Jawa Tengah sedang berduka. Provinsi yang digawangi Ganjar Pranowo tersebut ditimpa Musibah banjir rob, tepatnya di kawasan pantai utara Kota Semarang, Jawa Tengah, yang terjadi sejak Senin (23/5/2022). Musibah itu membuat sejumlah wilayah terendam.

Menurut laporan yang berkembang, ada 6 Rukun Warga (RW) terkena banjir rob yang meminta bantuan. Di antaranya RW 001, 012, 013, 014, 015, dan 016 di Kelurahan Tanjung Mas, tepatnya di Tambak Rejo. Selain itu, Pelabuhan Tanjung Emas juga terendam air laut pasang setinggi 1,5 meter.

Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Meteorologi Maritim Semarang bahwa penyebab terjadinya banjir rob akibat fenomena Perigee atau jarak terdekat bumi dengan bulan. Dampak utama akibat terjadinya fenomena Perigee adalah peningkatan air pasang karena faktor gravitasi BIMO.

Terlepas dari musibah yang menimpa Semarang yang sangat kental nuansa alamnya sebagaimana penjelasan dari BMKG bahwa musibah banjir rob yang terjadi di Semarang adalah peristiwa alam alias force mejeure yang secara prinsipil berada di luar kendali manusia, namun kritik tentu saja banyak dialamatkan sebagai akibat problem kebijakan. Bagaimanapun, panasnya wacana jelang Pilpres 2024 pasti akan memicu diskursus narasi politik elektoral dalam setiap musibah, termasuk seperti yang ada di Semarang ini.

Memang dalam sebuah acara webinar yang diadakan BMKG tahun lalu Megawati sempat mengingatkan Ganjar Pranowo soal pelabuhan Semarang. Peringatan itu kembali digaungkan Mega pada tahun 2021 lalu. Hal itu disampaikan Megawati saat memberikan pengarahan dalam acara Pelatihan Bencana Gempa Bumi dan Tsunami PDI Perjuangan yang ditayangkan akun YouTube PDI Perjuangan, Rabu, 4 Agustus 2021.

Peringatan-peringatan tersebut tentu sangat sinkron dengan konteks dan topik acara, walaupun bukan berarti bahwa ketika itu Megawati sudah mengkalkulasi dengan pasti bahwa banjir rob akan terjadi pada tahun 2022 ini.

Sebagai gubernur, Ganjar sendiri sebenarnya telah melakukan langkah-langkah koordinasi sebagai bentuk mitigasi banjir rob di pesisir utara Jawa Tengah. Agenda ini telah diafirmasi oleh Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi. Beliau mengungkapkan bahwa sebelumnya sudah diperingatkan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo soal ancaman fenomena rob di pesisir Jateng. “Pak Gub juga sudah memperingatkan di grup kepala daerah. Tadi di daerah pesisir Utara juga sudah mengeluhkan hal yang sama. Hanya memang ini di luar dugaan kita,” ucap Hendrar pada Senin lalu.

Sementara kalangan tentu tidak ingin terbawa pada diskursus yang mempertentangkan antara Megawati dengan Ganjar. Keterbukaan informasi publik yang dapat diakses di berbagai media telah menunjukkan keselarasan keduanya, pada level pemikiran dan dengan segala otoritas yang dimiliki pada posisi politik masing-masing. Namun, fenomena banjir rob di Semarang ini bagaimanapun pada akhirnya memberikan beberapa pelajaran politik bagi publik.

Pertama, perumusan kebijakan politik dan agenda pemerintahan ternyata tidak semudah yang dipikirkan awam. Kejadian banjir rob ini adalah contoh bagaimana inisiatif pemimpin partai dan gubernur sekalipun harus tetap diterjemahkan secara praktis oleh para bupati/walikota sebagai ‘pemilik’ wilayah dengan segala otoritas politik yang dimiliki pada level pemerintahan masing-masing.

Bagaimanapun, sebagaimana kekuasaan presiden, kekuasaan gubernur pun dibatasi oleh konstitusi yang mengatur distribusi kekuasaan. Mereka harus tetap mengandalkan kemampuan dan kemauan politik para elit yang lain hingga pada level terendah sekalipun. Sayangnya koordinasi kebijakan masih sering menjadi momok di pemerintahan kita hingga hari ini. Apalagi jika mencakup program-program yang, walaupun penting terkait masyarakat namun belum tentu berada pada skala mendesak dan prioritas pada semua daerah secara serempak seperti agenda mitigasi banjir rob ini.

Kedua, bahwa ancaman perubahan iklim adalah nyata dan harus menjadi perhatian kita bersama. Perubahan iklim telah menjadi isu global yang harus menjadi komoditas politik dan kebijakan hingga ke akar rumput, bukan hanya sekedar konsumsi di level elit apalagi terbatas pada diskusi-diskusi pada ruang akademik para ilmuwan lingkungan hidup.

Perhatian pada ancaman perubahan iklim ini bahkan harus lebih intensif dilakukan oleh para pemimpin pemerintahan karena sifatnya sangat dinamis dan sering tidak bisa diperkirakan secara pasti. Sekali lagi, kejadian banjir rob di Semarang ini adalah bukti bahwa dampak perubahan iklim sering jauh di atas ekspektasi atau bahkan lebih cepat dari perkiraan sebagian manusia.

Bagi Ganjar pribadi, fenomena banjir rob di Semarang ini tentu akan memperkaya khazanah berpikir dan pengalaman beliau di pemerintahan. Langkah-langkah tanggap darurat telah dilakukan, namun tentu harus terus diperbaiki untuk meminimalisasi kerugian.

Kemudian yang lebih penting dari peristiwa banjir rob itu, Ganjar tentu menjadi lebih paham mengenai urgensi dan strategi mitigasi untuk menghadapi ancaman global seperti ancaman perubahan iklim. Hal ini adalah modal tambahan beliau baik sebagai gubernur dengan sisa masa jabatan hingga tahun depan maupun jika akan berkontestasi pada pemilihan pemimpin nasional pada tahun setelahnya.