Lemahnya Sistem Peringatan Dini

Penulis

Rabu, 26 Desember 2018 07:00 WIB

Foto aerial kerusakan akibat Tsunami di kawasan Carita, Banten, Jawa Barat, Senin, 24 Desember 2018. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay

Jatuhnya korban jiwa akibat tsunami di Selat Sunda bisa dihindari andai kata kita memiliki sistem peringatan dini yang andal. Paling tidak, jumlah korban jiwa tak sebanyak sekarang. Sampai kemarin, sedikitnya 429 orang tewas, 164 dinyatakan hilang, dan 1.485 luka-luka.

Pemerintah semestinya menyadari bahwa sistem peringatan dini tsunami di negara ini jauh dari memadai. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) tidak mengeluarkan peringatan dini tsunami akibat erupsi Gunung Anak Krakatau itu. Penyebabnya adalah keterbatasan alat deteksi. BMKG hanya mampu memberikan peringatan dini tsunami akibat gempa tektonik. Prediksi tsunami itu pun mengacu pada sistem pemodelan dengan menggunakan data magnitudo gempa dan lokasinya.

Sistem peringatan dini yang lebih andal seharusnya menggunakan alat deteksi gelombang (buoy). Peranti ini bisa mengukur kenaikan gelombang di tengah laut secara akurat, termasuk tsunami yang disebabkan oleh gempa vulkanis. Kita pernah memasang alat ini di Selat Sunda, tapi sudah lama hilang. Kelemahan lain, kita juga belum punya pendeteksi longsor tanah di bawah laut. Bahkan pengukur seismik yang dipasang di Gunung Anak Krakatau pun tak berfungsi karena diduga diterjang letusan.

Kelemahan sistem peringatan dini sudah terlihat saat terjadi tsunami di Palu dan Donggala, akhir September lalu. Saat itu BMKG memang mengeluarkan peringatan dini tsunami yang disiarkan lewat teknologi informasi, termasuk disebarkan di media sosial. Tapi pesan ini tidak diterima oleh penduduk setempat, karena jaringan komunikasi hancur begitu gempa terjadi.

Hasil analisis BMKG saat itu juga kurang akurat karena hanya berdasarkan pemodelan dengan mengandalkan data gempa. Lembaga ini memprediksi tsunami yang kecil di pantai, tapi ternyata terjadi tsunami dahsyat yang dipicu longsor di dasar Teluk Palu. Saat itu juga tidak terpasang buoy di perairan sekitar lokasi tsunami, apalagi di teluk.

Advertising
Advertising

Meski jumlahnya belum memadai, Indonesia sempat memiliki 22 buoy. Masalahnya, menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana, sebagian besar peralatan tersebut rusak tak terawat, bahkan sebagian dicuri. Pemerintah semestinya segera memperbaiki buoy yang rusak, sekaligus menambah alat deteksi serupa di banyak lokasi, karena negara kita sangat rawan bencana gempa dan tsunami.

Tak hanya menyiapkan sistem peringatan dini yang lebih baik, pemerintah juga perlu mengedukasi masyarakat soal mitigasi bencana. Negara seperti Jepang saja, yang memiliki sistem peringatan dini lebih canggih, sangat mengandalkan kemampuan masyarakat dalam menyelamatkan diri. Kita, yang jauh tertinggal dalam soal teknologi pendeteksi bencana, seharusnya lebih serius membangun kesadaran masyarakat dalam mengantisipasi bencana.

Berita terkait

Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

4 hari lalu

Apriyadi Siap Dukung Pj Bupati Muba Sandi Fahlepi

Sandi mengajak semua elemen yang ada di Kabupaten Muba bahu membahu secara berkeadilan, setara dan transparan.

Baca Selengkapnya

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

25 hari lalu

Menhub Buka Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi secara resmi membuka Pos Koordinasi (Posko) Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2024 di Kantor Pusat Kementerian Perhubungan, Jakarta.

Baca Selengkapnya

Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

33 hari lalu

Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.

Baca Selengkapnya

AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

37 hari lalu

AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

Mahasiswa disebut menjadi salah satu peminjam di fintech lending.

Baca Selengkapnya

DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

52 hari lalu

DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

DPRD DKI Jakarta kembali menggelontorkan anggaran miliaran untuk pengadaan baju dinas dan atributnya. Tahun 2024 bahkan anggarannya naik menembus Rp 3 miliar.

Baca Selengkapnya

Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

53 hari lalu

Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

NasDem memastikan bakal mendukung digulirkannya hak angket kecurangan pemilu di DPR. Menunggu momen perhitungan suara rampung.

Baca Selengkapnya

H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

15 Februari 2024

H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

Bayu Krisnamurthi memantau langsung penyaluran bansos beras di Kantor Pos Sukasari, Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis, 15 Februari 2024.

Baca Selengkapnya

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

12 Februari 2024

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.

Baca Selengkapnya

Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

12 Februari 2024

Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.

Baca Selengkapnya