Capres

Penulis

Putu Setia

Sabtu, 10 Maret 2018 06:35 WIB

Selebaran himbauan "Indonesia Bersatu" bergambar capres Joko Widodo dan capres Prabowo Subianto ditempel di salah satu sudut kawasan Senen, Jakarta, 20 Juli 2014. ANTARA/Fanny Octavianus

Deretan kursi tertata rapi di halaman belakang rumah Romo Imam. Saya kira ada acara yang penting. Barangkali Romo akan mendeklarasikan diri sebagai calon presiden. Ketika dugaan itu saya sampaikan, Romo langsung terbahak-bahak. "Ini cuma arisan. Memangnya saya Rizal Ramli," katanya.

Saya ikut tertawa. "Memang Rizal Ramli salah?" tanya saya. Romo langsung jadi serius. "Tidak ada yang salah. Hak setiap warga untuk mendeklarasikan diri sebagai calon presiden. Haknya pula untuk menyebutkan bahwa dia siap memimpin Indonesia yang lebih baik, lebih adil, dan lebih makmur. Tapi, leluhur kita sering berujar, kalau mau bikin baju, cobalah ukur di badan sendiri. Apakah baju itu tidak kebesaran. Kalau mau jadi capres, apa sudah ada partai yang mengusung. Calon presiden itu tak dimungkinkan lewat jalur perseorangan."

Saya hendak menanggapi, tapi Romo lebih dulu melanjutkan. "Namun, yang positif, Rizal Ramli berani mengajukan dirinya. Yang lain cuma melirik calon wakil presiden, itu pun dengan malu-malu," kata Romo. "Sebut misalnya Ketua Umum PPP Romahurmuziy. Dia memberikan kriteria kepada Jokowi syarat untuk calon wakil presiden, yaitu dari kalangan santri, usia muda, memimpin partai besar. Semua syarat mengarah ke dirinya. Kenapa tak sebut saja yang paling memenuhi syarat itu adalah dirinya?"

Saya memotong: "Bagaimana dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar?" Romo menjawab. "Cak Imin lebih percaya diri. Dia langsung yakin Jokowi bakal menerima dirinya sebagai calon wakil presiden. Saking percaya diri, dia pun main ancam. Kalau Jokowi menolaknya, dia akan lari ke kubu lawan, kubu Prabowo. Cak Imin lalu mengutip bunyi iklan minuman, siapa pun presidennya, yang penting wakilnya dia, ha-ha..." Romo tertawa.

Saya ikut tertawa. "Presiden dan wakil presiden kok dicari dengan gampangan. Lalu apa fungsi partai politik kalau tidak menciptakan kader yang bisa ditampilkan memimpin bangsa ini?" Romo tampak gusar. "Partai politik gagal memunculkan tokoh. Jokowi melenggang sendiri. Ada Prabowo di seberang Jokowi, tapi itu mengulang Pemilu 2014, tak akan seru. Bagaimana kalau tiba-tiba Prabowo dijadikan wakil presiden oleh Jokowi dan Prabowo menerimanya? Akan ada calon tunggal karena tak ada stok calon presiden, stoknya cuma calon wakil presiden."

Advertising
Advertising

"Itu mustahil, Romo," kata saya. Romo tertawa kecil. "Politik itu tak terduga. Siapa tahu Prabowo masih tergiur kekuasaan. Mengalahkan Jokowi sepertinya sulit, ya, kenapa tak jadi wakilnya saja? Itu lebih realistis, syukur kalau lima tahun lagi sang wakil naik kelas," kata Romo.

Saya tak yakin akan ada duet Jokowi-Prabowo. Seperti yang dikatakan Fadli Zon, saya percaya Prabowo bakal tetap diusung Gerindra. Dia siap bertarung dan siap juga kalau kalah. Tapi, kalau duet Jokowi-Prabowo terjadi, Pemilu 2019 memang akan lebih adem karena tak ada lawan seimbang. Ini sesungguhnya tragedi dalam politik di Indonesia, begitu miskinnya kita dengan calon presiden. Banyak orang hebat tapi tidak berpartai dan berjarak dengan pimpinan partai. Sementara partai sangat feodalis dan sarat nepotisme.

"Bagaimana dengan partai baru, Romo?" Romo Imam kaget dengan pertanyaan saya yang tiba-tiba. "Tak menjanjikan apa pun. Ada yang cuma mimpi mengembalikan apa yang mereka sebut kejayaan masa lalu," kata Romo. "Memang ada partai anak-anak muda yang berkoar-koar mau memperbaiki sistem politik yang dikatakan buruk. Tapi langkahnya justru mendukung kekuasaan, padahal saat inilah sistem politik itu buruk. Simpati orang pun jadi hilang." PUTU SETIA

Berita terkait

Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

4 hari lalu

Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.

Baca Selengkapnya

Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

33 hari lalu

Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.

Baca Selengkapnya

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.

Baca Selengkapnya

Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.

Baca Selengkapnya

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

6 Februari 2024

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.

Baca Selengkapnya

Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

5 Februari 2024

Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.

Baca Selengkapnya

Bamsoet: Implementasikan Nilai Pancasila demi Pemilu Damai

22 Januari 2024

Bamsoet: Implementasikan Nilai Pancasila demi Pemilu Damai

Ajakan mengimplementasikan nilai Pancasila ditegaskan kepada kader Pemuda Pancasila Banjernegara.

Baca Selengkapnya

Prabowo dan Fenomena Akumulasi Penguasaan Tanah di Indonesia

15 Januari 2024

Prabowo dan Fenomena Akumulasi Penguasaan Tanah di Indonesia

Pernyataan Prabowo soal HGU yang kuasainya disampaikan tanpa terkesan ada yang salah dengan hal tersebut. Padahal Undang-Undang 1/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) memandatkan hal yang berbeda.

Baca Selengkapnya

Membatalkan Hasil Pilpres sebagai Keniscayaan

15 Januari 2024

Membatalkan Hasil Pilpres sebagai Keniscayaan

Kita menunggu Mahkamah Konstitusi mewariskan putusan yang berpihak kepada hukum dan kebenaran, karena kalau hukum tidak ditegakkan, maka tirani yang akan leluasa merusak harkat dan mertabat bangsa Indonesia.

Baca Selengkapnya