Hasil pemilihan presiden kali ini merupakan peringatan keras bagi calon inkumben Joko Widodo. Kendati hitung cepat yang dilakukan sejumlah lembaga survei menunjukkan ia bakal menang, angkanya hanya naik tipis dibanding pemilu sebelumnya. Salah satu penyebabnya: kinerja Jokowi selama ini kurang memuaskan bagi masyarakat luas.

Delapan lembaga survei memperkirakan Jokowi-Ma’ruf Amin meraup 54-55 persen suara. Sedangkan pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno memperoleh suara 45-46 persen. Jumlah ini tak berbeda jauh dari hasil akhir Pemilu 2014. Pasangan Jokowi dan Jusuf Kalla memenangi Pemilu 2014 dengan meraih 53,15 persen suara.

Lima tahun bekerja menjadi presiden, apalagi bertarung dengan lawan yang sama dalam Pemilu 2014, Jokowi seharusnya bisa menang telak dalam pemilu jika memiliki prestasi yang lebih baik. Susilo Bambang Yudhoyono meraih suara 60,8 persen ketika terpilih lagi dalam Pemilu 2009.

Boleh dibilang, kemenangan Jokowi bukan karena prestasinya yang luar biasa, melainkan lantaran lawannya memiliki banyak kelemahan. Masyarakat pun tak punya pilihan lain. Mekanisme pemilihan presiden pada masa mendatang semestinya diperbaiki agar bisa memunculkan calon-calon terbaik.

Harus diakui, kinerja Jokowi sejauh ini kurang kinclong kendati ia banyak membangun infrastruktur. Pertumbuhan ekonomi, misalnya, meleset dari target. Ia berjanji meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga 7 persen. Faktanya, Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya 5,17 persen pada 2018. Utang pemerintah yang sudah mencapai Rp 5.400 triliun pun sering mengundang kecaman.

Kalangan aktivis antikorupsi juga kecewa karena Jokowi tidak menunjukkan komitmen yang sungguh-sungguh dalam memerangi rasuah. Selama empat tahun terakhir, ada 15 kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Kalangan menteri pun belum bersih dari praktik rasuah. Menteri Sosial Idrus Marham terjerat korupsi pembangunan pembangkit listrik tenaga uap. Nama menteri lain kerap pula terseret dalam berbagai kasus yang tengah disidik Komisi Pemberantasan Korupsi.

Kelemahan serupa terjadi dalam penegakan hak asasi manusia. Rapor Jokowi boleh dibilang merah. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mencatat ada sembilan kasus HAM yang tak kunjung tuntas selama Jokowi menjabat. Pembunuhan aktivis Munir Said Thalib adalah salah satunya. Begitu pula kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK, Novel Baswedan, yang dibiarkan gelap selama dua tahun.

Semua titik lemah itu harus menjadi catatan penting bagi pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin dalam menyusun kabinet mendatang. Presiden memiliki hak mutlak memilih menteri. Sah-sah saja ia mengakomodasi perwakilan dan kepentingan koalisi ke kabinet. Tapi memilih figur terbaik di bidangnya adalah salah satu kunci untuk mendongkrak kinerja pemerintah.

Jokowi cukup beruntung memiliki kesempatan kedua untuk menuntaskan janji kampanye pemilu kali ini dan pemilu sebelumnya. Kesempatan ini sebaiknya tidak disia-siakan.