Sabiq Carebesth
Penyair dan Penulis Lepas

Seorang penulis yang namanya cukup tersohor dalam dunia sastra dan aktivisme Indonesia baru-baru ini menulis dalam laman Facebook tentang alasan dia memilih golput (tidak menggunakan hak pilih) dalam momentum pesta demokrasi 2019 ini. Di antara beberapa argumennya, dia menyatakan selamat tinggal kepada Jokowi dan memutuskan untuk golput.

Dia menyatakan bahwa pada era pemerintah saat ini hoaks merajalela, juga terbentuk garis diametral tegak lurus dan memisahkan masyarakat dalam kelompok-kelompok yang berseberangan. Kohesi sosial rapuh dan kebencian sesama warga mengemuka. Ia juga menyatakan Jokowi telah gagal memenuhi harapan paling penting bagi bangsa ini, yang saat kampanye pada 2014 menjadi harapan besar bagi pemilihnya, termasuk si penulis, yaitu penyelesaian masalah hak asasi manusia. Juga soal anggaran untuk kemakmuran rakyat, penanganan korupsi elite, dan problem struktural lainnya. Ia kecewa karena justru banyak orang dengan beban dosa masa lalu, terutama dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia, banyak mendapat ruang dan posisi strategis dalam pemerintahan Jokowi.

Argumennya faktual dan harus menjadi perhatian kita bersama. Tapi, bagi saya, hal itu terkesan menyederhanakan persoalan karena Jokowi dijadikan sebagai aktor tunggal yang layak dibebani dan dimintai tanggung jawab atas begitu banyak beban sejarah dan persoalan bangsa ini.

Fakta dan data yang ia sampaikan tidak ada yang salah, lebih-lebih sebagai suara kritis. Kita butuh argumentasi kontrol kekuasaan semacam itu untuk bangsa yang tengah berusaha melaju dari beban reformasi yang puluhan tahun mandek dan tersandera begitu banyak kepentingan.

Tapi saya melihat keterjebakan sudut pandang, yang sayangnya juga banyak mengemuka dalam argumentasi kebanyakan mereka yang hari ini memilih untuk tidak memilih (golput). Fakta yang meski benar sejatinya tidak kontekstual karena terisolasi dari realitas besar sosial dan sejarah sehingga menghasilkan tafsir keliru atas "kenyataan politik" Indonesia saat ini. Saya akan menyebutkan beberapa di antaranya.

Pertama, realitas oligarki. Lima tahun memimpin bangsa dengan beban sejarah monolitik dan oligopolistik hampir dalam semua lini kehidupan berbangsa selama 32 tahun jelas tidak cukup untuk membereskan semua krisis yang dihadapi Indonesia. Lebih-lebih reformasi 1998 juga gagal mentransformasi secara menyeluruh bangsa ini ke tujuan dan bentuk baru politik yang lebih moderat dan kosmopolit.

Kedua, sejarah warisan Orde Baru yang belum tuntas. Birokrasi dan paradigma budaya politik kita masih banyak mengamini cara-cara lama, baik dalam hal korupsi, kolusi, maupun nepotisme. Butuh kehendak politik sekaligus kesiapan generasi yang lebih kekinian untuk menggantikan cara, praktik, dan budaya politik Indonesia. Dan, sekali lagi, Jokowi sebagai pribadi tidak cukup dan tidak akan kuat dibebani itu semua seorang diri.

Ketiga, fungsionalisme individual dalam melihat kepemimpinan. Banyak orang yang hari ini golput mengajukan argumen seolah-olah Indonesia sebagai bangsa yang bebas dari realitas global dan konfigurasi ekonomi-politik dunia, terutama perkembangan kapitalisme lanjut.

Keempat, golput hari ini lebih mendekati proses dari pilihan yang secara faktual tidak dialektis dan mengabaikan proses negasi menuju kualitas substansi demokrasi. Mengapa? Karena ia tidak dijadikan sebagai organisme intelektual dan massa, melainkan lebih ke sentimen individu.

Dengan empat hal yang saya sebutkan, saya berpandangan bahwa meski pilihan untuk tidak memilih adalah juga hak yang konstitusional, fenomena golput hari ini lebih menunjukkan suatu perasaan sentimental dan personal ketimbang sebagai keluhan dari sistem sosial dan kultural yang berkembang lima tahun ke belakang.

Bagi saya, sudah terlambat untuk golput dan pemilihan umum sudah di depan mata. Fakta-fakta negatif dan pesimisme sebagaimana dituliskan penulis tadi justru tengah berlangsung semakin masif. Haruskah kita memilih abai dan tidak terlibat?

Golput sudah terlambat karena pilihan untuk tidak memilih sejatinya bukan laku personal meski subyeknya individual. Golput seharusnya merupakan politik alternatif, dan karena itu subyeknya harus menuju suatu gerakan sosial. Sebab, ia merupakan jalan bagi kelompok politik alternatif untuk menarik atau mengembalikan realitas politik yang elitis agar kembali pada fitrahnya sebagai sarana artikulatif kepentingan rakyat.

Jadi, golput dalam momentum pemilihan umum kali ini adalah absurd. Bukan karena pilihan untuk tidak memilihnya, melainkan lebih pada latar belakang sikap yang tidak hanya inkonsisten, tapi juga pada dasarnya tidak punya tujuan yang berkaitan dengan perbaikan situasi politik dan kebangsaan yang kita inginkan. Alih-alih golput dalam situasi politik sekarang, saya merasa masih banyak argumen dan rasionalisasi untuk tetap aktif mengawal dinamika politik dan demokratisasi Indonesia.

Selamat memilih dan tegak lurus dalam demokrasi dan kebinekaan Indonesia. Saya sendiri akan memilih untuk memilih karena saya tidak ingin menjadi yang absurd, seperti Sisifus: sudah menjadi korban, harus pula yang menjalani hukuman.