Dalam laut boleh diajuk, dalam hati siapa tahu. Peribahasa ini pas benar untuk Muhammad Romahurmuziy. Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan itu tampak meyakinkan sebagai politikus antikorupsi, seperti dikesankan dari kicauannya di Twitter ketika memperingati Hari Antikorupsi 2018.

"Bagi saya berpolitik adalah Hobi, bukan sumber penghasilan. Selamat #HariAntiKorupsi," demikian ia menulis di akun resminya, @MRomahurmuziy. Ia juga mengunggah video pidatonya ketika mengatakan pejabat dan penjahat saat ini beda tipis. "Hari ini menjabat, besok langsung bisa menjadi penjahat."

Jumat pagi pekan lalu, Romy diciduk penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi di Surabaya. Komisi antirasuah menyatakan ia ditangkap lantaran diduga terlibat dalam jual-beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama pada 2018–2019. Bersamanya turut diciduk Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Jawa Timur, Haris Hasanuddin, dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik, Muhammad Muafaq Wirahadi.

Skandal itu memalukan. Kementerian yang bertanggung jawab mengurus soal agama, termasuk di dalamnya pembangunan akhlak, malah berulang kali dihebohkan kasus korupsi. Sebut saja kasus korupsi rapat fiktif, dana pembangunan masjid, pencetakan Al-Quran, hingga dana haji. Gara-gara korupsi dana haji 2010–2011 dan 2012–2013 itu, Menteri Agama periode 2009–2014 Suryadharma Ali diganjar hukuman 10 tahun penjara. Kini Romy-yang menjadi Ketua Umum PPP pengganti Suryadharma-menyusul dibui lantaran diduga memperjualbelikan jabatan.

Kementerian Agama tidak ikut didesentralisasi, sehingga penentuan pejabatnya hingga di daerah menjadi kewenangan pusat. Tapi bagaimana Romy-yang bukan pejabat Kemenag-bisa menentukan pejabat di kementerian tersebut? Soal ini harus diungkap oleh KPK. Romy tak mungkin melakukannya tanpa melibatkan orang dalam. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin tentu tidak perlu kagok membantu KPK, sungguhpun ia seorang kader PPP.

Tapi pekerjaan rumah Menteri Lukman yang utama adalah membersihkan kementeriannya dari praktik korupsi yang sudah berurat-berakar. Ia harus bergegas karena masa jabatannya tinggal beberapa bulan lagi.

Salah satu cara yang bisa dilakukan segera adalah mengangkat inspektur jenderal baru, yang bertugas melakukan pengawasan internal. Diketahui, sejak Mochammad Jasin selesai menjabat itjen pada Januari 2017, jabatan tersebut dirangkap sekretaris jenderal. Walhasil, pengawasan tidak maksimal karena dilakukan oleh pelaksana. Tentu Menteri Lukman harus mencari itjen sekaliber M. Jasin, Wakil Ketua KPK periode 2007–2011. Salah satunya, berkat Jasin, korupsi dana haji Menteri Suryadharma dulu terbongkar.

Pemerintah juga mesti segera mewujudkan rencana untuk menyubsidi keuangan partai politik. Ketua partai yang terjerat kasus korupsi bukan cuma Romy. Sebelumnya, ada Ketua Umum PKS Luthfi Hasan Ishaaq, Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, hingga Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto. Meski berbeda-beda asal partainya, motif korupsi mereka diduga serupa: mencari dana untuk membiayai kegiatan politik partai.