Pernyataan Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan pada awal pekan ini seolah-olah melemparkan kita kembali ke era Orde Baru. Ancaman semacam itu tak patut keluar dari mulut seorang pejabat di negara yang menjunjung tinggi kebebasan berekspresi dalam konstitusinya.

Menanggapi kritik mengenai program pemerintah yang gencar membagikan sertifikat tanah kepada warga di pedesaan, dengan nada tinggi Luhut mengatakan, "Dia bilang kasih sertifikat kibulin rakyat, jadi asbun (asal bunyi) aja. Saya tahu kok track record kamu. Saya bisa cari dosamu. Emang kamu siapa?" ia menegaskan.

Ancaman jenderal purnawirawan yang kerap disebut sebagai orang kepercayaan Presiden Joko Widodo itu menyiratkan keengganan untuk diawasi. Ucapan Luhut tersebut juga bisa ditafsirkan sebagai arogansi pemerintah dan penolakan untuk tunduk kepada supremasi hukum. Sikap semacam itu justru mencoreng kewibawaan dan kehormatan Presiden Joko Widodo.

Luhut memang tidak menyebutkan nama politikus yang menurut dia mengkritik pemerintah secara tidak adil itu. Namun khalayak langsung mengaitkan kemurkaan mantan tentara yang kariernya banyak dihabiskan di Korps Pasukan Khusus (Kopassus) TNI Angkatan Darat ini dengan pernyataan Ketua Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN) Amien Rais, sehari sebelumnya.

Dalam sebuah diskusi di Bandung, Jawa Barat, Amien mengatakan, "Ini pengibulan. Waspada bagi-bagi sertifikat, bagi tanah sekian hektare, tapi ketika 74 persen negeri ini dimiliki kelompok tertentu seolah dibiarkan. Ini apa-apaan?"

Debat semacam ini sebenarnya hal biasa dalam demokrasi. Kritik dari oposisi di parlemen terhadap pemerintah merupakan bagian dari sistem politik yang menjamin kemandirian dan keberimbangan masing-masing cabang kekuasaan (checks and balances). Karena itu, semestinya Luhut menahan diri. Serangan dari Amien semestinya ditanggapi dengan tenang dan elegan.

Ketika Luhut menanggapi kritik Amien dengan ancaman, dia membawa kita kembali ke perilaku usang rezim masa lalu. Pada masa Orde Baru, pemerintah leluasa menggunakan kekuasaannya secara represif untuk membungkam suara-suara yang kritis. Walhasil, tak ada yang berani menyampaikan pendapat yang berbeda secara terbuka, sampai krisis ekonomi dan politik mencapai puncaknya pada 1998 silam dan pemerintah dipaksa mundur oleh tekanan massa.

Jika kritik Amien dinilai tak akurat, Menteri Luhut seharusnya bisa menunjukkan data dan informasi yang bisa mematahkan serangan itu. Dengan begitu, warga negara disuguhi perdebatan politik yang bermutu mengenai kebijakan-kebijakan yang penting bagi hajat hidup orang banyak.

Yang paling disesalkan, ulah Luhut mengumbar kemarahan di hadapan publik dan menyerang pribadi lawan politiknya membuat substansi dari kritik Amien justru terabaikan. Harus diakui, ihwal ketimpangan penguasaan sumber daya masih menjadi masalah besar di negeri ini. Karena itu, tidaklah berlebihan jika, ke depan, Presiden Joko Widodo mengingatkan bawahannya agar menata bahasa dan memperbaiki perilaku politiknya di depan umum.