Keputusan merestui anak dan menantu menjadi calon kepala daerah menandakan Presiden Joko Widodo telah tertular virus nepotisme dan politik dinasti. Ia mengulangi kesalahan para elite politik yang mempertahankan kekuasaan dengan cara menempatkan sanak-familinya pada jabatan strategis.
Anak sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, menjadi calon Wali Kota Solo, tempat Jokowi mulai meniti karier politiknya. Gibran berpeluang besar menjadi calon wali kota tanpa lawan. Sebab, semua partai, kecuali Partai Keadilan Sejahtera, kompak mendukung dia. Tanpa pengaruh Jokowi, Gibran yang “masih hijau” dalam politik sulit mendapatkan dukungan sebanyak itu.
Pada awalnya, jalan politik Gibran tak mulus. Pengurus daerah PDI Perjuangan sempat menyokong Achmad Purnomo, wakil wali kota saat ini, untuk menjadi calon Wali Kota Solo. Tapi pengurus pusat partai banteng meredam riak itu. Yang tidak elok, Purnomo mendapat kabar dia gagal memperoleh rekomendasi partai justru dari Jokowi, ketika diundang ke Istana Kepresidenan, Jakarta. Sebagai fasilitas negara, milik semua rakyat, Istana Kepresidenan seharusnya tak menjadi tempat membicarakan urusan politik partai tertentu.
Jokowi seharusnya menjadi model bagi anak dan menantunya yang hendak menempuh suluk politik. Jokowi menjadi tokoh fenomenal karena mematahkan mitos bahwa sirkulasi politik hanya bisa berpusar di lingkaran elite. Jokowi yang bukan “siapa-siapa” berhasil menembus dinding kekuasaan yang lama kedap. Bermodal reputasi dan popularitas, setelah memimpin Solo, Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta, lalu menjadi Presiden Republik Indonesia pada 2014.
Kala itu, sempat bersemi optimisme bahwa sistem demokrasi di Indonesia akan terus membuka jalan bagi putra-putri terbaik negeri ini. Sayangnya, di periode kedua kepemimpinannya, Jokowi sendiri yang memadamkan optimisme itu. Tak hanya di Solo, Jokowi merestui menantunya yang masih belia, Bobby Afif Nasution, menjadi calon Wali Kota Medan.
Sampai titik ini, Jokowi tak hanya mendorong keluarganya mengambil jalan pintas, serta membiarkan pemilih lokal kehilangan kesempatan mendapatkan pemimpin yang lebih berpengalaman. Jokowi juga sulit dibedakan dengan tokoh lain yang mulai membangun dinasti politiknya. Selain Jokowi, misalnya, ada Wakil Presiden Ma’ruf Amin yang merestui putrinya, Siti Nur Azizah, menjadi calon Wali Kota Tangerang Selatan, Banten. Lalu, Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung mendorong putranya, Hanindhito Himawan Pramana, menjadi calon Bupati Kediri, Jawa Timur. Di luar Jawa, sejumlah kepala daerah juga menyokong sanak-familinya bertarung dalam pilkada serentak tahun ini. Bila menang, mereka bakal menambah panjang daftar 117 kepala dan wakil kepala daerah dari “dinasti politik” dalam lima tahun terakhir.
Andai saja Jokowi menahan diri untuk tidak mencalonkan sanak-familnya ketika masih berkuasa, dia tak hanya akan terbebas dari tuduhan membangun dinasti politik. Lebih jauh lagi, Jokowi bakal dikenang sebagai pemimpin yang turut membangun demokrasi Indonesia—khususnya sistem sirkulasi politik—yang lebih adil dan terbuka bagi semua warga negara.
Berita terkait
IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan
2 hari lalu
RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.
Baca SelengkapnyaApriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi
11 hari lalu
Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.
Baca SelengkapnyaMenhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024
32 hari lalu
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.
Baca Selengkapnya34 hari lalu
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik
40 hari lalu
Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.
Baca SelengkapnyaAFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian
44 hari lalu
Mahasiswa disebut menjadi salah satu peminjam di fintech lending.
Baca SelengkapnyaDPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas
59 hari lalu
DPRD DKI Jakarta kembali menggelontorkan anggaran miliaran untuk pengadaan baju dinas dan atributnya. Tahun 2024 bahkan anggarannya naik menembus Rp 3 miliar.
Baca SelengkapnyaPastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai
6 Maret 2024
NasDem memastikan bakal mendukung digulirkannya hak angket kecurangan pemilu di DPR. Menunggu momen perhitungan suara rampung.
Baca SelengkapnyaH+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras
15 Februari 2024
Bayu Krisnamurthi memantau langsung penyaluran bansos beras di Kantor Pos Sukasari, Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis, 15 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaPenjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City
12 Februari 2024
Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.
Baca Selengkapnya