Ibnu Burdah
Guru Besar UIN Sunan Kalijaga
Apakah rencana Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mencaplok sekitar 20 persen wilayah Tepi Barat pada awal Juli nanti akan benar-benar dilaksanakan? Mencermati gelagatnya, langkah nekat ini akan benar-benar dilakukan. Netanyahu sudah berulang kali berjanji untuk melakukannya. Ia tampaknya berusaha keras menutup kasus korupsinya dengan langkah-langkah yang dianggap "heroik" bagi sebagian warga Israel, terutama pendukungnya.
Pencaplokan itu akan dianggap sebagai prestasi besar di Israel, khususnya bagi kelompok-kelompok ultranasionalis dan agama seperti Syas dan Haredim. Meskipun rakyat Israel umumnya menolak, penolakan mereka tidak tampak dalam protes jalanan. Hal ini bisa jadi karena Israel sedang menghadapi penyebaran Covid-19. Hal itu bisa jadi juga karena penolakan mereka sebenarnya bukan pada kebijakan itu sendiri, melainkan khawatir akan rentetan dampaknya terhadap kehidupan Israel, termasuk prospek perdamaian. Langkah sepihak Israel hampir selalu diikuti oleh perlawanan rakyat Palestina dengan berbagai cara serta tekanan regional dan internasional.
Netanyahu menyatakan saat ini merupakan kesempatan emas bagi Israel yang mungkin tak akan berulang beberapa puluh tahun ke depan. Pernyataan itu barangkali benar adanya dengan menilik beberapa hal. Pertama, langkah ini sejalan atau tidak bertentangan dengan proposal perdamaian pemerintah Amerika Serikat di bawah Donald Trump. Proposal Trump menyatakan "tidak mengusir satu pun" warga Israel maupun Palestina dari tempat tinggal mereka. Netanyahu juga menyatakan tak akan mengusir warga Palestina di wilayah yang dicaplok. Mereka akan tetap menjadi warga Palestina yang tinggal di kantong-kantong wilayah Israel.
Kedua, pada akhir tahun ini, pemerintahan di Amerika bisa jadi berganti. Cara pandang Trump yang hawkish sangat menguntungkan posisi Israel di hadapan Palestina dan negara-negara Arab lain. Jika pergantian pemerintahan Amerika terjadi, kesempatan untuk mencaplok Tepi Barat bisa hilang. Tak akan mudah memperoleh kesempatan seperti sekarang bila Amerika dipimpin presiden dari Partai Demokrat.
Ketiga, kondisi lapangan sudah matang bagi proses pencaplokan. Wilayah itu sudah dijejali permukiman Yahudi secara bertahap sehingga keadaannya sudah kental Yahudi. Israel biasa menjalankan strategi ini sebelum klaim atau aneksasi dilakukan. Penduduk Palestina memang masih ada di wilayah itu, tapi terdesak ke "tengah".
Keempat, situasi Palestina dan kawasan secara umum cukup mendukung. Perpecahan di Palestina belum bisa dikatakan berakhir. Situasi kawasan Timur Tengah juga dalam turbulensi. Yang terpenting bagi Israel adalah perhatian dunia Arab terhadap masalah Palestina saat ini sangat kecil. Para rezim Arab terlalu sibuk dalam usaha mempertahankan kekuasaan di tengah gelombang demokratisasi. Mereka juga sedang berfokus pada dampak besar dari penyebaran Covid-19. Negara-negara Arab otoritarian juga berusaha keras mengeksploitasi situasi pandemi ini untuk memperkuat cengkeramannya terhadap masyarakat.
Dengan pertimbangan itu, janji Netanyahu mencaplok Lembah Yordan dan sekitarnya dalam kampanye pemilihan umum Israel tiga kali berturut-turut dalam setahun ini sepertinya benar-benar akan dilaksanakan. Namun ada beberapa catatan yang bisa menghambat langkah kontroversial tersebut.
Pertama, koalisi pemerintahan Israel kali ini sebenarnya tidak begitu kokoh. Pemerintahan persatuan ini juga merupakan pemerintahan darurat karena koalisi ini lebih terdorong pada upaya penyelamatan krisis politik di Israel yang seperti tak berujung. Pemerintahan ini dibentuk setidaknya untuk menghindari terjadinya pemilihan umum keempat karena kegagalan beruntun membentuk koalisi pemerintahan.
Pemerintahan Israel biasanya berdiri di atas platform "ideologis" yang kuat. Sementara itu, pembentukan pemerintahan berdasarkan pergantian kekuasaan kali ini lebih didorong oleh faktor pragmatis, yaitu menghindari krisis politik. Potensi keretakan pemerintahan ini tentu cukup besar mengingat keduanya bermusuhan dalam beberapa kali pemilihan umum. Soal rencana pencaplokan, sejauh ini kubu Benny Gantz, lawan politik Netanyahu, tidak banyak berbicara tentang langkah penuh semangat Netanyahu. Sewaktu-waktu pemerintahan itu bisa pecah jika kubu Gantz mundur dari koalisi.
Kedua, tekanan regional dan internasional cukup besar. Sejauh ini, negara-negara di kawasan itu mulai bereaksi atas rencana pencaplokan Tepi Barat. Reaksi paling keras ditunjukkan oleh Kerajaan Yordania, negara tetangga Israel dan Palestina yang memiliki jumlah penduduk sangat besar dari Palestina. Uni Eropa, kendati sedikit terbelah, juga menunjukkan arah penolakan yang cukup kuat. Turki dan Iran merupakan negara yang paling keras bersuara. Indonesia dan sejumlah negara lain juga melakukan upaya diplomatik untuk mencegah terjadinya pencaplokan kendati Indonesia juga harus realistis mengenai pengaruhnya.
Jika gelombang tekanan dari berbagai arahditambah desakan di dalam negeri Israel dan Palestinasemakin besar, sangat mungkin proses pencaplokan ini akan tertunda. Bagaimanapun, kebijakan ini harus dibawa ke Knesset, parlemen Israel, terlebih dulu dan bisa memakan waktu panjang sebelum keputusan diambil jika penolakan dari anggota Knesset kuat. Jika ini yang terjadi, rencana Netanyahu itu bisa gagal setidaknya untuk beberapa tahun ke depan. Apalagi jika pemilihan umum Amerika pada akhir tahun ini melahirkan pemerintahan baru.
