Kebijakan pemerintah menggencarkan perjalanan dinas dan rapat di luar kota untuk membantu bisnis maskapai penerbangan yang sedang terpuruk akibat pandemi Covid-19 tak hanya salah sasaran, tapi juga salah arah. Selain memboroskan anggaran di kala situasi sulit, kebijakan itu belum tentu berhasil menolong industri penerbangan kita.
Adalah Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang meluncurkan kebijakan tidak tepat itu. Melalui surat edaran, kedua kementerian itu mendorong para pejabat dan aparat sipil negara untuk mulai beramai-ramai melakukan perjalanan dinas. Kementerian Koordinator Kemaritiman bahkan menunjuk delapan daerah wisata sebagai lokasi rapat-rapat dinas tujuh kementerian dan badan yang ada di bawah koordinasinya.
Pemerintah menghitung anggaran sebesar Rp 4,1 triliun untuk perjalanan dinas itu bakal menggerakkan kembali bisnis penerbangan, hotel, dan layanan lainnya di daerah tujuan wisata, seperti Bali, Lombok, Danau Toba, Borobudur, Labuan Bajo, Batam, Likupang, dan Banyuwangi. Ratusan pejabat dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta empat kementerian lainnya dibayangkan bakal berbondong-bondong naik pesawat, menyewa hotel, dan membelanjakan dananya di sana.
Sekilas, kebijakan itu terdengar sungguh brilian. Masalahnya, kedatangan rombongan pejabat dari Jakarta ke daerah-daerah, tatkala pagebluk masih belum mereda seperti sekarang, sungguh berisiko. Apalagi banyak orang yang diduga terjangkit virus corona tak bakal terdeteksi dengan rapid test antibodi yang kini jadi syarat membeli tiket pesawat.
Selain itu, kegiatan dinas pemerintah biasanya dipusatkan di satu-dua hotel berbintang saja. Dampak lebih jauh dari belanja dana perjalanan dinas ini untuk ribuan toko kecil penjual oleh-oleh atau warung makan khas di daerah wisata tak terlalu nyata benar. Di atas kertas, kunjungan kedinasan ini diharapkan memicu peningkatan animo khalayak ramai untuk berwisata beramai-ramai. Tapi itu pun masih amat spekulatif.
Walhasil, ada kesan dampak kebijakan pelonggaran perjalanan dinas ini buat industri penerbangan dalam negeri tak terkalkulasi dengan baik. Kenaikan frekuensi penerbangan akibat penerapan kebijakan ini, misalnya, belum bisa diperkirakan. Lagi pula, apa bisa perjalanan dinas berkala, seperti inspeksi rutin, dapat diarahkan ke delapan destinasi wisata itu saja?
Pemerintah semestinya memfokuskan sumber daya yang ada untuk mempercepat penanganan pandemi Covid-19. Kebangkitan banyak sektor industri akan terjadi dengan sendirinya jika wabah akibat infeksi virus SARS-CoV-2 ini bisa terkendali. Publik bisa melihat sendiri naik-turun jumlah orang yang terkonfirmasi positif, jumlah pasien di rumah sakit, ataupun jumlah mereka yang meninggal akibat pandemi lewat pemberitaan di media. Jika tren angkanya terus naik, tak akan ada warga yang berani bepergian jauh.
Industri penerbangan akan membaik setelah ekonomi bergerak. Tapi ekonomi baru akan bergerak jika sektor kesehatan berbenah. Itu kuncinya.
