Pemerintah lagi-lagi keliru dalam menjalankan program prioritas di tengah pandemi. Sayembara video inovasi tatanan normal baru bagi pemerintah daerah merupakan bukti kegiatan ini menghamburkan uang negara. Ujungnya sia-sia.
Total hadiah Rp 168 miliar untuk 84 pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang memenangi lomba video inovasi itu berasal dari pos Dana Insentif Daerah Kementerian Keuangan. Anggaran tersebut bergulir saban tahun dan diberikan sebagai stimulus untuk pertumbuhan ekonomi daerah. Menjadi rancu jika duit tersebut malah digunakan sebagai imbalan untuk hal yang tidak ada hubungannya dengan pertumbuhan ekonomi.
Dalih Kementerian Dalam Negeri bahwa hadiah “Lomba Inovasi Daerah dalam Penyiapan Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Covid-19” diberikan untuk memulihkan perekonomian daerah merupakan alasan yang mengada-ada. Sebab, pemerintah daerah masih berjibaku menangani suspect dan pasien corona, serta memenuhi berbagai kebutuhan untuk tenaga medis.
Akan lebih bermanfaat jika uang Rp 1-3 miliar bagi setiap pemenang itu menjadi insentif penanganan Covid-19 di daerah dengan kasus tertinggi. Hingga kemarin petang, tercatat ada lima provinsi yang memiliki kasus corona terbanyak, yakni DKI Jakarta (10.250 kasus), Jawa Timur (10.115), Sulawesi Selatan (4.062), Jawa Barat (2.901), dan Jawa Tengah (2.766).
Kalau hanya ingin mengkampanyekan protokol kesehatan, tak perlu repot membuat sayembara dengan hadiah miliaran rupiah. Pemerintah punya perangkat yang mumpuni untuk membuat video sosialisasi tatanan hidup baru. Ada Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 serta Kementerian Komunikasi dan Informatika. Lagi pula, tak jelas apa kriteria yang membuat suatu daerah menjadi pemenang. Apakah video berdurasi dua menit itu memiliki visual yang menarik atau ada inovasi baru yang bermanfaat untuk menghadapi pandemi?
Kondisi ini amat jomplang dengan anggaran riset corona. Pemerintah baru mencairkan 68 persen atau Rp 41 miliar dari total Rp 60,6 miliar untuk dana riset dan inovasi Covid-19. Kementerian Riset dan Teknologi sampai menghimpun dana hampir Rp 200 miliar untuk memenuhi kebutuhan pendanaan riset. Uang itu berasal dari Dana Abadi Penelitian Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), biaya penelitian yang melekat ke perguruan tinggi, dan realokasi anggaran Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) serta Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT). Sungguh mubazir Rp 168 miliar digunakan untuk lomba saat orang seantero dunia menanti obat atau vaksin Covid-19. Vaksin itu yang dinantikan, bukan video tata cara melaksanakan protokol kesehatan pada era new normal.
Ini merupakan kedua kalinya pemerintah “kejeblos” dalam membuat program. Sebelumnya ada program Kartu Prakerja yang diluncurkan pada Maret lalu, saat wabah baru merebak. Program itu terbukti tidak menjawab guncangan ekonomi akibat pandemi. Anggaran senilai 5,6 triliun--dari Rp 20 triliun--dialokasikan untuk lembaga pelatilan pembuat video tutorial yang sebagian bisa dinikmati gratis di Internet. KPK bahkan merekomendasikan pemerintah menangguhkan dan mengaudit program Kartu Prakerja karena ditemukan banyak masalah, termasuk berpotensi merugikan negara. *
Berita terkait
IMI dan RS Premiere Bintaro Kerja Sama di Bidang Layanan Kesehatan
13 hari lalu
RS Premiere Bintaro menyediakan berbagai fasilitas khusus untuk pemilik KTA IMI.
Baca SelengkapnyaApriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi
23 hari lalu
Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.
Baca SelengkapnyaMenhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024
44 hari lalu
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.
Baca Selengkapnya45 hari lalu
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik
52 hari lalu
Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.
Baca SelengkapnyaAFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian
56 hari lalu
Mahasiswa disebut menjadi salah satu peminjam di fintech lending.
Baca SelengkapnyaDPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas
7 Maret 2024
DPRD DKI Jakarta kembali menggelontorkan anggaran miliaran untuk pengadaan baju dinas dan atributnya. Tahun 2024 bahkan anggarannya naik menembus Rp 3 miliar.
Baca SelengkapnyaPastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai
6 Maret 2024
NasDem memastikan bakal mendukung digulirkannya hak angket kecurangan pemilu di DPR. Menunggu momen perhitungan suara rampung.
Baca SelengkapnyaH+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras
15 Februari 2024
Bayu Krisnamurthi memantau langsung penyaluran bansos beras di Kantor Pos Sukasari, Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis, 15 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaPenjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City
12 Februari 2024
Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.
Baca Selengkapnya