Politik tanpa Oposisi

Penulis

Selasa, 22 Oktober 2019 07:30 WIB

Prabowo Subianto bersama Sandiaga Uno melambaikan tangan saat menghadiri upacara pelantikan Presiden dan Wakil presiden periode 2019-2024 Joko Widodo dan Ma'ruf Amin di Gedung Nusantara, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Ahad, 20 Oktober 2019. ANTARA

PRABOWO Subianto seharusnya becermin dulu sebelum meminta publik mewaspadai bahaya oligarki, setelah ia berkunjung ke kantor Partai Golkar pekan lalu. Jika benar Partai Gerindra bergabung ke pemerintah Joko Widodo-lawan Prabowo dalam pemilihan presiden lalu-justru dia dan elite partai yang kini berada di tampuk kekuasaanlah yang harus kita cemaskan.

Dengan bergabungnya Gerindra, rezim Jokowi-Ma’ruf Amin akan memiliki dukungan mayoritas luar biasa di parlemen. Praktis tinggal Partai Keadilan Sejahtera yang berada di luar koalisi penguasa. Ini artinya, pertama kalinya sejak Orde Baru berakhir, kita akan memiliki pemerintah dengan kekuatan oposisi yang amat lemah.

Ini kecenderungan yang berbahaya. Tanpa oposisi, tidak ada mekanisme checks and balances yang penting untuk memastikan kebijakan pemerintah dikontrol dengan ketat. Partai pendukung koalisi pemerintah akan sulit bersikap kritis.

Inilah yang dulu terjadi pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Dewan Perwakilan Rakyat hanya berfungsi sebagai tukang stempel kebijakan pemerintah. Fungsi-fungsi DPR, terutama fungsi pengawasan, sulit diharapkan berjalan optimal. Suara Istana dan Senayan yang seragam akan menjadi akhir dari demokrasi liberal di negeri ini.

Ironisnya, perkembangan mengkhawatirkan ini justru terjadi pada masa kepemimpinan Joko Widodo, presiden pertama yang berasal dari rakyat kebanyakan, di luar lingkaran elite yang selama ini mendominasi kursi-kursi kekuasaan di Jakarta. Dia seperti anak kandung demokrasi yang durhaka meninggalkan ibunya sendiri.

Advertising
Advertising

Presiden Jokowi keliru jika menilai konsolidasi partai-partai politik dalam satu barisan pendukung pemerintah bakal memperkuat lima tahun kedua masa pemerintahannya. Di atas kertas, itu bisa terjadi, tapi tengok saja periode kedua pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Ketika itu, ia didukung enam partai politik yang menguasai hampir 70 persen suara di Senayan. Sejak tahun pertama, Yudhoyono sudah babak-belur dikeroyok soal penyelamatan Bank Century.

Kekeliruan Yudhoyono sama dengan Jokowi. Ia memberikan konsesi politik amat besar kepada partai pendukungnya dan mengakomodasi para politikus untuk menjadi menteri di kabinetnya. Hasilnya bukan stabilitas politik, melainkan kabinet yang lamban dan sulit dikendalikan. Para menteri dari partai politik cenderung masih loyal kepada pemimpin partai masing-masing.

Karena itu, ketimbang membagikan jatah menteri ke partai, Jokowi lebih baik mengisi kabinet dengan lebih banyak orang profesional-yang kompeten dan berintegritas, tentu saja. Tak perlu susah payah merangkul banyak partai yang bakal merepotkan dia sendiri.

Jokowi harus sadar bahwa demokrasi bukanlah semata-mata mekanisme untuk mencapai konsensus politik. Demokrasi memerlukan disensus-ketidaksepakatan-untuk memperbaiki diri terus-menerus. Dengan demikian, keberadaan oposisi merupakan cara untuk merawat demokrasi itu sendiri.

Kasak-kusuk sepekan terakhir tentang masuknya Partai Gerindra dan Partai Demokrat ke koalisi pro-pemerintah pasti membuat banyak pendukung Jokowi patah semangat. Dirangkulnya Prabowo ke dalam kabinet adalah sinyal negatif buat rakyat yang dulu memilih Jokowi karena tak setuju dengan tawaran gagasan Prabowo.

Terbentuknya pemerintahan tanpa oposisi juga menafikan seluruh perdebatan janji-janji kampanye selama pemilihan presiden lalu. Dua kubu yang sebelumnya menawarkan gagasan yang kerap bertolak belakang kini bekerja bersama dalam satu barisan. Aspirasi politik jutaan pemilih seolah-olah dibuang ke tong sampah.

Catatan:

Ini merupakan artikel majalah tempo edisi 21-27 Oktober 2019

Berita terkait

Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

8 hari lalu

Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.

Baca Selengkapnya

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

29 hari lalu

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.

Baca Selengkapnya

Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

37 hari lalu

Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.

Baca Selengkapnya

AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

41 hari lalu

AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

Mahasiswa disebut menjadi salah satu peminjam di fintech lending.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

56 hari lalu

DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

DPRD DKI Jakarta kembali menggelontorkan anggaran miliaran untuk pengadaan baju dinas dan atributnya. Tahun 2024 bahkan anggarannya naik menembus Rp 3 miliar.

Baca Selengkapnya

Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

57 hari lalu

Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

NasDem memastikan bakal mendukung digulirkannya hak angket kecurangan pemilu di DPR. Menunggu momen perhitungan suara rampung.

Baca Selengkapnya

H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

15 Februari 2024

H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

Bayu Krisnamurthi memantau langsung penyaluran bansos beras di Kantor Pos Sukasari, Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis, 15 Februari 2024.

Baca Selengkapnya

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.

Baca Selengkapnya

Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.

Baca Selengkapnya