TERBONGKARNYA skandal pengaturan pertandingan di Liga 2 Indonesia seakan-akan maklumat kepada dunia: sepak bola Indonesia kembali terbenam dalam "kubangan lumpur" lama.

Ironis. Praktik bejat itu justru terjadi setelah Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC), November tahun lalu, menyematkan medali perunggu kategori kompetisi "terbaik" pada kompetisi Liga 1 Indonesia. Yang sangat menyesakkan, penyakit akut "kambuhan" ini terjadi saat kompetisi Indonesia mulai bangkit setelah vakum dua tahun akibat sanksi Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA). Tidak kurang dari 3,1 juta penonton menyaksikan Liga 1 sepanjang musim lalubelum terhitung Liga 2 dan 3. Ini jumlah terbanyak di Asia Tenggara. Ternyata sebagian partai tak lebih dari "dagelan". Penonton yang membayar tiket sesungguhnya punya hak mengajukan class action untuk kerugian menonton pertandingan "pura-pura" yang melanggar hukum itu.

Peristiwa ini menandai gagalnya reformasi sepak bola Indonesia. Setelah lepas dari sanksi FIFA, banyak orang berharap kepengurusan baru Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) sejak November 2016, di bawah komando Jenderal Edy Rahmayadi, menjalankan reformasi total. Ini selaras dengan dua prinsip FIFA, yakni memerangi rasisme dan menjunjung tinggi fair play. Bayangkan, sejak 1995, tidak kurang dari 70 penonton kita tewas akibat kekerasan antarsuporter. Suap dan pengaturan skor merajalela.

Ternyata, dua pekerjaan besar itu tidak jalan di tangan pengurus baru PSSI. Belum lama ini, seorang suporter Persija Jakarta tewas dikeroyok pendukung Persib Bandung. Pengaturan pertandingan di Liga 2 menunjukkan reformasi sepak bola Indonesia yang disokong penuh pemerintah takluk di bawah kepentingan pemilik klub, pemimpin daerah, dan mungkin mafia judi. Selain prestasi lumayan tim-tim junior, tak ada catatan bagus dari kepengurusan Edy yang sekarang malah menjabat Gubernur Sumatera Utara itu.

Kepengurusan PSSI kelihatan keropos. Itu ditandai keterlibatan tiga anggota Komite Eksekutif, juga seorang anggota Komite Disiplin, dalam kasus Liga 2. Satu dari tiga anggota Komite Eksekutif itu, Johar Lin Eng, telah dijadikan tersangka oleh Satuan Tugas Antimafia Bola Markas Besar Kepolisian RI. Komite Eksekutif berkedudukan sangat strategis di tubuh PSSI. Dua belas anggota Komite Eksekutif, plus suara klub dan asosiasi provinsi, bahkan bisa mendesakkan kongres luar biasa untuk melengserkan ketua umum.

Menindak anggota Komite Eksekutif jelas perlu dilakukan mengingat suap dan pengaturan pertandingan merupakan tindak pidana. Sambil menunggu proses hukum berjalan, para pemilik suara di PSSI bisa segera mengusulkan kongres dengan agenda pemilihan anggota Komite Eksekutif menggantikan anggota lama yang terindikasi terlibat suap dan pengaturan pertandingan. Kesempatan itu terbuka karena pekan depan PSSI akan menggelar kongres tahunan di Bali. Kongres itu setidaknya mesti menghasilkan langkah-langkah memberantas mafia sepak bola Indonesia.

Tentu saja Ketua Umum PSSI perlu memberikan pertanggungjawaban atas kasus ini. Centang-perenang di tubuh PSSI tak lepas dari ketidakmampuan Edy mengurus organisasi. Sejak dia terpilih dua tahun silam, belum terasa ada perubahan berarti di PSSI. Selepas dilantik sebagai ketua umum, fokus perhatian Edy terbagi dengan aktivitas kampanye merebut kursi Gubernur Sumatera Utara.

Selain kinerja yang sama sekali tidak mengkilap, banyak celah dalam kepemimpinan Edy. Dia memegang tiga jabatan sekaligus: Komisaris Utama PSMS Medan, Ketua Umum PSSI, dan Gubernur Sumatera Utara. Rangkap jabatan ini jelas melanggar aturan. Pasal 40 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional tegas mengatur larangan pejabat struktural dan publik menjadi pengurus komite olahraga nasional.

Masa depan sepak bola Indonesia sebagian bergantung pada kecakapan dan keseriusan Ketua Umum PSSI. Menjalankan roda kepemimpinan PSSI dari Medan, yang terpisah jauh dari kantor pusat PSSI di Jakarta, membuat kepemimpinan Edy tidak efektif dan boros lantaran biaya transportasi yang besar. Pencapaian target kerja PSSI bisa terganggu.

Indonesia menyimpan ambisi besar menjadi tuan rumah Piala Dunia 2034 bersama negara ASEAN lain. Tapi, jangankan di Piala Dunia, di Asia saja peringkat Indonesia masih jauh di bawah. Dalam Piala Asia AFC yang sedang berlangsung di Uni Emirat Arab, Indonesia tidak ada di antara 24 kesebelasan Asia yang berlaga. Sedangkan Thailand dan Filipina serta Vietnam ikut lolos ke putaran final kejuaraan itu.

Tanpa perombakan radikal di tubuh PSSI, mimpi ke pentas dunia itu mustahil tercapai. Merancang roadmap ke Piala Dunia itu membutuhkan pemimpin yang berfokus dan manajemen excellent. Dengan prestasi yang dia tunjukkan, juga kesibukannya sebagai gubernur, tampaknya Edy Rahmayadi bukan lagi figur yang cocok untuk PSSI.