Pesan Koruptor

Penulis

Putu Setia

Sabtu, 21 September 2019 07:00 WIB

Sejumlah aktivis antikorupsi yang tergabung dalam "Paguyuban Koruptor Indonesia" melakukan aksi di gedung KPK, Jakarta, 9 Juli 2017. Dalam aksi tersebut mereka memperagakan parodi menuntut dilanjutkannya angket KPK dan meminta Pansus Angket KPK mengundang tahanan koruptor ke DPR. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

Putu Setia
@mpujayaprema

(Surat dari LP Sukamiskin, pesan seorang koruptor kepada temannya)

Kawan, aku kaget mendapat kabar ini. Kau dijadikan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, padahal pimpinan KPK tinggal tiga bulan lagi masa kerjanya. Sudah terpilih pimpinan KPK yang baru. Mungkin lebih lunak dari pimpinan sekarang.

Ini jelas sebuah kesialan. Apes besar. Apa ini "ujian dari Tuhan" atau ada kaitan dengan karmaphala, aku tak paham juga. Aku pikir Tuhan terlalu receh menguji seseorang dengan menjadikannya tersangka. Ujian Tuhan ada di alam sana, saat kau telah tiada di bumi ini.

Tadinya aku berharap kariermu cemerlang karena kau masih muda. Seperti aku saat dijebloskan ke penjara. Ketika kau mengawali jabatan, aku senang melihat langkahmu. Kau permalukan pejabat sebelumnya dengan tuduhan mencuri kompor, sendok, garpu, ah, sudahlah. Ini langkah bagus untuk menegakkan disiplin pegawai, jangan ambil barang yang bukan haknya. Aku mengacungkan jempol bahwa kau pasti akan menjadi pejabat yang bersih, teladan buat generasi muda. Eh, kau dijadikan tersangka dengan tuduhan mendapat suap Rp 26,5 miliar. Kalau uang sebanyak itu dibelikan sendok dan garpu, bagaimana menaruh di rumah dinasmu?

Advertising
Advertising

Aku hampir pingsan membaca berita ini. Tapi kau jangan pingsan dulu. Pemerintah sudah memperkuat KPK sehingga korupsi bisa dicegah. Dicegah untuk diumumkan agar tidak membuat pejabat malu, dicegah untuk diteruskan ke pengadilan. Sekali lagi kau hanya sial, tidak bisa menemui penyidik saat kasus kau itu diperiksa, padahal pimpinan KPK sekarang ini bekas direktur penyidikan yang pernah menemui calon tersangka. Kau juga telanjur disadap, padahal nantinya penyadapan itu tidak mudah. Harus ada izin tertulis dari dewan pengawas KPK. Izin tertulis ini membuka peluang melobi dewan pengawas. Jika pun penyadapan diizinkan, setidaknya kau bisa lebih hati-hati karena sudah tahu akan disadap. Di negeri kita ini, rahasia mana yang bisa ditutupi?

Mudah-mudahan kasusmu bisa sedikit diulur ke pengadilan menunggu pimpinan KPK yang baru. Kalau pimpinan sudah berganti dan UU KPK yang baru diberlakukan, harapan untuk mendapat SP3 terbuka lebar. Itu termasuk fungsi KPK yang penting nanti, pencegahan. Jika kau tetap apes, ya, masuk penjaralah kau. Jangan cemas, teman-teman di sini sudah pasti menyiapkan tempat yang baik untuk kau. Tinggal sediakan uang. Pendingin ruangan, kulkas, kamar sedikit lebar, bisalah kurancang.

Apalagi pemerintah sudah merevisi UU tentang Pemasyarakatan. Ketentuan lama bahwa koruptor tak dapat remisi, kini bisa dapat. Bebas bersyarat pun juga dihidupkan kembali. Kita ini kembali ke masa Orde Baru di mana napi koruptor setara dengan napi pencuri kambing. Tak ada lagi istilah extraordinary crime. Pemerintah khawatir penjara makin penuh, sudah melebihi kapasitas. Karena itu, orang tak boleh lama-lama di penjara. Kita harus bersyukur kepada pencuri kambing dan pencopet yang menyebabkan penjara penuh. Padahal koruptor seperti kita tak sampai 1 persen dari narapidana.

Pesanku adalah sebutkan nama-nama lain yang terlibat dalam kasusmu di pengadilan, kelak. Agar mereka ikut disidik dan dijadikan tersangka lalu dihukum. Kita semakin banyak punya teman, penjara makin penuh dan kita makin cepat keluar. Pesan terakhirku, jangan malu dicaci atau bahkan dihina. Mereka yang mencacimu hanyalah menunggu giliran untuk bergabung dengan kita, selama akhlak dan moral anak bangsa ini tak pernah beranjak naik. Salam.

(Surat ini ternyata hoaks, entah substansinya)

Berita terkait

Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

7 hari lalu

Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.

Baca Selengkapnya

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

28 hari lalu

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.

Baca Selengkapnya

Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

36 hari lalu

Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.

Baca Selengkapnya

AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

40 hari lalu

AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

Mahasiswa disebut menjadi salah satu peminjam di fintech lending.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

56 hari lalu

DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

DPRD DKI Jakarta kembali menggelontorkan anggaran miliaran untuk pengadaan baju dinas dan atributnya. Tahun 2024 bahkan anggarannya naik menembus Rp 3 miliar.

Baca Selengkapnya

Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

56 hari lalu

Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

NasDem memastikan bakal mendukung digulirkannya hak angket kecurangan pemilu di DPR. Menunggu momen perhitungan suara rampung.

Baca Selengkapnya

H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

15 Februari 2024

H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

Bayu Krisnamurthi memantau langsung penyaluran bansos beras di Kantor Pos Sukasari, Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis, 15 Februari 2024.

Baca Selengkapnya

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.

Baca Selengkapnya

Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.

Baca Selengkapnya