PENANGKAPAN kapal pesiar mewah Equanimity di Teluk Benoa, Bali, merupakan tamparan keras kepada pemerintahan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak. Diduga dibeli dari hasil korupsi lembaga investasi pemerintah 1Malaysia Development Berhad (1MDB), kapal itu ditangkap polisi Indonesia atas permintaan Biro Penyelidik Federal Amerika Serikat (FBI).

Cikal-bakal 1MDB bermula dari pembentukan Terengganu Investment Authority, lembaga keuangan pemerintah Negara Bagian Terengganu, pada Januari 2009. Tak sampai setahun, Perdana Menteri Najib Razak mengubah dan mengambil alih institusi itu menjadi di bawah kontrol pemerintah pusat dengan Najib sebagai ketua dewan penasihat. Saat ini, 1MDB terlibat dalam banyak kegiatan investasi besar, di antaranya pembangunan proyek infrastruktur dan bisnis energi.

1MDB, yang membiayai proyek dengan menjual obligasi, mulai disorot tajam dalam beberapa tahun terakhir. Terutama setelah lembaga ini disebut-sebut gagal membayar utang kepada bank dan pemegang obligasi. Tercium juga adanya aliran dana 1MDB ke kroni Najib lewat perusahaan cangkang di luar negeri. Korupsi ini akhirnya bukan sekadar urusan publik Malaysia, melainkan dunia.

Kementerian Kehakiman Amerika menemukan dugaan korupsi senilai US$ 3,5 miliar atau sekitar Rp 48 triliun di 1MDB. Selain melibatkan Najib dan orang dekatnya, skandal ini menyeret para pesohor, seperti model berkebangsaan Australia, Miranda Kerr, dan aktor Leonardo DiCaprio. Saat ini, selain Amerika, sedikitnya sembilan negara ikut menyelidiki kasus 1MDB.

Kapal Equanimity diduga salah satu hasil pencucian uang dari skandal itu. Pengadilan Amerika menyebutkan kapal yang terdaftar di Kepulauan Cayman itu dibeli taipan Malaysia, Jho Low. Aset lain yang diduga dibeli Low dengan dana 1MDB adalah jet pribadi, hotel, dan real estate di New York serta saham EMI Music Publishing. Low disebut-sebut merupakan penasihat bisnis Perdana Menteri Najib dan memiliki hubungan dekat dengan sejumlah menteri di Malaysia.

Keterlibatan Indonesia dalam pelacakan korupsi 1MDB harus diacungi jempol. Saat ini, korupsi merupakan kejahatan lintas negeri yang tidak bisa hanya diatasi oleh satu negara. Investigasi media global terhadap skandal Panama Papers adalah contoh gamblang tentang bagaimana dana haram disembunyikan di tempat yang tidak terbayangkan dengan pengelabuan yang berlapis-lapis. Dalam perkara Panama Papers, seorang pegawai firma hukum Mossack Fonseca membocorkan data perusahaan yang melakukan pencucian uang. Data itulah yang dibongkar jaringan media lintas negara.

Sudah selayaknya Indonesia terlibat lebih lanjut dalam pengungkapan praktik pencucian uang internasional. Selain telah meratifikasi konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang korupsi, keterlibatan Indonesia akan membuktikan komitmen kita dalam memerangi praktik penyembunyian dana haram. Keterlibatan itu akan membawa dampak positif bagi Indonesia.

Patut diingat, tak sedikit orang Indonesia yang menyembunyikan uang lancung di luar negeri hasil korupsi di dalam negeri. Perkara korupsi Bantuan Likuiditas Bank Indonesia adalah contoh betapa bergantungnya kita pada aparat internasional jika hendak mengungkap aliran dana megakorupsi itu. Pemerintah Indonesia hendaknya mengambil inisiatif lebih jauh untuk mengembangkan bentuk-bentuk kerja sama lembaga hukum antarnegara untuk memudahkan pemberantasan korupsi dan pencucian uang lintas negara.

Sikap pasif pemerintah Najib terhadap perkara kapal Equanimity mudah memancing wasangka. Sejak awal menolak terlibat dalam skandal 1MDB, Najib semestinya bersikap jelas terhadap tudingan pengadilan Amerika perihal bukti-bukti pencucian uang, termasuk kapal bermasalah itu. Tuntutan bersikap aktif dan terbuka itu sempat pula disuarakan oposisi-di antaranya lewat bekas perdana menteri Mahathir Mohamad, tapi tak berdampak. Secara politik, Perdana Menteri Najib memang di atas angin. Betapapun skandal 1MDB telah memperburuk citra pemerintah, nyatanya Najib tetap bertahan.

Harapan oposisi bahwa skandal 1MDB dapat terungkap di dalam negeri tampaknya sulit tercapai. Tanpa transparansi dan proses checks and balances, kontrol terhadap jalannya pemerintahan sulit dilakukan. Pada titik inilah pengungkapan pencucian uang lintas negara menjadi relevan. Diusut di banyak negara, 1MDB semestinya menjadi proyek lintas negara.