2020

Penulis

Putu Setia

Sabtu, 28 Desember 2019 07:30 WIB

Ilustrasi pesta kembang api Tahun Baru. TEMPO/Prima Mulia

Putu Setia
@mpujayaprema

Apa rencana kalian pada 2020? Pertanyaan yang klise, tapi tetap menjadi obrolan menarik. Seolah-olah begitu kalender bulan Desember habis, kita harus punya rencana yang pasti. Tanpa ada rencana, tahun baru hanya berlalu dengan kuping yang capek mendengar bunyi petasan dan kembang api.

Menikah pada 2020 merupakan sebuah keberuntungan karena indah untuk dikenang. Apalagi kalau tanggalnya tepat 20 Februari, akan punya angka sakti 2022020. Tapi tanggal itu akan merepotkan karena tak ada waktu untuk mengikuti kursus pranikah sebagai persyaratan untuk mendapatkan sertifikat perkawinan. Mulai 2020, tak hanya punya tanah yang harus memiliki sertifikat, punya istri juga butuh sertifikat.

Beruntunglah yang sudah menikah dan istrinya lagi hamil besar. Boleh dirancang untuk melahirkan di tanggal-tanggal cantik itu. Pilihan menarik ada pada 2 Februari dan 20 Februari. Ada yang memprediksi angka kelahiran di tanggal yang istimewa itu akan banyak dilakukan. Tentu dengan merekayasa lahirnya sang bayi dengan teknik sesar.

Karena itu, BPJS sudah mengantisipasi soal rekayasa ini. Kelahiran sesar pada 2020 diperlakukan dengan persyaratan ketat, hanya karena alasan kesehatan. Selama ini tampaknya BPJS kecolongan. Ibu yang seharusnya melahirkan secara normal bisa lewat sesar yang biayanya jauh lebih tinggi. Di sektor ini, BPJS menyumbang defisit yang besar. Kini ada banyak perubahan kebijakan yang dilakukan BPJS setelah kabinet jilid 2 Jokowi terbentuk. Selain mengevaluasi cara-cara penanganan pasien yang diduga "ada main" dengan dokter atau rumah sakit setempat, kebijakan yang banyak diprotes adalah kenaikan iuran sampai dua kali lipat.

Advertising
Advertising

Ada benarnya defisit BPJS yang terus membengkak terjadi karena pengawasan yang kendur di sektor terdepan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama, yang ada di puskesmas dan sejumlah dokter swasta. Mudah memberi rujukan ke faskes tingkat II. Di sisi lain, peserta BPJS kelas 1 yang iurannya kini menjadi Rp 160 ribu per bulan sudah lama kecewa karena, jika dirawat inap di rumah sakit, mereka tidak mendapat kamar yang sesuai dengan kelasnya. Alasannya sangat klasik, kamar penuh. Ini yang menyebabkan banyak peserta BPJS kelas 1 turun kelas. Apakah defisit BPJS bisa teratasi?

Jadi, jangan sakit pada 2020 karena tampaknya BPJS tak akan berubah banyak dari sisi pelayanan meskipun iurannya naik 100 persen. Jangan pula merekayasa kelahiran dengan memaksakan operasi sesar untuk menyesuaikan dengan tanggal-tanggal yang dianggap istimewa. Biarkan persalinan dilakukan secara normal karena, menurut para tetua kita, si jabang bayi menentukan sendiri hari kelahirannya dan dari hari yang dipilihnya itu tecermin bagaimana wataknya.

Lalu, apa dong rencana kalian pada 2020? Mungkin jalan-jalan alias piknik jadi pilihan yang asyik. Pada 2020, infrastruktur lima kawasan wisata yang disebut "Bali Baru" akan rampung. Ada Danau Toba, Labuan Bajo dengan komodonya, Bunaken di Sulawesi Utara, dan Bangka Belitung yang pantainya mempesona, serta Borobudur yang tidak hanya menjual candi, tapi juga alam dan budaya adiluhung. Bahwa tiket pesawat masih mahal, cobalah lewat darat sambil menyusuri "jalan tol Jokowi".

Harus diakui bahwa pada era Jokowi infrastruktur menjadi primadona. Jalan tol Jakarta-Cikampek harus ditambah lagi dengan "jalan tol melayang" yang dibuat dengan cepat, jadi dimaklumi kalau ada sedikit gelombang. Yang kurang dari Presiden Jokowi adalah sektor pengawasan. Ini yang melahirkan banyak kasus, dari defisit BPJS, Jiwasraya, Garuda, dan banyak contoh lain.

Berita terkait

Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

9 hari lalu

Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.

Baca Selengkapnya

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

29 hari lalu

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.

Baca Selengkapnya

Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

38 hari lalu

Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.

Baca Selengkapnya

AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

41 hari lalu

AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

Mahasiswa disebut menjadi salah satu peminjam di fintech lending.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

57 hari lalu

DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

DPRD DKI Jakarta kembali menggelontorkan anggaran miliaran untuk pengadaan baju dinas dan atributnya. Tahun 2024 bahkan anggarannya naik menembus Rp 3 miliar.

Baca Selengkapnya

Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

57 hari lalu

Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

NasDem memastikan bakal mendukung digulirkannya hak angket kecurangan pemilu di DPR. Menunggu momen perhitungan suara rampung.

Baca Selengkapnya

H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

15 Februari 2024

H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

Bayu Krisnamurthi memantau langsung penyaluran bansos beras di Kantor Pos Sukasari, Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis, 15 Februari 2024.

Baca Selengkapnya

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.

Baca Selengkapnya

Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.

Baca Selengkapnya