Hiruk-pikuk Dadah Politikus

Penulis

Rabu, 13 Maret 2019 07:30 WIB

Wakil Sekretaris Partai Demokrat, Andi Arief saat mendatangi Kantor BNN Jakarta, Rabu, 6 Maret 2019. Andi positif menggunakan Sabu setelah ditangkap di kamar hotel Peninsula hari Ahad, 3 Maret lalu. TEMPO/Amston Probel

BERUBAH-UBAHNYA penjelasan polisi tentang dugaan penggunaan narkotik oleh politikus Andi Arief mudah mendatangkan curiga. Apakah polisi sedang melindungi Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat itu? Apakah Andi diincar dan dijelekkan, lalu lewat sebuah negosiasi, ia dibebaskan? Apakah penggerebekan ini terkait dengan pemilihan umummengingat Andi adalah pengkritik pemerintah yang keras? Agar kasus ini tidak berkembang menjadi fitnah, polisi harus menjelaskannya setransparan mungkin.

Polisi menggerebek Andi saat ia berada di Hotel Menara Peninsula, Jakarta, Ahad pekan lalu. Foto-foto penangkapan itu tersebar di media sosial keesokan harinya. Selain foto Andi, tersebar gambar suasana kamartempat tidur, meja dengan rokok dan alat pengisap sabu, toilet yang terjungkir, serta seorang perempuan. Polisi menyatakan Andi berusaha menghilangkan barang bukti sehingga petugas membongkar kakus di kamar itu. Aparat tak menampik informasi bahwa Andi bersama seorang wanita.

Sehari kemudian, polisi mengatakan sebaliknya: tak ada upaya penghilangan barang bukti dan tak ada perempuan. Polisi pun melepaskan Andi dengan alasan tak menemukan bukti narkotik meski ada bong, alat pengisap sabu, di kamar hotel. Dianggap hanya pengguna, Andi dilepaskan. Tapi, berselang sehari, keterangan polisi berubah lagi. Menurut polisi, di kamar Andi ada seorang perempuan. Belakangan, di pelbagai grup WhatsApp, beredar surat yang dikeluarkan Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta yang menyebutkan urine Andi tidak mengandung zat adiktif. Padahal, tak lama setelah penggerebekan, polisi menyatakan urine Andi tercemar narkotik.

Polisi hendaknya tidak main-main. Narkotik adalah problem serius yang mesti ditangani dengan serius pula. Menjadikan narkotik sebagai alat negosiasi merupakan laku tercela. Polisi harus menolak jika ada pihak lain yang meminta mereka menggunakan kasus ini sebagai alat tawar-menawar politik.

Polisi mesti memastikan dan menindak penyebar foto-foto penggerebekan itu. Aparat memang membantah telah menyebarkan gambar-gambar tersebut. Tapi seharusnya operasi penggerudukan hanya diikuti penyidik Kepolisian RItidak ada orang lain. Dengan kata lain, tuduhan bahwa polisi sendiri yang menyebarkan foto itu sangat masuk akal. Divisi Profesi dan Pengamanan Polri selayaknya turun tangan untuk mencari dan menindak mereka yang terlibat.

Advertising
Advertising

Polisi semestinya belajar dari penanganan perkara dugaan percakapan mesum pemimpin Front Pembela Islam, Rizieq Syihab, dan teman perempuannya, Firza Husein. Konstruksi perkara yang dibangun lewat isi percakapan runtuh karena polisi tak bisa membuktikan tuduhan dan menunjukkan kesahihan bukti. Seperti senjata makan tuan, tuduhan berbalik ke korps baju cokelat, yang dianggap melakukan kriminalisasi dan pembunuhan karakter.

Dengan informasi yang simpang-siur, langkah polisi melepaskan Andi Arief pun menjadi kontroversial. Berdasarkan Surat Edaran Kabareskrim SE 01/II/Bareskrim tertanggal 15 Februari 2018 dan Undang-Undang Antinarkotik, pengguna narkotik cukup direhabilitasi.

Perkara Andi Arief merupakan pertaruhan polisi. Mereka harus independen dan profesional dalam menangani perkara yang melibatkan politikus partaidi tengah pertarungan politik pemilu yang sedang panas-panasnya.

Berita terkait

Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

3 hari lalu

Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.

Baca Selengkapnya

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

24 hari lalu

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.

Baca Selengkapnya

Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

32 hari lalu

Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.

Baca Selengkapnya

AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

36 hari lalu

AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

Mahasiswa disebut menjadi salah satu peminjam di fintech lending.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

51 hari lalu

DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

DPRD DKI Jakarta kembali menggelontorkan anggaran miliaran untuk pengadaan baju dinas dan atributnya. Tahun 2024 bahkan anggarannya naik menembus Rp 3 miliar.

Baca Selengkapnya

Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

52 hari lalu

Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

NasDem memastikan bakal mendukung digulirkannya hak angket kecurangan pemilu di DPR. Menunggu momen perhitungan suara rampung.

Baca Selengkapnya

H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

15 Februari 2024

H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

Bayu Krisnamurthi memantau langsung penyaluran bansos beras di Kantor Pos Sukasari, Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis, 15 Februari 2024.

Baca Selengkapnya

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.

Baca Selengkapnya

Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.

Baca Selengkapnya