Sedang ramai menjadi konsumi publik, pernyataan salah satu bakal calon presiden (capres) pilpres 2024 pada 7 Mei 2023, yang membandingkan emisi mobil listrik dengan bus berbahan bakar minyak, yang menyebut bahwa emisi karbon mobil listrik per kapita per kilometer sesungguhnya lebih tinggi daripada emisi karbon bus berbahan bakar minyak. Serta ada seorang tokoh nasional yang pernah dua kali menjabat sebagai wakil presiden, pada 23 Mei 2023, menyebutkan bahwa selama pengisian batere mobil listrik di malam hari tetap menggunakan listrik dari PLTU, maka penggunaan mobil listrik bukan mengurangi emisi, namun hanya berpindah emisi saja, dari knalpot mobil ke cerobong PLTU. Penulis tidak tertarik untuk membahas dampak politik dari kedua pernyataan tersebut, namun kedua pernyataan tersebut tentu menarik untuk dibahas.

Dalam sebuah pernyataan perbandingan, obyeknya harus setara, baik dalam bentuk teknologi serta besaran obyeknya, khususnya dalam pernyataan tersebut. Mobil dengan bus, adalah sebuah obyek yang tidak sama besaran. Serta antara teknologi kendaraan bermotor listrik berbasis batere (KBLBB) dengan teknologi kendaraan bermotor berbahan bakar minyak adalah berbeda, sehingga dibutuhkan beberapa asumsi untuk menjadikannya saling terhubung.

Dengan kapasitas mobil listrik yang maksimal berpenumpang 4 orang dengan kapasitas batere 17.3 kWh, serta bus berbahan bakar minyak yang maksimal berpenumpang 33 kursi dengan kapasitas mesin 7684 cc. Asumsi kedua kendaraan tersebut menempuh jarak perjalanan yang sama, yaitu 32 km, Pada mobil listrik, perhitungan konsumsi energi spesifiknya dengan maksimum jarak tempuhnya berdasarkan kapasitas baterenya yang telah digunakan sebanyak 20%, maka emisi CO₂ pada mobil listrik tersebut sebesar 3600 gram. Namun untuk bus berbahan bakar minyak, emisi CO₂nya sebesar 24000 gram dengan faktor emisi dari bahan bakar solar diesel sebesar 2246 gr CO₂/liter. Dengan asumsi kedua jenis kendaraan tersebut memiliki penumpang yang sama, yaitu 33 orang, maka mobil listrik tersebut akan berjumlah 9 unit, sehingga total jumlah emisi CO₂nya sebesar 33000 gram. Sehingga secara kasat mata, bahwa dengan jarak tempuh serta jumlah penumpang yang sama, maka jenis mobil listrik akan menghasilkan emisi CO₂ yang 30% lebih besar daripada bus berbahan bakar minyak.

Namun dalam perhitungan emisi CO₂ secara total pada mobil listrik, tidak cukup berhenti sampai sini. Harus juga dihitung emisi CO₂ yang dihasilkan pada proses penambangan batu bara hingga transportasinya dari mulut tambang hingga tiba di coal yard dari PLTU. Dalam perhitungan emisi CO₂ pada mobil listrik tersebut, telah diperhitungkan juga terkait faktor emisi dari sistem pembangkit listrik di Jawa Madura Bali (Jamali) termasuk juga dengan sistem jaringan listriknya dengan total sebesar 1060 gr CO₂/kWh.

Serta pada perhitungan emisi CO₂ secara total pada bus berbahan bakar minyak, harus juga dihitung emisi CO₂ yang dihasilkan pada proses ekstraksi minyak mentah dari lepas pantai, pengapalan hingga mencapai industri pengolahan minyak untuk menjadikannya minyak solar diesel. Selanjutnya pendistribusiannya hingga terminal bahan bakar minyak (TBBM), sebelum akhirnya mencapai stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU). Pada perhitungan emisi CO₂ bus berbahan bakar minyak tersebut di atas, baru sebatas dari SPBU ke dalam mesin diesel bus.

Semua orang sudah meyakini bahwa dengan asumsi jarak tempuh serta jumlah penumpang yang sama, emisi CO₂ mobil berbahan bakar minyak, akan lebih besar daripada mobil listrik. Serta penggunaan bus sebagai kendaraan penumpang berkapasitas besar, tentunya lebih baik daripada mobil, dalam hal emisi CO₂ dengan asumsi jarak tempuh yang sama. Semua tentu telah menyadari infrastruktur transportasi secara nasional yang semakin menurun performanya serta belum meratanya pembangunan jalan hingga mencapai pelosok serta tidak semua jalan berkualitas untuk dilalui oleh bus berkapasitas besar. Sehingga pernyatan bahwa hanya memindahkan emisi saja, dari knalpot mobil ke cerobong PLTU merupakan alarm untuk semakin melakukan segala upaya dalam program transisi energi untuk memenuhi target untuk Net Zero Emission pada tahun 2050, termasuk menggenjot program bauran energi pada sektor ketenagalistrikan.

Keberadaan mobil listrik tersebut merupakan bagian dari program transisi energi, sebagai alternatif dari bus listrik, akibat keberadaan infrastruktur jalan raya yang belum memadai serta stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) yang belum jamak dijumpai. Begitupun juga dengan pembangunan pembangkit listrik energi terbarukan seperti PLTA, PLTP, PLTB serta PLTS, sekalipun laju pencapaiannya belum sesuai harapan. Berdasarkan Rencana Umum Energi Nasional, baruan energi terbarukannya pada 2025 sebesar 23%, pada 2050, menjadi 31%, namun tahun 2023 ini, baru mencapai 13%.