Rencana Presiden Joko Widodo memindahkan ibu kota negara sungguh tidak realistis. Biaya membangun ibu kota baru jelas sangat mahal. Anggaran ratusan triliun untuk proyek mercusuar ini akan lebih baik jika dialokasikan buat memacu pertumbuhan ekonomi dan menekan angka kemiskinan.

Pemerintah perlu menyadari bahwa memindahkan ibu kota bukan sekadar membangun kantor-kantor pemerintahan di lokasi baru. Ratusan ribu aparat pemerintah pusat, termasuk keluarga mereka, harus pula diboyong. Selain kantor pemerintahan, dibutuhkan infrastruktur lain, seperti perumahan, sekolah, dan rumah sakit. Biaya membangun ibu kota baru bisa jauh lebih besar dari yang diperkirakan.

Boyongan ibu kota negara pun akan berdampak pada kantor kedutaan dan perwakilan negara-negara asing. Perusahaan-perusahan besar yang bermarkas di Jakarta pun akan terpengaruh, terutama berkaitan dengan urusan perizinan bisnis. Hal ini justru akan merugikan bagi iklim investasi.

Dari tiga opsi yang dikaji Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jokowi menyatakan cenderung memilih lokasi baru di luar Pulau Jawa. Salah satu alasannya, Jakarta memikul beban yang terlalu besar sebagai pusat pemerintahan dan bisnis sehingga menyebabkan kota ini menjadi padat dan lalu lintasnya macet. Alasan ini terlihat masuk akal. Tapi sesungguhnya banyak solusi lain untuk mengatasi problem Jakarta.

Kepadatan terjadi karena pemerintah tidak sanggup mencegah urbanisasi dengan menyediakan lapangan kerja di daerah. Sedangkan kemacetan sulit diurai lantaran pemerintah belum berhasil menyediakan sarana transportasi publik yang aman, nyaman, dan murah-serta membuat kebijakan lain yang simultan, seperti membatasi jumlah kendaraan. Pemerintah juga belum bersikap tegas dalam menekan pertumbuhan tempat-tempat bisnis di Jakarta.

Jika tujuannya untuk mengontrol tata ruang Jakarta, pemerintah semestinya membikin perencanaan pembangunan di wilayah Ibu Kota dan sekitarnya secara lebih baik. Pemerintah perlu menggeser sentra industri dan bisnis ke luar Jakarta secara perlahan-lahan sehingga perusahaan akan mengikuti dengan membangun kantor di sana. Pemerintah harus pula menciptakan pusat-pusat pertumbuhan baru. Dengan begitu, wilayah lain akan berkembang.

Ada negara yang berhasil memindahkan ibu kota. Contohnya Australia, yang membangun ibu kota baru di Canberra. Tapi hal ini dilakukan dengan persiapan amat lama dan biaya tidak sedikit. Adapun pemindahan ibu kota Brasil dari Rio de Janeiro ke Brasilia boleh dibilang kurang berjalan mulus. Ibu kota baru, yang tadinya ditujukan untuk orang kaya dan orang miskin, kini hanya menjadi tempat tinggal orang kaya.

Ketimbang menghambur-hamburkan anggaran negara untuk memindahkan ibu kota, Jokowi semestinya berkonsentrasi mendongkrak kinerja pemerintahan pada periode mendatang. Banyak masalah yang perlu dibenahi, dari soal memerangi korupsi, mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi, hingga mengoptimalkan manfaat dan dampak pembangunan infrastruktur bagi perekonomian.