Hasil Pilkada serentak 2020 tinggal menunggu pelantikan saja. Meski ada beberapa daerah yang calonnya mengajukan gugatan ke MK, menurut saya, hal itu tak akan mengurangi “keabsahan” umum pesta demokrasi di era reformasi ini.

Pemilihan secara langsung—dan dilakukan dengan serentak tersebut—tak lain adalah buah dari reformasi itu sendiri. Namun, apakah reformasi sudah melahirkan kepemimpinan yang reformatif? Atau justru sebaliknya, hanya sebatas “mengganti” orang dalam jabatan tertentu saja? Berderet pertanyaan bisa diajukan, sekadar, untuk mengingatkan kembali makna reformasi yang sebenarnya.

Salah Paham

21 tahun lalu, di awal-awal reformasi, KH. Mustofa Bisri pernah menasihatkan tentang reformasi. Katanya, untuk apa reformasi kalau hanya berganti orang. Si A mengganti si B, kemudian si B menggusur si C, dan seterusnya. Sementara, “mental” sang pengganti justru tidak ada perubahan sama sekali.

“Semua harus mereformasi diri sendiri. Terlebih karena kita kaum beragama, maka konsepsi dan pandangan keagamaannya jangan sampai salah. Kalau salah, akan mempengaruhi pandangan tentang apapun, menjadi serba salah.” Demikian kiai budayawan yang akrab disapa Gus Mus itu.

Sadar atau tidak, reformasi selama ini memang cenderung dipahami sebatas mereformasi orang. Sekadar berganti posisi, mengganti jabatan dengan orang (yang dianggap) pilihan. Ini persis ketika dulu saya di pesantren Tebuireng, tiap tahun selalu digelar reformasi, mengganti ketua dan pengurus blok santri. Istilah yang dipakai juga “reformasi”—ditulis besar di backdrop panggung acara. Selalu ramai tiap tahunnya. Bahkan diawali dengan kampanye calon segala. Tahun-tahun 1980-an sampai awal 1990-an masih berlangsung itu.

Jika kemudian pada 1998 gerakan yang dinamai reformasi telah berhasil “mendongkel” Presiden Suharto, dan hingga kini hanya dipahami sekadar mengganti jabatan dengan orang baru, maka tak ubahnya gerakan itu seperti “reformasi kepengurusan di pesantren.” Sesederhana itukah kita memahami reformasi?

Tentu tidak. Reformasi telah mendorong penerapan demokrasi dan pemerintahan sipil lebih kuat. Mekanisme demokratis pemilihan langsung sampai saat ini dilakukan, bahkan terus ditingkatkan kualitasnya. Dominasi militer juga berkurang, bahkan polisi dipisahkan hanya sebagai "penjaga" tertib hukum dan sosial masyarakat. Tak ada lagi single majority yang mendominasi parlemen lagi. Kebebasan berpartai ditegakkan, kebebasan berbicara dan menyampaikan aspirasi juga diberikan seluas-luasnya. Bahkan perdebatan kini bisa leluasa dimana-mana. Tak hanya verbal, debat lewat media sosial (digital) juga semakin liar.

Memang tak dipungkiri, sudah banyak pula hal-hal positif yang diraih dan dirasakan untuk demokrasi kita.

Meskipun, menurut saya, masih ada catatan yang menjadi PR, mengusik rasa keadilan publik. Tiadanya “kata putus dan tuntas” mengenai pelengseran Presiden Gus Dur atas skandal Buloggate dan Bruneigate misalnya, adalah salah satu yang menjadi catatan penting. Inilah "tragedi" konstitusional sepanjang sejarah Indonesia, sebuah tragedi yang mendompleng reformasi itu sendiri. Dari sanalah sebenarnya “miqat” reformasi menjadi sekadar mengganti posisi itu seakan menemukan pembenarannya.

Terlebih kini, ketika “Islamisme” tumbuh secara politik dimana-mana, agama telah dijadikan alat dan bahkan “diperalat” untuk politik kekuasaan. Isu-isu keagamaan dengan sangat mudah digunakan sekadar untuk “merecoki” pemerintahan. Agama bukan lagi sebagai nilai-nilai moral membangun peradaban.

Lihat saja—dengan penerapan otonomi daerah di era reformasi ini—pemilihan secara langsung kapala daerah misalnya, selalu saja sentimen keagamaan yang sampai kini masih dimainkan. Baik muslim vs non-muslim, maupun sesama muslim sendiri—antara NU dan Muhammadiyah, misalnya—bahkan juga dibenturkan.

