Situasi pandemi Covid-19 saat ini masih sangat mengkhawatirkan. Selain jumlah kasus positif terus bertambah hingga lebih 100 ribu orang, penyebaran wabah corona di komunitas makin meluas. Setelah muncul kluster pasar tradisional, wabah ini merambah perkantoran, baik pemerintah maupun swasta, terutama di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.

Penularan wabah di perkantoran terjadi karena banyak karyawan mengabaikan protokol kesehatan. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebutkan ada sekitar 500 kantor di wilayah Jakarta yang diketahui masih mengabaikannya. Menurut Riza, pembatasan jumlah pegawai maksimum 50 persen yang masuk kantor juga kerap diabaikan perusahaan.

Sejak dimulainya pelonggaran pembatasan sosial berskala besar pada awal Juni lalu, suasana perkantoran memang mulai hidup. Aktivitas rapat, kunjungan tamu, dan kegiatan karyawan makan di kantin atau kedai sekitar kantor mulai ramai. Sebagian dari mereka abai terhadap protokol kesehatan.

Padahal, sebelum pelonggaran itu, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto pada 20 Mei lalu telah mengeluarkan keputusan tentang panduan pencegahan dan pengendalian Covid-19 di tempat kerja perkantoran dan industri. Misalnya, memastikan seluruh area kerja bersih dan mewajibkan semua pekerja menggunakan masker selama di tempat kerja, dalam perjalanan dari dan ke tempat kerja, serta setiap ke luar rumah.

Dalam keputusan Menteri Kesehatan itu juga disebutkan, pemerintah pusat hingga kabupaten/kota harus mengawasi serta memastikan perkantoran dan industri menjalankan seluruh panduan. Munculnya kluster penularan di perkantoran menunjukkan masih lemahnya pengawasan.

Area perkantoran memang sangat rentan terhadap penularan virus corona. Apalagi jika ada pengabaian terhadap protokol Covid-19. Kluster penularan di perkantoran ini sudah pada tingkat mengkhawatirkan. Bila hal ini terus dibiarkan, perkantoran akan menjadi kluster penyebaran wabah yang sangat mengerikan.

Karena itu, pemerintah harus lebih serius lagi mengawasi dan memastikan penerapan protokol kesehatan di perkantoran. Pemerintah juga harus aktif karena ada sejumlah kantor yang masih menyembunyikan informasi ketika terjadi kasus Covid-19 lantaran mereka takut perusahaannya ditutup. Belum lagi banyak perkantoran yang desain gedungnya rentan terhadap penularan virus corona, misalnya memiliki ruangan dengan sirkulasi udara yang buruk.

Di sisi lain, dalam upaya mencegah penularan wabah di perkantoran, pemerintah terkesan kurang tegas dibanding di pasar-pasar tradisional dan tempat-tempat umum lainnya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, misalnya, selama ini lebih mengandalkan laporan rutin dari pengelola gedung perkantoran. Kalau mereka tak mau melaporkan, apa yang dilakukan pemerintah provinsi?

Ketimbang pemerintah mengancam akan menutup perkantoran dan perindustrian setelah diketahui terjadi penularan Covid-19, lebih efektif jika pemerintah dan manajemen perusahaan konsisten menjalankan semua panduan yang sudah dibuat. Jangan ditawar-tawar lagi.

Selain itu, pengelola kantor dan para pegawainya harus selalu hati-hati dan waspada. Untuk saat ini, disiplin mengenakan masker, menjaga jarak, dan menjalankan protokol kesehatan menjadi langkah yang relatif ampuh untuk mencegah penularan virus yang mematikan itu.