curiga.

Masalahnya, karena terpisah dari integrasi hulu-hilir, peternak rakyat sering menjadi korban karena amat bergantung pada ayam umur sehari (DOC), pakan, dan obat-obatan dari perusahaan integrator. Sialnya, industri perunggasan terkonsentrasi hanya pada segelintir pelaku, baik dalam penguasaan aset, omzet, maupun pangsa pasar.

Pasar kemudian amat rentan dan mudah menjadi ajang permainan pihak yang kuat. Misalnya, ketika jagung sulit didapat dan harga di pasaran naik, harga pakan ikut naik. Sepanjang 2018, harga pakan naik empat kali. Lalu, akibat kebijakan pembatasan impor biang benih ayam (GGPS) dan benih ayam (GPS), pasokan DOC terbatas. Meski kualitasnya turun, harga DOC terus naik. Peternak rakyat pun terpukul dari dua sisi: biaya input tinggi, tapi harga output rendah.

Masalah di industri perunggasan rakyat ini klasik dan penyelesaiannya tidak pernah menyentuh akarnya. Masalah sudah akut dan struktural, membentang dari hulu ke hilir, serta tidak bisa diselesaikan secara sementara dan parsial. Pertama, di hulu, hampir semua input adalah barang impor. Bukan hanya GGPS/GPS, melainkan juga pakan (bungkil jagung dan kedelai). Ketika harga GGPS/GPS dan pakan di pasar dunia naik atau nilai tukar rupiah tertekan, imbasnya langsung terasa.

Kedua, dominasi perusahaan perunggasan besar atau integrator. Peternakan rakyat itu berskala kecil (peliharaan kurang dari 5.000 ekor), rendah modal dan akses pasar, serta berteknologi sederhana. Sedangkan integrator bermodal kuat, berteknologi modern, terintegrasi secara vertikal, dan mengendalikan pasar. Integrator juga mengembangkan pola kemitraan dengan peternak yang mendapat kemudahan akses input produksi dan pasar.

Akibatnya, industri perunggasan terkonsentrasi pada segelintir pelaku. Pada 2015, 80 persen pangsa pasar unggas dan 63 persen pangsa pakan ternak Indonesia dikuasai oleh hanya lima pemain (Partners, 2017). Hasilnya, di hulu peternak rakyat terjepit dan di hilir pedagang eceran dan konsumen selalu terombang-ambing oleh harga. Sebaliknya, karena posisinya kuat, integrator tetap menangguk untung luar biasa. Contohnya, pada 2018, Japfa Comfeed untung Rp 2,17 triliun, naik 132,4 persen dari keuntungan pada 2017.

Kelabilan harga daging ayam, telur, dan jagung ini bakal selalu berulang. Pemerintah perlu mempertimbangkan pengaturan harga jagung untuk pakan. Pakan merupakan komponen utama dalam industri perunggasan, yakni 70 persen dari ongkos produksi. Dari komposisi pakan unggas, 50-55 persen merupakan jagung. Ketersediaan jagung yang pasti dengan harga yang terjangkau peternak merupakan pilar penting untuk membangun dan mewujudkan industri perunggasan yang kompetitif.

Selain itu, perlu ada pemisahan pasar ternak: antara integrator dan peternak rakyat. Saat ini, 90 persen produk integrator dan peternak rakyat menyerbu lapak yang sama: pasar tradisional. Padahal, dari sisi kemampuan finansial, manajemen, sumber daya manusia, dan lainnya, perusahaan integrator jauh lebih mumpuni ketimbang peternak rakyat. Semestinya ada pemisahan pasar seperti dalam pergulaan. Pemisahan pasar ini untuk menjaga konsistensi pembatasan di hulu: pengaturan kuota impor GGPS/GPS.

Peternak rakyat melayani pasar tradisional lewat rantai segar. Agar efisien, peternak didorong beroperasi dengan cara berkelompok dalam sentra perunggasan rakyat (SPR). Di hulu, untuk memastikan pasokan pakan dan DOC, SPR harus terintegrasi dengan pabrik pakan skala kecil, pembibitan skala kecil, dan petani jagung. Di hilir, SPR bekerja sama dengan rumah potong ayam mini modern dan kelompok pedagang ayam di pasar tradisional. Dengan cara ini, rantai pasok bisa lebih pendek dan sederhana. Nilai tambah bisa didistribusikan secara adil di antara pelaku.

Adapun perusahaan integrator melayani pasar modern, hotel, restoran, katering, dan pasar ekspor lewat rantai dingin. Perusahaan integrator wajib menyelesaikan integrasi vertikal hingga ke hilir. Sebagai insentif, pemerintah memastikan pasokan jagung dengan harga terjangkau yang memenuhi standar produksi. Namun pemisahan pasar ini memerlukan pengawasan yang ekstra ketat. Ini kelemahan kita selama ini.