Seperti itukah kita mempraktekkan reformasi? Saya (hanya) menduga kuat, ada yang dengan sengaja menyalah-artikan reformasi, yang kemudian—sadar atau tidak—diikuti sampai hari ini. Kita harus tegas, salah paham (misunderstand) tentang reformasi itu mesti diakhiri. Reformasi yang salah itu harus segera diluruskan. Mesti harus ada yang mempunyai keberanian menyuarakan itu kembali.

Politik Kemashlahatan

Gus Mus, sekali lagi, jauh hari sudah mengingatkan itu. Sampai kini, kita pun masih sering mendengar “wejangan” serupa dari guru bangsa Buya Syafi'i Ma'arif misalnya, yang tak henti-hentinya menasihatkan agar mengedepankan politik yang bermoral, bukan politik rendahan, yang hanya berujung pada perebutan jabatan dan kekuasaan.

Keprihatinan guru-guru bangsa tersebut, bila kita perhatikan seksama, tiada lain, karena hanya menginginkan kemashlahatan. Bukankah jabatan dan kekuasaan di level manapun memang seharusnya bermuara kesana? Disini berlaku pedoman kepemimpinan: tasharraf al-imam ’ala al-ra'iyah manuthun bi al-mashlahah. Inilah sejatinya yang menjadi prinsip dasar dalam perspektif keislaman.

Dalam konteks itulah, sebagai kaum beragama, kita perlu merubah pandangan tentang politik itu sendiri. Jika selama ini pandangan politik kita lebih dominan pada paham yang dikembangkan Harold Lasswell (w.ell1978), who gets what, when and how, maka sudah saatnya harus mulai dirubah. Pandangan yang hanya berujung menghalalkan segala cara itu harus kita tanggalkan.

Sejatinya, politik itu “siyasah.” Tiada lain, al-ikhtiyaru bi ijtihadi limaujudi mashalihi al-ra'iyah, yakni usaha yang dilakukan dengan sungguh-sungguh untuk mewujudkan kemashlahatan rakyat. Itulah politik kemashlahatan. Madzhab Mawardian ini yang semestinya digelorakan. Pandangan politik yang dirumuskan prinsip dasarnya oleh Imam Abu al-Hasan al-Mawardi (w.1058 M).

Bagaimanapun, kemashlahatan, kesejahteraan, atau kebajikan secara umum, itulah yang menjadi ukuran utama kepemimpinan. Di level manapun. Jika tidak, maka kepemimpinan itu tak akan menemukan efektivitasnya. Kita yang di daerah misalnya, telah bersusah-payah dan berdarah-darah, memilih pemimpin, tapi hanya menjadikannya sebagai Gubernur, Bupati dan Walikota. Bukan pemimpin yang sebenarnya.

Pemimpin, apalagi pimpinan pemerintahan, sebenarnya adalah eksekutor. Dia sudah semestinya mendayagunakan jabatan kepemimpinannya itu untuk mengelola, merumuskan dan menjabarkan, dengan detail sampai benar-benar bisa dirasakan langsung manfaatnya. “Harus fokus dan tuntas,” demikan yang sering disampaikan Presiden Jokowi.

Kenapa Presiden selalu menyampaikan itu berulang-ulang? Tentu, karena dia sudah berpengalaman.

Satu saja contoh dari kebijakan yang telah dilakukannya adalah ketika sebagai Walikota Jokowi merelokasi 1000 PKL dari Banjarsari ke Semanggi Solo. Mereka tidak saja ditempatkan secara layak, dibangunkan kawasan baru yang diberi nama Pasar Klithikan Notoharjo, tapi juga "diproteksi" dengan kepemimpinannya. Kebijakan protektif pada 2006 itu kini sudah terlihat hasilnya. Banyak diantara mereka yang saat ini menjadi saudagar kaya.

Apa artinya? Kepemimpinan itu hadir melayani masyarakat. Kepemimpinannya benar-benar mengeksekusi kebijakan dan menyelesaikan persoalan. Bukan sekadar hadir untuk memotivasi agar rakyat bisa bertahan.

Pemimpin itu eksekutor, jangan sekadar menjadi motivator. Biarlah tugas itu diemban sepenuhnya oleh para kiai dan rohaniawan untuk menyuntikkan nilai-nilai kebenaran ajaran keagamaan. Tugas utama pemimpin di era reformasi sekarang ini, sekali lagi, sebagai eksekutor. Berpikir dan bertindak cepat, mengambil keputusan dan mengimplementasikan secara tepat, serta jelas manfaatnya untuk rakyat. Tanpa itu, “wujuduhu ka'adamihi,” kepemimpinan berarti tak ada sama sekali. Ia telah mengabsenkan diri!

Kalisuren, 4 Februari 2021