Pertemuan tahunan Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF) dengan Bank Dunia di Bali harus memberi manfaat untuk Indonesia. Banyaknya kunjungan wisata dan devisa yang akan masuk bukanlah satu-satunya ukuran keberhasilan penyelenggaraan rapat yang dimulai pada hari ini hingga Ahad mendatang itu.

Indonesia mesti mampu mendapatkan keuntungan lebih dari pertemuan yang dihadiri sekitar 32 ribu orang tersebut. Apalagi, total anggaran negara yang keluar untuk perhelatan ini cukup besar, mencapai Rp 5,75 triliun. Dari jumlah itu, sebanyak Rp 4,9 triliun digunakan untuk penyediaan infrastruktur penunjang pertemuan di Bali dan Rp 855 miliar untuk biaya operasional rapat.

Kehadiran 22 kepala negara, 189 menteri keuangan, 189 gubernur bank sentral, dan petinggi lembaga internasional bisa dimanfaatkan untuk menarik investasi. Selama ini, angka investasi asing di Indonesia kurang menggembirakan. Badan Koordinasi Penanaman Modal mencatat, pada semester pertama tahun ini, realisasi investasi asing mencapai Rp 204,6 triliun, atau baru 42,9 persen dari target pada 2018.

Demikian pula forum investor yang digelar dalam pertemuan IMF di Bali, semestinya membuka peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan terobosan dalam pembiayaan proyek infrastruktur. Selama ini, proyek infrastruktur andalan pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla kerap terhambat cekaknya dana.

Selain untuk proyek-proyek unggulan, pemerintah membutuhkan dana guna membenahi infrastruktur di berbagai daerah yang rusak akibat bencana. Di antaranya infrastruktur di Palu, Sigi, dan Donggala, Sulawesi Tengah, yang hancur akibat gempa dan tsunami beberapa waktu lalu. Sebelumnya, gempa meluluhlantakkan Lombok, Nusa Tenggara Barat. Pembahasan mengenai pembiayaan alternatif infrastruktur membuka peluang sumber pendanaan baru di tengah krisis keuangan global.

Pembicaraan tentang teknologi di bidang ekonomi dan pembangunan dalam forum IMF di Bali juga penting buat Indonesia yang sedang menggarap pengintegrasian ekonomi digital. Keinginan Indonesia untuk memajukan e-commerce, sistem pembayaran jarak jauh, uang virtual, dan big data semestinya melaju lebih kencang setelah pertemuan Bali.

Agenda penting lain yang perlu ditanggapi serius oleh pemerintah adalah masalah peningkatan sumber daya manusia. Bank Dunia akan merilis indeks sumber daya manusia (human capital index) dalam pertemuan itu. Tujuannya untuk mendorong para pemimpin negara agar menaruh perhatian lebih pada sumber daya manusia dalam rencana pembangunannya.

Untuk Indonesia, hal ini penting. Badan Pusat Statistik meramalkan pada 2025-2030 Indonesia akan mengalami bonus demografi. Artinya akan ada surplus sumber daya manusia usia produktif. Pertemuan IMF-Bank Dunia di Bali semestinya menjadi titik tolak bagi pemerintah untuk sungguh-sungguh memperbaiki kualitas sumber daya manusia. Hanya dengan demikian kita dapat memanfaatkan surplus tenaga kerja produktif untuk mencapai target pembangunan yang lebih tinggi.