Pemerintah DKI Jakarta harus lebih serius menuntaskan problem ruang terbuka hijau (RTH) di Ibu Kota. Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah 2011-2030 menetapkan target RTH seluas 30 persen dari wilayah Jakarta. Namun data terakhir menunjukkan baru setengah dari target tersebut yang terpenuhi, yakni 14,9 persen.

Ruang terbuka hijau amat penting bagi sebuah kota metropolitan seperti Jakarta. RTH antara lain berperan mengisap racun di udara. Fungsi ini menjadi semakin penting setelah penelitian Greenpeace Indonesia mengungkapkan bahwa kualitas udara Jakarta terus memburuk. Mereka menemukan konsentrasi partikel debu halus yang berbahaya, di antaranya berasal dari emisi gas kendaraan bermotor, telah beberapa kali melewati ambang batas wajar. Partikel ini bersifat karsinogenik, artinya dapat mengendap dan merusak organ pernapasan, terutama paru-paru.

Kawasan hijau yang memungkinkan interaksi sosial di dalamnya juga menjadi penanda bagi sebuah kota yang layak huni. Sejumlah pengamat sosial telah berulang kali menghubungkan kepadatan sebuah permukiman dan kepenatan penghuninya dengan frekuensi tawuran antarwarga kampung yang cukup tinggi.

Sebuah studi di Tampa, Florida, Amerika Serikat, menyimpulkan bahwa semakin dekat permukiman dengan ruang terbuka hijau semakin rendah tingkat depresi penduduknya. Tampa adalah kota yang menempati peringkat pertama dalam indeks Treepedia, yakni indeks wilayah hijau versi Massachusetts Institute of Technology yang diukur menggunakan panorama dari Google Street View. Tutupan hijau di kota itu dihitung mencapai 36 persen.

Studi yang lebih baru menyebut rasio RTH termasuk faktor yang memungkinkan belanja Kota Florida di bidang kesehatan masyarakat, pengendalian bencana banjir, dan mitigasi tanah longsor hemat hingga US$ 35 juta setiap tahun.

Pengalaman di berbagai kota lain jelas memperlihatkan bahwa ruang hijau merupakan kebutuhan riil warga kota. Sudah saatnya pemerintah DKI mengambil langkah-langkah konkret untuk menyediakan hal itu bagi sekitar 12 juta warganya. Sebenarnya aturan sudah cukup baik. Zonasi ruang hijau juga telah terang, seperti di jalur sekitar rel dan sempadan sungai, waduk, atau situ. Hal yang perlu dilakukan pemerintah adalah menegakkan aturan-aturan itu.

Mengenai komitmen, DKI bisa belajar kepada pemerintah Singapura. Mereka menerapkan syarat desain gedung hijau dalam pemberian izin mendirikan bangunan tanpa keringanan. Sanksi bagi yang melanggar tegas dan jelas. Itu sebabnya negara kota ini bisa tetap membangun infrastruktur dengan RTH terjaga 29 persen. Ujungnya, Singapura kini merupakan kota terhijau di Asia dan ke-14 di dunia, jika diukur dari indeks kesehatan lingkungan dan vitalitas ekosistemnya.

Kita berharap target ruang terbuka hijau di DKI segera tercapai. Upaya ke arah itu bisa dimulai dengan secara tegas mengawal zona-zona hijau yang telah diatur dan mempertahankan inisiatif penyediaan hunian-hunian baru yang memenuhi rasio ruang hijau. Yang juga penting, tirulah sikap tegas Singapura: jangan lagi ada toleransi terhadap pembangunan yang mengabaikan rasio ruang terbuka hijau.