PERSOALAN klasik dari tahun ke tahun: penyimpangan biaya perjalanan dinas aparat pemerintah. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menemukan lonjakan jumlah kasus penyelewengan ini pada tahun lalu. Pemerintah semestinya tidak memperbesar peluang penyelewengan dengan program rapat di luar kota yang kini digalakkan pada masa pandemi.

Menurut BPK, penyelewengan realisasi biaya perjalanan dinas pada 43 kementerian/lembaga sepanjang 2019 mencapai Rp 102,76 miliar. Temuan itu melonjak dari periode sebelumnya, 25,43 miliar. Bentuk penyimpangan itu antara lain perjalanan tanpa bukti pertanggungjawaban, manipulasi harga tiket, perjalanan dinas ganda, perjalanan dinas fiktif, dan kelebihan pembayaran.

Lembaga auditor negara itu setiap tahun selalu mengingatkan pemerintah agar meningkatkan pengawasan terhadap perjalanan dinas di semua instansi. Tapi penyalahgunaan terus terjadi. Kementerian yang disebutkan paling banyak temuan adalah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

BPK mencatat modus penyimpangan antara lain menitipkan surat perintah perjalanan dinas. Tindakan manipulatif dan pemalsuan dokumen perjalanan semestinya diteruskan ke proses hukum. Para pelakunya seharusnya diajukan ke pengadilan untuk menimbulkan efek jera bagi aparat pemerintah lainnya.

Lebih jauh dari itu, pemerintah sudah saatnya mengkaji model pengukuran kinerja kementerian dan lembaga. Tingkat penyerapan dana anggaran sebagai basis penilaian kinerja banyak menimbulkan ekses negatif, termasuk berbagai penyimpangan. Rezim penilaian ini memberi insentif kepada lembaga dan kementerian yang berhasil menghabiskan dana anggaran setiap tahun. Sebaliknya, lembaga yang tingkat penyerapan anggarannya rendah mendapat disinsentif.

Model semacam itu membuat organ-organ pemerintah sering kali harus menciptakan program yang tidak bermanfaat bagi masyarakat banyak. Apalagi, pada bulan-bulan menjelang akhir tahun. Perjalanan dinas ke luar kota dikebut demi menghabiskan dana anggaran. Penilaian sepatutnya didasarkan pada efisiensi: mereka yang bisa menciptakan program berdampak besar dengan biaya serendah mungkin layak mendapat apresiasi.

Efisiensi itu kini sangat diperlukan di tengah berbagai keterbatasan akibat pandemi. Pemerintah seharusnya menggunakan semua dana seefisien mungkin. Apalagi, pertumbuhan ekonomi sampai kuartal II masih minus hingga 5 persen dan masih akan berlanjut sampai akhir tahun.

Permintaan Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi kepada enam kementerian dan lembaga agar menggenjot perjalanan dinas ke tujuh destinasi wisata tidak sesuai dengan semangat efisiensi itu. Kementerian pimpinan Luhut Binsar Pandjaitan tersebut menganggap dana sekitar Rp 4 triliun bisa digunakan untuk menggerakkan wisata yang terpukul pandemi. Jika dijalankan, keputusan tersebut bisa jadi akan meningkatkan angka penyelewengan dana perjalanan dinas pada tahun ini.

Semua kementerian dan lembaga semestinya mengikuti keputusan Kementerian Keuangan sebagai bendahara negara yang mendorong pelaksanaan rapat secara daring. Pertemuan virtual ini, selain hemat dan produktif, aman dari bahaya penularan Covid-19 bagi pesertanya. Tentu saja, kemungkinan penyelewengan dana perjalanan dinas juga bisa ditekan.