Kedelai dan Bangsa Tempe

Penulis

Rio R Bunet

Selasa, 20 Juni 2023 08:30 WIB

Ilustrasi kacang kedelai. Sustainablepulse

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, melakukan penanaman kedelai di Pekon Banjarmasin, Kecamatan Bukok, Kabupaten Tanggamus, Lampung, pada awal Juni 2023. Bersama Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan Gubernur Lampung Arinal, mereka bertekad mendongkrak produksi kedelai lokal.

Dalam kesempatan itu Syahrul Yasin Limpo menyampaikan, ketergantungan terhadap impor kedelai tidak boleh terjadi terus-menerus. Komitmen Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan menggenjot produksi kedelai di sepuluh provinsi patut disambut positif.

Mengutip Gubernur Lampung Arinal, kebutuhan kedelai dalam negeri saat ini mencapai 3,2 juta ton per tahun. Sementara produksi kedelai di Lampung sepanjang 2022 sekitar 1.750 ton. Melalui APBN 2023, pemerintah mengalokasikan bantuan stimulan benih kedelai bersertifikat dan saprodi untuk area seluas 5.000 hektare yang tersebar di sepuluh kabupaten/kota. Penanaman di Kabupaten Tanggamus ditargetkan seluas 190 hektare di sepuluh kecamatan.

Sebelumnya, pada 2021, Syahrul Yasin Limpo menyampaikan peningkatkan produksi nasional dengan melipatgandakan produksi dalam waktu 200 hari atau dengan dua kali masa tanam. Pada 2022, Syahrul Yasin Limpo mengusulkan tiga lapis kebijakan kedelai kepada Presiden Joko Widodo. Mulai dari larangan terbatas impor kedelai melalui fase penyediaan kebutuhan domestik sekaligus mengendalikan tata niaga.

Fase kedua melalui kebijakan temporer yang berfokus pada perluasan areal tanam mencapai 600 ribu hektare yang bersumber dari APBN. Hingga tahap keberkelanjutan, yaitu peningkatan produksi nasional pada 2023-2024.

Menurut pegiat komite pendayagunaan pertanian, Khudori, target swasembada kedelai sudah lama dicanangkan. Namun produksinya terus merosot dan stagnan. Luas area tanam kedelai pada 1992 mencapai 1,6 hektare merosot 40,8 persen menjadi 680 ribu hektare di 2018 dan produktivitasnya hanya 1,4-1,5 ton per hektare. Sebaliknya, keran impor kedelai transgenik Amerika terus mengisi 90 persen kebutuhan domestik.

Khudori menyebut kondisi ini sebagai politik pembiaran. Sebab, sudah sekian lama tak ada kebijakan pemerintah yang mengatur tata niaga kedelai. Sementara perlindungan terhadap keamanan hayati produk rekayasa genetik telah diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005.

Akankah tiga lapis kebijakan Mentan kali ini bisa terwujud? Atau dibutuhkan kebijakan penunjang lainnya hingga target swasembada kedelai dapat dicapai kembali.

Selanjutnya: Bangsa Tempe

Berita terkait

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

16 hari lalu

IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan

RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.

Baca Selengkapnya

Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

26 hari lalu

Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.

Baca Selengkapnya

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

46 hari lalu

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.

Baca Selengkapnya

48 hari lalu

Baca Selengkapnya

Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

55 hari lalu

Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.

Baca Selengkapnya

AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

58 hari lalu

AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

Mahasiswa disebut menjadi salah satu peminjam di fintech lending.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

7 Maret 2024

DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

DPRD DKI Jakarta kembali menggelontorkan anggaran miliaran untuk pengadaan baju dinas dan atributnya. Tahun 2024 bahkan anggarannya naik menembus Rp 3 miliar.

Baca Selengkapnya