Dominikus Dalu Sogen
Asisten Madya Ombudsman RI

Pemilihan umum sering disebut sebagai pesta demokrasi, sehingga akan salah kaprah bila pelaksanaan pemilu dilakukan dengan menebar ketakutan, kecurigaan, kebencian, ancaman, dan bahkan saling menjatuhkan lawannya dengan cara-cara kotor dan tidak terpuji. Ajaran Aristoteles (384 SM-322SM), filsuf Yunani kuno, masih relevan untuk ditengok kembali.

Ada beberapa unsur dari pokok ajaran Aristoteles yang dapat mempersuasi atau mempengaruhi masyarakat melalui komunikasi agar orang bersedia mengetahui, menyetujui, dan bersepakat untuk melakukan sesuatu yang kita inginkan. Gagasannya dapat digambarkan melalui tiga istilah terkenal, yaitu ethos, logos, dan pathos.

Sejak zaman Yunani kuno, retorika atau seni berbicara atau berkomunikasi memainkan peran penting dalam mempengaruhi orang. Dengan demikian, bila ingin memiliki pengaruh atau akan menjadi pemimpin, wajib hukumnya untuk menguasai ketiga gagasan itu.

Pertama, pemimpin yang memiliki ethos adalah pemimpin yang dapat dipercaya. Apa yang diucapkannya didasari fakta dan kebenaran, juga terdapat tata nilai yang dijunjung tinggi. Ia tidak sekadar mengumbar janji muluk agar terpilih, tapi dapat mewujudkannya melalui hasil yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat banyak. Pemimpin semacam ini harus memiliki kualitas personal yang mumpuni atau memiliki kompetensi yang tinggi sehingga dapat dipercaya untuk mencapai tujuan bersama, yakni masyarakat yang adil dan sejahtera.

Kedua, logos atau logis. Sang pemimpin mempengaruhi orang lain dengan menyampaikan sesuatu yang masuk akal, bukan dengan membual atau berkhayal akan sesuatu yang sulit tercapai atau terwujud, atau bahkan membangun narasi pesimistis. Pemimpin semacam ini bisa jadi hanya memberikan mimpi kosong atau meninabobokan pemilih sehingga bukan pembelajaran politik dan demokrasi yang baik. Bisa jadi hal itu berujung pada rasa frustrasi masyarakat yang merasa dirugikan sehingga menjadi apatis terhadap politik dan kehidupan bernegara.

Ketiga, pathos, artinya segala sesuatu dimaknai dengan membangun hubungan emosional atau sesuatu yang berhubungan dengan emosi manusia. Pathos digunakan oleh para pemimpin untuk menarik simpati karena merasa senasib sepenanggungan dan emosi publik dibuat sedemikian rupa agar loyal, bahkan menjadi pengikut yang militan.

Pathos selalu menjadi pilihan para politikus kita pada saat ini, entah karena kedekatan etnis, agama, budaya, ataupun kesamaan ideologi. Ini sesuatu yang normal dan dapat diterima dalam dunia politik. Namun, bila pihak yang dipengaruhi tidak menyertakan ethos dan logos, hal ini dapat menjadi fanatisme yang berlebihan. Bila hal itu terjadi, akan berdampak kurang baik pada kedewasaan demokrasi dan berpotensi menimbulkan permasalahan sosial, yang pada akhirnya dapat melahirkan pemimpin yang transaksional dan otoriter.

Dari tiga pendekatan itu, para calon pemimpin selalu menggabungkan ketiganya. Namun yang sering menjadi permasalahan adalah pathos, mengingat mempersuasi pemilih melalui hubungan emosional biasanya dapat melahirkan para konstituen yang loyal, bahkan militan, yang mempertaruhkan segalanya untuk sang pemimpin. Pada umumnya, pemilih yang mengandalkan pathos adalah pemilih akar rumput yang gampang terpengaruh karena tidak memiliki daya tawar tinggi.

Pendekatan pathos dalam politik modern sering juga disebut sebagai politik identitas. Dalam persaingan politik global, Samuel P. Huntington menyebutnya sebagai politik etnisitas. Politik identitas memberikan ruang kepada berbagai komunitas dalam masyarakat untuk merumuskan atau mengidentifikasi dirinya sendiri dalam tema-tema kultural, seperti kesamaan agama, suku, bahasa, sejarah, nilai, dan kebiasaan.

Dalam sejarah dunia, politik identitas yang berlebihan dan tidak dapat dikendalikan oleh negara akan sering menimbulkan permasalahan sosial, bahkan peperangan antarwarga yang menimbulkan banyak korban jiwa. Hal ini dapat kita lihat di negara-negara Afrika serta beberapa negara di Asia dan Eropa Timur. Agar politik identitas tidak menjadi permasalahan sosial di masyarakat, sang pemimpin seharusnya menjadi negarawan yang bijak, keberpihakannya jelas kepada masyarakat banyak, dan meletakkan kepentingan nasional di atas segalanya.

Mantra ethos, logos, dan pathos yang digunakan dalam menarik simpatisannya dilakukan dengan cara terukur untuk tujuan kebajikan dan kemaslahatan umum. Pemimpin hendaknya bukan para politikus dagang sapi dan otoriter. Bila hal itu tidak ditemukan dalam diri sang pemimpin, pilihlah pemimpin yang rekam jejaknya jelas dan teruji. Pilihan di tangan kita untuk memilih pemimpin amanah.